.webp)
Suarapemerintah.id – Pemerintah Jawa Barat terus menyempurnakan data penerima dan penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait wabah COVID-19. Tujuannya agar bansos tepat sasaran, tidak tumpang tindih dan berkeadilan. Dengan begitu, dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi bisa tertangani.
Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Arifin Soedjayana mengatakan, otoritasnya hingga kini sudah menyalurkan sekitar 20.600 paket bansos bagi warga terdampak COVID-19 di seluruh Jawa Barat. Arifin menyatakan pada tahap pertama penyaluran fokus di wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) dan Bandung Raya. Namun, Pemerintah Jawa Barat mempercepat pemadanan dan validasi data di seluruh kabupaten dan kota.
“Sambil menunggu evaluasi data, data yang sudah fix, dan sudah dipadankan dengan Disdukcapil, dengan dari RT dan RW. Itu juga sudah disalurkan. Mungkin hanya lima kabupaten dan kota lagi yang masih melakukan pemadanan data,” kata Arifin dalam keterangan resminya, Bandung, Rabu, 29 April 2020.
Menurut Arifin, terdapat sejumlah paket bansos dikembalikan karena kesalahan administrasi, seperti Nomor Induk Keluarga (NIK) yang tidak sesuai dengan KTP. Guna penyaluran berjalan optimal dan tepat sasaran, ketua RT dan RW dilibatkan untuk memberikan pernyataan bahwa warga bersangkutan berhak mendapatkan bansos.
Meski demikian Arifin mengaku kejadian itu dianggap masih dalam batas wajar. Karena dalam pemutakhiran data penerima bansos, terdapat warga yang meninggal, pindah tempat tinggal, tidak ada kesamaan di NIK dan KTP.
“Kita pun akhirnya berkonsultasi menambahkan syaratnya. Apabila NIK tidak sama, lalu dikuatkan dari keterangan RT dan RW. Itu lebih ke kesalahan administrasi, bukan kesalahan penerima. Itu yang sudah coba kita lakukan,” sebut Arifin.
