Suarapemerintah.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada sejumlah kriteria warga yang boleh memanfaatkan layanan transportasi di tengah larangan mudik. Hal ini sejalan dengan dibukanya lagi layanan angkutan penumpang untuk semua moda mulai Kamis, 7 Mei 2020.

“Saya sedikit mengatakan, selain keterangan yang sudah dikecualikan, pimpinan lembaga tertinggi, operasional pemerintah TNI dan kepolisian, operasional kedutaan konsulat dan sebagainya, penegak hukum dan layanannya, bapak ibu (DPR) dengan lembaga tinggi,” kata Budi Karya dalam rapat bersama Komisi V DPR RI yang berlangsung virtual, Rabu (6/5/20).

Selain itu, dia melanjutkan, pengecualian larangan bepergian juga dimungkinkan kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dia membeberkan, ada sejumlah kasus yang bisa dijadikan sebagai contoh.

“Ada orang tuanya yang sakit, atau ada anaknya akad nikah, toh sekarang ini di Jakarta ada kurang lebih 10.000 pegawai musiman yang tidak lagi bekerja di Jakarta, bisa diberikan rekomendasi kami siapkan untuk pulang. Tidak ada mudik dan pulang kampung, Kalau pekerja boleh,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Budi Karya juga menampilkan bahan paparan secara rinci mengenai kriteria pengecualian, setidaknya terdapat 4 kriteria.

Pertama, adalah orang yang bekerja pada pelayanan bidang pertahanan, keamanan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, fungsi ekonomi, percepatan penanganan covid-19.

Kedua, yakni, pasien yang membutuhkan penanganan medis.

Ketiga, adalah orang dengan kepentingan mendesak keluarga yang meninggal dunia.

Keempat, pemulangan PMI, WNI, dan Pelajar dari luar negeri dan pulang ke daerah asal.

Suarapemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat dan seluruh jajaran pemerintahan bersatu dengan cara mengerahkan seluruh tenaga dan energi untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 serta dampak yang menyertainya.

“Saya melihat negara yang akan menjadi pemenang adalah negara yang berhasil mengatasi Covid-19. Untuk itu, semua Menteri/Kepala Lembaga, Panglima TNI, dan Kapolri, saya minta mengerahkan semua tenaga dan mengerahkan semua energi untuk mengendalikan Covid dan menangani dampak yang menyertainya,” kata Presiden Jokowi saat memimpin sidang paripurna Kabinet Indonesia Maju melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/5).

Ia menargetkan kurva kasus Covid-19, pada bulan Mei ini akan terus menurun sehingga pada bulan Juni mendatang akan memasuki posisi sedang, dan berada di posisi ringan pada Juli nanti.

“Dengan cara apapun. Dan, itu dilakukan tidak hanya oleh Gugus Tugas tapi melibatkan seluruh elemen bangsa. Jajaran pemerintahan, organisasi sosial kemasyarakatan, relawan, parpol, dan swasta. Ini harus didirigeni dan diorkestrasi dengan baik,” kata Presiden Jokowi.

Ia optimistis apabila seluruh elemen bangsa bersatu dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, Covid-19 akan secepatnya teratasi.

“Saya yakin jika kita bersatu, jika kita disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, semua rencana yang sudah kita siapkan yang lalu, ini akan bisa mengatasi Covid-19 secepat-cepatnya,” katanya.

Suarapemerintah.id – Di tengah pandemi Corona (Covid-19), Pemerintah dan PT Telkom (Persero) diminta untuk melakukan terobosan yang jitu agar masyarakat bisa mengakses internet secara gratis. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ananta Wahana dalam RDP secara virtual dengan Dirut PT Telkom Persero dan LKBN Antara, Selasa (05/05/2020).

Pasalnya, menurut Ananta, pasca kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebutuhan masyarakat dengan paket data internet sangat tinggi.

“Belum ada terobosan dari negara untuk memberikan stimulus dalam hal paket data internet, baik untuk langganan di rumah maupun di telpon genggam. Sebagai contoh, penggunaan data internet di rumah-rumah kan pasti naik dengan adanya Stay-at-Home ini. Tetapi tidak ada pemberian insentif paket berlangganan dari PT Telkom dan anak usahanya, Telkomsel,” ungkap Ananta.

Terlebih lagi, dia melanjutkan, produk PT Telkom seperti Indihome sudah menjangkau 300 kota se-Indonesia, dengan pelanggan sampai 7 juta lebih. Demikian juga dengan Telkomsel yang jumlah pelanggannya jauh lebih banyak mencapai 167 juta pelanggan.

“Nah, dengan kondisi rakyat yang semakin berat, PT Telkom coba dong memberikan layanan paket internet gratis untuk pelanggan-pelanggannya di masa sulit ini. Toh layanan seperti itu tidak akan sampai membuat PT Telkom merugi,” ujar Ananta.

Suarapemerintah.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelontorkan fasilitas kesehatan untuk 157 pasar di enam provinsi di Indonesia, yakni di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun khusus di DKI Jakarta, Kemendag akan memberikan bantuan kepada 20 pasar tradisional, termasuk Pasar Kramat Jati. Langkah ini dilakukan guna mengurangi dampak negatif covid-19 melalui skema bantuan sosial (bansos) yang akan memberi keringanan kepada masyarakat.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memastikan pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali seperti tahun-tahun sebelumnya. Diperlukan sinergi, langkah, dan upaya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, beserta pelaku usaha pangan.

“Pemerintah menyadari antisipasi dampak penyebaran virus covid-19 ini merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha terkait bahan pokok, maupun masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengajak masyarakat tetap tenang, tidak perlu belanja berlebihan, dan selalu menjaga kesehatan,’ jelas Mendag, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.

Mendag juga meminta para pemerintah daerah untuk memantau perkembangan harga dan pasokan bahan pokok secara intensif. Langkah itu dibutuhkan untuk memonitor indikasi kelangkaan barang dan dapat melakukan langkah antisipasi dengan cepat.

Suarapemerintah.id – Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji menyatakan, proses pencairan THR bagi PNS diserahkan kepada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Pencairan THR akan dilaksanakan masing-masing instansi dengan pedoman pelaksanaan dari Menteri Keuangan,” kata dia Selasa (5/5/2020).

Menurut Dwi Wahyu Atmaji, tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS pada tahun ini akan dibayarkan sebelum hari raya Lebaran 2020.

Dia mengatakan, pencairan THR PNS akan dilakukan pada periode waktu antara 5-10 hari sebelum Lebaran.

“Harus (bisa dicairkan sebelum Lebaran). Itu antara 5-10 hari sebelum Lebaran,” ujar dia

Suarapemerintah.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan perusahaan farmasi pelat merah telah memproduksi tiga jenis obat terapi untuk pasien Covid-19. Obat tersebut antara lain Oseltamivir, Klorokuin dan Azhitromycin yang diproduksi oleh dua emiten farmasi pelat merah, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF).

Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin mengatakan ketiga obat yang sudah diproduksi di dalam negeri ini berjenis anti inflamasi, antiviral dan antibiotik. Obat ini didistribusikan untuk seluruh rumah sakit yang menangani COvid-19 di seluruh Indonesia.

“Perusahaan farmasi BUMN sudah memproduksi tiga jenis obat-obatan yang dipakai untuk perawatan pasien Covid-19. Terdiri dari antiviral, antibiotik dan anti inflamasi,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI, VII dan IX secara virtual, Selasa (5/5/2020).

Hingga saat ini Kimia Farma disebutkan telah memproduksi sebanyak 250 ribu hingga 400 ribu tablet Klorokuin per minggu.

Namun demikian, dia menyebutkan perusahaan-perusahaan ini memang masih kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Beberapa waktu lalu BUMN telah melakukan impor bahan baku dari China dan India, kesulitan terjadi karena kedua negara ini tengah melakukan lockdown sehingga BUMN harus menyediakan kargo sendiri untuk mengangkut bahan baku obat tersebut.

Suarapemerintah.id – Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng Nanang Setyono meminta pemerintah pusat untuk merevisi kebijakan Program Kartu Prakerja.

“Sebenarnya tujuannya bagus, tapi pelaksanaannya banyak masalah karena pesertanya hanya dapat sertifikat dan video pelatihan yang kurang produktif,”ujar Nanang, Senin (4/5/2020).

Menurut Nanang, pelaksanaan kartu prakerja di tengah pandemi Covid-19 menjadi semakin tidak tepat.

“Karena situasi seperti saat ini buruh yang kehilangan pekerjaan lebih membutuhkan pangan dan uang tunai, bukan pelatihan apalagi sertifikat,” tegasnya.

Dia meminta agar dana kartu prakerja yang semula untuk pelatihan dan sertifikasi dialihkan ke program bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan pangan (sembako) bagi buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan.

“Bantuan tunai dan sembako saya kira sangat tepat, karena buruh yang kena PHK dan dirumahkan tidak mendapat pesangon atau upah sama sekali,” tegasnya.

Dia juga mengritik kebijakan Program Kartu Prakerja dimana 90 persen buruh yang daftar secara online gagal terdaftar.

“Bahkan kabarnya, ada yang bukan korban PHK justru lolos jadi peserta. Itu membuktikan sistem online kartu prakerja di samping sulit diakses, juga tidak selektif dan akurat menguji para calon peserta,” ujarnya.

Suarapemerintah.id – Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta warga Bogor sadar dan mengikuti aturan negara untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. Pemkot Bogor kata dia, akan terus mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mensosialisasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menyadarkan masyarakat.

“Ini situasi darurat ya, kalau treatment-nya biasa-biasa saja, apa bedanya PSBB dengan yang biasa,” kata Dedie, Senin (4/5).

Pernyataan Dedie menanggapi insiden pelanggar PSBB berinisial EW yang mengamuk saat petugas meminta dia dan istrinya mematuhi aturan PSBB.

EW terlibat adu mulut dengan petugas di pos pemantauan PSBB di Simpang Empang, Kota Bogor, Minggu (3/5) pukul 07.25 WIB.

Petugas Dishub menghentikan kendaraan EW sebab dianggap telah melanggar aturan PSBB lantaran saat itu sang istri duduk di kursi depan mobil. Padahal, jika merujuk pada aturan, harusnya sang istri duduk di kursi belakang. EW lalu diimbau agar sang istri pindah tempat duduk. Namun, ia tak terima dengan alasan suami harus menghormati istri dengan duduk di samping suami.

“Tidak akan memindahkan ke belakang serta lebih takut aturan Allah daripada aturan PSBB yang merupakan aturan manusia,” kata EW dalam video yang beredar di media sosial.

EW juga mengaku kecewa dengan aturan PSBB, sebab pengendara motor masih boleh berboncengan asalkan masih satu alamat tempat tinggal. Kepada petugas, ia mengklaim telah mematuhi aturan PSBB yakni mengenakan masker dan cairan hand sanitizer.

“Saya enggak terima. Sampaikan ke Bima Arya. Ini prinsip hidup saya. Sebagai laki-laki muslim yang menghargai istrinya, saya tidak mau memindahkan istri saya ke belakang. Saya tidur dengan istri saya, masa di mobil tidak. Akalnya pakai,” ucap Endang dalam video.

Meski demikian, petugas akhirnya melepaskan Endang guna menghindari terjadinya kerumunan massa akibat peristiwa tersebut.

Dedie menegaskan EW bukanlah warga Kota Bogor. Dia berharap agar warga menghormati aturan bernegara.

“Tidak bisa dibandingkan lah antara aturan negara dengan aturan Tuhan, beda perspektif,” kata dia, “Yang begini ini dijadikan pelajaran, tidak usah jumawa, tidak usah sombong, ya kita harus ikut aturan, ikuti saja.”

Dia juga menjelaskan, petugas tidak memberikan sanksi kepada EW, namun akan lebih mengedepankan upaya persuasif untuk menyadarkan warga.

“Kalau menurut saya tidak usah sanksi, dan masyarakat harus memahami, jika ini situasi darurat. Kalau ke sanksi menurut saya jadinya ribet, kita lebih mendorong agar masyarakat lebih sadar,” katanya.

Suarapemerintah.id – PRESDIEN Joko Widodo meminta pekerja terdampak Covid-19 diberikan relaksasi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, Jokowi tak menyebut lebih rinci mekanisme relaksasi yang dimaksud.

“Pekerja di sektor formal yang jumlah pekerjanya ada 56 juta saya minta dipastikan skema yang meringankan beban mereka, insentif pajak sudah, relaksasi pembayaran iuran BPJS, keringanan pembayaran kredit atau pinjaman,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Ia meminta skema seperti itu harus segera dilaksanakan dan pendistribusiannya harus tepat sasaran. Jokowi meyakini dengan cara ini maka pemerintah bisa meminimalisasi meluasnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Untuk mencegah meluasnya PHK dan di sini pastikan program stimulus yang kita putuskan betul-betul segera diimplementasikan, segera dilaksanakan sehingga dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha,” ujarnya.

Suarapemerintah.id – Kabupaten Karawang bakal menyusul sejumlah wilayah lain di Provinsi Jawa Barat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah lebih penyebaran virus corona (Covid-19).

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengungkapkan penerapan PSBB di Kabupaten Karawang rencananya bakal dimulai Rabu (6/5) nanti.

Keputusan itu diambil usai dirinya mengikuti konferensi video dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil pada Rabu (29/4).

“Intinya kami setuju Karawang berlakukan PSBB. Di Karawang sendiri angka kesembuhan pasien positif covid-19 mencapai 53,7 persen dari total jumlah, sampai hari ini ada 100 kasus Covid-19,” ujar Cellica.

Ia menyatakan Karawang perlu menerapkan PSBB karena menjadi langganan singgah pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ada dua jalur di Kabupaten Karawang yang kerap dilalui pemudik: Jalur Utara yang berbatasan antara Pabayuran-Tanjung Pura. dan jalur Selatan yaitu Teluk Jambe Barat alternatif Kalimalang.

“Para pemudik itu dari kemarin ada yang ketahuan mampir dan singgah di Karawang. Ini yang menjadi penting bagi kami untuk memberlakukan PSBB,” ucap Cellica.