Suarapemerintah.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan masyarakat yang tidak mengantongi dokumen izin operasi selama masa pandemi virus corona (Covid-19) dilarang masuk wilayah DKI Jakarta.

Salah satu dokumen tersebut berupa Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) yang diterbitkan langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam upaya menekan penyebaran virus.

“Sudah saya ingatkan sejak pertengahan Ramadhan kemarin, kalau meninggalkan Jakarta belum tentu bisa kembali dengan cepat. Mereka yang tidak punya surat izin keluar masuk tidak akan diperbolehkan untuk lewat. Persyaratan ini harus dipenuhi,” katanya di konferensi pers, Senin (25/5/2020).

Untuk diketahui, izin ini hanya diberikan kepada karyawan dari perusahaan dari 11 sektor yang masih boleh beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Yaitu, sektor kesehatan, bahan pangan atau makanan dan minuman, energi, serta komunikasi dan teknologi informatika.

Kemudian juga ada bidang keuangan, logistik, perhotelan, hingga konstruksi yang diperbolehkan melintas.

Kemudian, sebagaimana dikatakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, setiap masyarakat atau pengendara yang hendak berpergian meninggalkan suatu daerah atau kota juga wajib membawa surat hasil rapid test maupun PCR.

Keputusan ini sejalan dengan Surat Edaran (SE) Gugus Tugas nomor 4 tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

“Saya menegaskan ulang tentang pentingnya kita semua mengikuti ketentuan dalam SE Gugus Tugas. Setiap orang yang berpergian wajib menunjukkan surat keterangan telah mengikuti rapid test dalam jangka waktu kadaluarsa 3 hari,” kata Doni.

“Dan tes PCR (polymerase chain reaction) untuk jangka waktu 7 hari di tiap tempat pemeriksaan. Apakah itu di bandara, di pelabuhan, maupun di check point selama melaksanakan perjalanan darat termasuk juga perjalanan kereta api,” lanjutnya.

Apabila tidak bisa menunjukkan surat keterangan yang dimaksud, maka aparat gabungan yang berada di pos pengawasan, baik dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, Satpol PP, TNI akan meminta warga kembali ke tempat semula.

“Pandemi ini belum berakhir, dan vaksin belum tahu kapan ditemukan, kita perlu waktu yang lebih lama, kita dituntut untuk beradaptasi dan mengikuti protokol kesehatan,” ucap Doni.

Suarapemerintah.id – Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjukkan surat izin keluar masuk (SIKM) mulai Jumat (22/5) besok.

Kewajiban sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Per Jumat (22/5), surat izin keluar masuk Jakarta itu harus sudah bisa ditunjukkan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota, Rabu (20/5).

Syafrin menjelaskan surat izin itu harus bisa ditunjukkan di 12 titik pemeriksaan wilayah Jakarta dengan perbatasan. Titik pemeriksaan surat izin itu yakni, di Jalan Raya Bekasi (kolong flyover Cakung), Jalan Raya Kalimalang (u-turn TL Lampir), Jalan Raya Simpang UI, perempatan Pasar Jumat, Jalan Ciledug Raya (depan Kampus Budi Luhur).

Selain itu, titik juga terdapat di Pos Joglo Raya (Taman Alfa), Pos Polisi Karang Tengah (Raden Saleh), Pos Polisi Kalideres, Pos Polisi Kamal, Gerbang Tol Cikarang Barat, dan Gerbang Tol Cikupa.

Syafrin melanjutkan, nantinya para pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIKM di 12 titik check point yang akan bergerak keluar kota akan diminta untuk kembali. Di 12 pos titik itu juga akan ada tambahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dengan terbitnya Pergub 47/2020 itu, maka seluruh penduduk DKI Jakarta dipastikan tidak boleh bepergian ke luar kawasan Jabodetabek, kecuali karena tugas dan pekerjaan di sektor-sektor yang diizinkan tetap beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Di luar itu tidak bisa mengurus izin. Jadi, pengendalian yang dilakukan bukan di lapangan, semua pengecekan atas proses perizinan bagi orang-orang yang dikecualikan dikerjakan secara sistem online,” kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Jumat (15/5).

Suarapemerintah.id – Presiden Joko Wdodo (Jokowi) meresmikan puluhan produk karya tangan putra putri bangsa berupa teknologi maupun inovasi yang bertujuan untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Setidaknya ada 55 produk dalam negeri yang diresmikan kepala negara melalui siaran langsung secara virtual. Dari puluhan produk tersebut, Jokowi pun telah melihat 9 produk buatan anak bangsa tersebut.

“Hari ini kita patut berbangga karena dari tangan-tangan anak bangsa, dari tangan kita sendiri, kita mampu menghasilkan karya yang sangat dibutuhkan,” kata Jokowi, Rabu (20/5/2020).

Adapun beberapa produk yang sudah dilihat langsung Jokowi antara lain Rapid Diagnostic Test IgG/IgM Covid-19, serta sejumlah produk PCR Test Kit Covid-19 yang diyakini sudah bisa diproduksi di atas 100.000.

“Kemarin saya sudah melihat sendiri ada rapid test yang waktu saya tanya bisa produksi berapa, kira-kira 100.000. […] Kemudian ada ventilator, emergency ventilator,” kata Jokowi.

“Kemudian juga ada Mobile Bio Safety ini juga bisa kita kerjakan sendiri. Ada produk Immuno Modulator juga sama kita bisa bikin sendiri. Ada Artificial Intelligence untuk mendeteksi Covid. ini juga bisa kita kerjakan sendiri,” katanya.

Berikut 9 produk karya anak bangsa yang dilihat langsung oleh Jokowi :

1. PCR Test Kit COVID-19

2. Rapid Diagnostics Test IgG/IgM Covid-19

3. Emergency Ventilator VENT-I

4. Imunomodulator Herbal Asli Indonesia

5. Plasma Convalesence

6. Mobile Lab Biosafety Level 2

7. Sistem AI untuk deteksi COVID-19

8. Medical Assistant Robot Raisa dan Autonomous UVC Mobile Robot

9. Powered Air Purifying Respirator

Suarapemerintah.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalihfungsikan Gedung Balai Latihan Kesenian (BLK) di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi tempat karantina bagi warga yang dinyatakan reaktif melalui hasil rapid test virus corona (Covid-19).

Bagian aula gedung itu kini dipenuhi 20 bilik serupa tenda. Setiap tenda diisi satu pasien yang dinyatakan reaktif atau positif berdasarkan hasil rapid test yang dilakukan di sejumlah kelurahan di Kecamatan Tanah Abang.

Camat Tanah Abang, Yassin Passaribu menuturkan saat ini BLK Tanah Abang tengah menampung lima pasien dari total 14 pasien yang dinyatakan reaktif berdasarkan rapid test yang dilakukan di Kelurahan Kebon Melati.

Namun, sembilan sisanya, kata Yassin, tengah menjalani isolasi mandiri di kediaman mereka masing-masing.

“Karena rumahnya itu cukup lah. Sementara yang di sini pribadi, enggak ada tempat tinggalnya,” Yassin kata 

Yassin mengatakan BLK Tanah Abang telah dilengkapi sejumlah fasilitas untuk ditempati warga yang tengah isolasi mandiri karena reaktif atau positif melalui rapid test.

Selain bilik berukuran sekitar 2×1,5 meter, sejumlah fasilitas lainnya yakni, pelbed untuk alas tidur dan kamar mandi terpisah. Ruang BLK juga dipasang AC. Bilik-bilik itu berada di aula pusat gedung yang diberi jarak satu sama lain.

Suarapemerintah.id – Sejumlah pelaku usaha mengaku setuju jika pemerintah menormalkan kembali aktivitas ekonomi meskipun virus corona (Covid-19) belum sepenuhnya hilang. Namun, mereka meminta kebijakan itu dilakukan dengan implementasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan ketat.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menilai saat ini pun masyarakat banyak melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, masyarakat masih membutuhkan nafkah untuk melanjutkan hidup meski di tengah pandemi.

“Sekarang sudah ada rencana tidak dilarang warga usia 45 tahun maksimum itu bekerja, itu sudah benar. Tetapi yang lain pelan-pelan dibuka tinggal diperketat,” ujarnya.

Ia menyatakan pihak perusahaan siap melakukan penyesuaian jika pemerintah melonggarkan aturan pembatasan sosial. Menurutnya, perusahaan tidak mungkin membiarkan karyawan mereka jatuh sakit.

Oleh sebab itu, jika aktivitas kembali normal, ia memastikan perusahaan tetap akan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Meskipun, ia menyadari kondisinya tidak akan mungkin sepenuhnya normal seperti sedia kala.

“Perusahaan bisa adjust (menyesuaikan) daripada dia mati sama sekali, memang mungkin tidak 100 persen tapi 50 persen juga lumayan, kalau sekarang nol, sektor otomotif (utilisasi) nol, tekstil 5 persen, elektronik mungkin 30 persen, yang lain jadi berhenti,” paparnya.

Suarapemerintah.id – Presiden Joko Widodo merilis Peraturan Presiden Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satu ketentuan yang diatur adalah Jokowi menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi Rp 42.000/bulan.

Uniknya ketentuan tersebut berlaku sejak 1 Agustus 2019, padahal perpres ini baru ditetapkan sejak 5 Mei 2020. Ketentuan soal iuran ada di pasal 34 Perpres tersebut. Iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) Rp 42.000/bulan.

Tetapi khusus di 2020 iuran PBPU dan BP kelas III akan dibayar oleh peserta sebesar Rp 25.500/bulan. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran.

Namun, untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya yang harus dibayarkan sebesar Rp 35.000/bulan oleh peserta PBPU dan BP, sementara sebesar Rp 7.000 akan dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran.

Iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II yakni sebesar Rp 100.000 per orang per bulan.

Iuran untuk peserta mandiri kelas II ini memang berubah. Pada 2019 lalu, saat Perpres Nomor 75 Tahun 2019 diterbitkan, iuran untuk peserta mandiri kelas II sebesar Rp 110.000/bulan. Sementara kelas I sebesar Rp 150.000/bulan.

Adapun untuk iuran BPJS Kesehatan kelas II dinaikkan menjadi Rp 100.000 dari sebelumnya Rp 51.000. Sementara kelas I dinaikkan menjadi Rp 150.000 dari sebelumnya Rp 80.000. Ketentuan mengenai iuran BPJS Kesehatan yang baru ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2020.

Suarapemerintah.id – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyampaikan wacana pelonggaran di rumah ibadah di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pandemi virus corona (Covid-19).

Ia menyampaikan hal tersebut saat beberapa anggota Komisi VIII DPR RI menyinggung pelonggaran PSBB. Namun, Fachrul menegaskan soal pelonggaran rumah ibadah tersebut masih dalam tahap pengkajian dan perencanaan.

“Misalnya relaksasi di sarana perhubungan, relaksasi di mal, nanti kami coba tawarkan juga ada relaksasi rumah ibadah. Belum kami ajukan, tapi kami sudah punya ide itu,” kata Fachrul dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag, Senin (11/5).

Fachrul menyampaikan rencana itu masih sebatas pembicaraan di internal Kemenag. Meski tak menyebut waktu, dia bilang akan mengajukan rencana itu ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menerangkan relaksasi di rumah ibadah akan dilakukan dengan tetap memerhatikan protokol pencegahan covid. Kemenag pun sedang menggodok bakal aturan relaksasi tersebut.

Suarapemerintah.id – Kementerian Keuangan telah mencairkan dana program prakerja sebesar Rp 1,62 triliun, sampai dengan 28 April 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana tersebut peruntukan untuk memberikan insentif kepada 456.265 peserta.

Ia merinci, pencairan pertama dilakukan pada 21 April sebanyak dua kali dengan nominal Rp 34,38 juta untuk 10.524 peserta dan Rp 559.433 miliar untuk 157.387 peserta. Pencairan berikutnya pada 28 April 2020 sebesar Rp 1,022 triliun kepada 288.154 peserta.

Masing-masing peserta mendapatkan dana sebesar Rp 1 juta untuk biaya pelatihan. Peserta juga akan mendapat Rp 600 ribu selama empat bulan untuk insentif pasca pelatihan.

Selain itu, kta Sri Mulyani pelatihan yang banyak diminati adalah Bahasa Inggris, dengan total peserta mencapai 6.834 orang. Mayoritas peserta memilih Ruang Guru dalam mendapatkan pelatihan dari program prakerja, sebanyak 62.184 peserta.

Kemudian, Tokopedia dipilih oleh 6.356 peserta, Bukalapak sebanyak 8.466 peserta, Mau Belaja Apa sebanyak 2.665 peserta. Sisanya, Sekolahmu sebanyak 6.337 peserta, Pijar Mahir sebanyak 3.206 peserta, Sisnaker sebanyak 11.169 peserta, dan Pintaria sebanyak 6.529 peserta.

Pemerintah akan menyalurkan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona. Total dana yang dialokasikan untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun.

Dana itu digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun. Lalu dana survei Rp840 miliar, dan dana project management office (PMO) Rp100 juta.

Suarapemerintah.id – Rumah Sakit (RS) Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat memanfaatkan dua unit robot pelayan untuk mengurangi kontak fisik antara pasien Covid-19 dengan perawat.

Direktur RS Pertamina Jaya Syafik Achmad menjelaskan dua robot pelayan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, yakni mengantar obat dan makanan, serta konsultasi pasien Covid-19.

Sehingga bisa membantu beberapa pekerjaan tenaga perawat dalam melayani pasien dan mengurangi penularan Covid-19 akibat kontak fisik.

“Jadi robot itu kita operasikan untuk mengurangi kontak tenaga medis dengan pasien,” ungkapnya.

Diketahui, RS Pertamina Jaya telah resmi beroperasi untuk menangani pasien Covid-19 mulai Selasa (14/4/2020).

RS tersebut beroperasi sebagai rumah sakit inap, baik pasien dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP) dan terkonfirmasi positif Covid-19 dengan gejala klinis sedang, berat, dan critical.

Syafik menjelaskan terdapat dua kategori ruang perawatan untuk pasien Covid-19. Pertama ruang modular untuk pasien dengan kondisi klinis sedang hingga berat.

Sementara untuk ruangan inti RS Pertamina untuk merawat pasien dengan kondisi sedang, berat hingga critical.