Suarapemerintah.id – Personel Polres Bogor, Polda Jawa Barat, menghukum para pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membaca ayat Alquran demi kedisiplinan mencegah penularan virus corona (COVID-19).

“Dengan membaca ayat tersebut saya berharap kepada warga yang beragama muslim tidak lagi melanggar aturan pemerintah yang sudah dibuat khususnya PSBB ini,” ujar Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja Polres Bogor, Aiptu M Khaeroni, Rabu (29/4/2020).

Kapolsek Sukaraja Polres Bogor, Kompol Ari Trisnawati mendukung langkah inovatif Aiptu M Khaeroni yang juga berprofesi sebagai guru ngaji anak-anak. Menurutnya langkah tersebut dinilai cocok untuk meningkatkan keimanan dan kedisiplinan bertepatan dengan bulan ramadan.

“Aiptu M Khaeroni merupakan anggota Polsek Sukaraja yang sudah mengabdi sebagai Bhabinkamtibmas Desa Cimandala selama lima tahun, dan sudah mengajar ngaji anak-anak warga setempat sejak tahun 1998,” terangnya.

Selain menghukum pelanggar membaca Alquran Surat An-Nisa ayat 59, petugas kepolisian juga memasangi stiker bertuliskan “Sikap orang beriman dalam menghadapi warga,” di kendaraan para pelanggar PSBB.

Suarapemerintah.id – Pemerintah Jawa Barat terus menyempurnakan data penerima dan penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait wabah COVID-19. Tujuannya agar bansos tepat sasaran, tidak tumpang tindih dan berkeadilan. Dengan begitu, dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi bisa tertangani.

Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Arifin Soedjayana mengatakan, otoritasnya hingga kini sudah menyalurkan sekitar 20.600 paket bansos bagi warga terdampak COVID-19 di seluruh Jawa Barat. Arifin menyatakan pada tahap pertama penyaluran fokus di wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) dan Bandung Raya. Namun, Pemerintah Jawa Barat mempercepat pemadanan dan validasi data di seluruh kabupaten dan kota.

“Sambil menunggu evaluasi data, data yang sudah fix, dan sudah dipadankan dengan Disdukcapil, dengan dari RT dan RW. Itu juga sudah disalurkan. Mungkin hanya lima kabupaten dan kota lagi yang masih melakukan pemadanan data,” kata Arifin dalam keterangan resminya, Bandung, Rabu, 29 April 2020.

Menurut Arifin, terdapat sejumlah paket bansos dikembalikan karena kesalahan administrasi, seperti Nomor Induk Keluarga (NIK) yang tidak sesuai dengan KTP. Guna penyaluran berjalan optimal dan tepat sasaran, ketua RT dan RW dilibatkan untuk memberikan pernyataan bahwa warga bersangkutan berhak mendapatkan bansos.

Meski demikian Arifin mengaku kejadian itu dianggap masih dalam batas wajar. Karena dalam pemutakhiran data penerima bansos, terdapat warga yang meninggal, pindah tempat tinggal, tidak ada kesamaan di NIK dan KTP.

“Kita pun akhirnya berkonsultasi menambahkan syaratnya. Apabila NIK tidak sama, lalu dikuatkan dari keterangan RT dan RW. Itu lebih ke kesalahan administrasi, bukan kesalahan penerima. Itu yang sudah coba kita lakukan,” sebut Arifin.

Suarapemerintah.id – Di tengah dampak pandemi Covid-19 khususnya bagi industri penerbangan, PT Angkasa Pura II (AP II) menegaskan bahwa pihaknya tidak akan merumahkan atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya. Meskipun sektor penerbangan terpukul cukup berat dari pandemi.

Direktur Keuangan PT AP II Dodit Wiweko Probojakti mengatakan bahwa perseroan akan tetap menjamin keberlangsungan 6 ribu karyawannya dan tidak akan mem-PHK satu pun karyawan AP II.

“Kami jamin tidak akan ada lay off, Tunjangan Hari Raya (THR) tetap diberikan dan kami tetap memberikan uang pendidikan untuk anak karyawan kami sebesar satu bulan gaji,” katanya

Ia menyebut, salah satu cara perseroan untuk tetap menjaga performa bisnisnya yakni dengan melakukan efisiensi biaya di berbagai proyek dan lini sektor.

Penghematan tersebut di antaranya dengan menunda rencana pengeluaran yang berhubungan dengan investasi, menjaga cash management dan melakukan cost leadership.

“Di kuartal-II kami hanya mengeluarkan budget untuk Sumber Daya Manusia (SDM), operasional bandara juga hanya 51 persen dari yang dianggarkan atau menghemat Rp 2,3 triliun. Kalau kami lihat kami bisa hemat Rp 3 triliun selama setahun,” sebut Dodit.

Selain menjamin keberlangsungan karyawannya, Dodit juga menambahkan bahwa AP II merupakan perusahaan di jasa penerbangan yang masih kuat di tengah dampak pandemi Covid-19.

Selain mendapat rating AAA dari Pefindo, perseroan juga masih memiliki saldo cash senilai Rp 3 triliun serta pendapatan konsisten (rutin) senilai Rp 11 triliun hingga Rp 13 triliun per tahunnya.

“Debt to equity dan financial issued kami sangat baik, jadi dengan adanya Covid-19 kami AP II merupakan perusahaan jasa kebandaraan yang masih kuat. Jadi ini blessing in disguise,” katanya.

Suarapemerintah.id – Dengan mengusung hashtag #DirumahJo, layanan pesan antar atau Pertamina Delivery Service (PDS) kini hadir di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hal ini akan semakin memanjakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG tanpa harus khawatir keluar rumah.

Dengan adanya himbauan Pemerintah terkait pembatasan aktivitas di luar rumah, membuat sebagian masyarakat mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk kebutuhan BBM dan LPG. Pertamina Delivery Service muncul sebagai sebuah solusi untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Produk BBM yang tersedia melalui layanan PDS ini antara lain Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina DEX dan Dexlite. Untuk LPG, konsumen bisa sekalian melakukan pembelian tabung dan isi ulang Bright Gas ukuran 5,5kg dan 12kg. Selain itu, konsumen juga bisa mendapatkan produk pelumas sesuai peruntukkan mulai dari Fastron Gold, Fastron Techno, Fastron Diesel hingga Fastron Eco.

Selain, produk BBM, LPG dan Pelumas, Sales Area Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VII juga siap mengantarkan kebutuhan sembako lain seperti beras dan minyak goreng.

Unit Manager Communication & CSR Marketing Operation Region (MOR) VII PT Pertamina (Persero), Hatim Ilwan, menjelaskan bahwa layanan delivery service ini bertujuan untuk memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk BBM, LPG maupun Pelumas dengan mudah dan tanpa perlu keluar rumah.

“Cara pemesanannya sangat mudah, cukup hubungi Call Center Pertamina 135 atau melalui chat whatsapp di nomor 0811 135 0135,” ungkapnya.

Layanan delivery service ini, lanjut Hatim, dibuka setiap hari agar masyarakat bisa membeli produk Pertamina kapan saja. Khusus konsumen di wilayah Kota Manado, Bitung dan Gorontalo, Pertamina membebaskan biaya pengantaran (free ongkos kirim).

“Pemesanan akan diantar pada hari yang sama jika dilakukan sebelum pukul 17.00 WITA, namun jika di atas itu, pengiriman akan dilakukan hari berikutnya mulai pukul 08.00 – 20.00 WITA,” jelasnya.

Suarapemerintah.id – Pemerintah resmi memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT. BLT ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Apa saja syarat untuk mendapatkan BLT ini?

“Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja,” demikian keterangan Kementerian Keuangan, Senin (27/4/2020).

Pendataan calon penerima BLT ini mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.

“Besaran BLT adalah Rp 600.000/bulan/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020,” tulis Kemenkeu.

BLT Desa

Untuk BLT Desa juga dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa.

BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III.
Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah

Suarapemerintah.id – Hyundai membantu Indonesia menggelar rapid test Covid-19 menggunakan metode drive thru seperti yang sudah dilakukan di banyak negara dimulai dari Korea Selatan sampai Amerika Serikat. Perlengkapan tes telah didistribusikan Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) ke provinsi Jawa Barat, lokasi pabrik baru Hyundai yang sedang dibangun.

Presiden Direktur HMMI YoonSeok Choi melalui keterangan resminya, dikutip Senin (27/4), menjelaskan, bantuan rapid test telah diterima langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bantuan terdiri dari beragam jenis peralatan dan tenda untuk mendirikan klinik pop-up drive thru di Tambun, Bekasi, Jawa Barat.

Sebelumnya HMMI mengatakan sudah mendistribusikan 50 ribu set alat pelindung diri (APD) yang terdiri dari pakaian medis, masker, dan sarung tangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebanyak 10 ribu set di antaranya dialokasikan buat tenaga medis Jawa Barat yang menangani pasien covid-19.

“Kami berharap bahwa dukungan kami dalam tes drive thru dan donasi alat perlindungan diri ini dapat secara signifikan membantu upaya pemerintah dalam meratakan kurva penyebaran covid-19 di Indonesia,” kata Choi

Suarapemerintah.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digelar tertutup. Rapat dihelat melalui video conference dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Senin (27/4).

Budi diketahui sempat absen dari tugas kementerian usai dinyatakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19) pada Maret lalu.

“Beliau sudah sehat dan sekarang ikut rapat intern kabinet. Ini kami masih rapat intern,” ujar Menteri Sosial Juliari Batubara melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (27/4).

Dari agenda yang diterima, terdapat dua rapat yang digelar tertutup hari ini. Juliari mengatakan, rapat ini merupakan kali pertama yang diikuti Budi usai sembuh dari Covid-19. Budi telah diizinkan pulang pada 15 April lalu usai dirawat di RSPAD Gatot Subroto.

“Betul ini yang pertama kali. Semoga beliau sehat terus,” katanya.

Budi juga telah menghadiri pertemuan-pertemuan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari ini. Meski demikian, dia belum resmi menjalankan kembali tugasnya sebagai Menhub.

Suarapemerintah.id – Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengemukakan Pemerintah Kota Depok telah mengucurkan dana senilai Rp 59 miliar untuk menangani wabah Covid-19.

Dalam dokumen yang ia tandatangani Kamis (23/4/2020) lalu, Idris membeberkan alokasi-alokasi anggaran yang sejauh ini sudah digelontorkan. Anggaran itu bersumber dari APBD Kota Depok 2020 dari pada pos anggaran biaya tak terduga (BTT).

“Anggaran yang dialokasikan untuk tanggap darurat Covid-19 dari sumber BTT APBD Kota Depok, sampai saat ini sudah teralokasikan sebesar Rp 59.034.230.900,” tulis Idris dalam dokumen itu.

Ia menjabarkan, anggaran itu telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan sosial-ekonomi.

Sebesar Rp 2,7 miliar di antaranya dipakai untuk bantuan stimulan Kampung Siaga Covid-19 di 924 RW. Masing-masing RW mendapat dana Rp 3 juta.

Anggaran juga dipakai untuk program jaring pengaman sosial yang sejauh ini sebesar Rp 7,5 miliar. Dana dibagikan kepada 30.000 kepala keluarga (KK).

Anggaran tersebut juga dibagi untuk kebutuhan pencegahan dan penanganan, termasuk peralatan dan perlengkapan kesehatan, tanpa disebut rinciannya.

Terakhir, anggaran dipakai untuk memperkuat layanan rumah sakit rujukan, yakni RSUD Kota Depok, RS Universitas Indonesia, dan RS Bhayangkara/Brimob Polri Kelapa Dua, tanpa disebut rinciannya.

Suarapemerintah.id – Polda Metro Jaya membuka hotline untuk masyarakat yang ingin melaporkan adanya tindak kejahatan atau kriminal. Hal tersebut untuk mengurangi kejahatan di tengah masyarakat selama pandemi virus Corona atau Covid-19.

“(Polisi membuat hotline) Untuk masyarakat yang ingin lapor jika ada informasi atau melihat, mengalami dan menemukan kejadian terkait kejahatan yang terjadi atau dihadapi,” kata Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto saat dikonfirmasi, Kamis (23/4/2020).

Dengan adanya layanan tersebut, ia ingin masyarakat dapat membantu polisi dalam memberitahu daerah-daerah yang rawan kejahatan.

Dengan begitu, masyarakat tak perlu panik lagi. Terlebih, polisi telah membentuk satgas untuk menindak tegas para begal dan preman yang beraksi selama pandemi virus Corona.

Berikut hotline Dit Reskrimum Polda Metro Jaya:

1. Piket Subdit Resmob, No. : +628139774433

2. Piket Subdit Jatanras, No. : +6282299911996

3. Piket Subdit Ranmor, No. : +6285894276231

4. Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, No. : +6281383937871

5. Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, No. : +628118569696

6. Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, No. +6281280800666

7. Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, No. :+6281211121044, +6281283456772

8. Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, No. :+6281383429190

9. Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, No. : +6282110905934

10. Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tj. Priok, No. : +6282291191109

11. Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, No. : +62895355333333

12. Sat Reskrim Polres Metro Depok, No. : +6281319742940

13. Sat Reskrim Polresta Bandara Soetta, No. : +6282249492006

14. Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Kab, No. : +628118088299

15. Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu, No. : +6281292998467

16. Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan, No. : +6285282801010