Suarapemerintah.id – Ketua Relawan COVID-19 Andre Rahadian mengungkapkan sudah ada 8.763 relawan yang terdaftar. Angka ini tercatat hingga Minggu, 29 Maret 2020 pukul 5 sore kemarin. Jumlah ini terdiri dari 1.901 relawan medis (22 persen) dan 6.862 relawan non medis (78 persen).”Data ini hanya data yang terdaftar melalui Gugus Tugas dan akan digabungkan dengan memasukkan data relawan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan sekitar empat ribu orang dan juga relawan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 15 ribu orang,” kata Andre dalam konferensi persnya di Jakarta pada Senin (30/3/2020). Andre menambahkan, saat ini yang prioritas pemanggilan dan pengerahan dari relawan adalah untuk relawan medis yang akan dikumpulkan dalam kegiatan yang dibuat oleh BPPSDM (Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) Kesehatan.”Di mana akan melakukan proses training, sertifikasi, dan akan memulai tugas saat ada permintaan dari rumah sakit-rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat yang diadakan di seluruh Indonesia,” ujarnya. Relawan non-medis akan menjadi prioritas berikutnya dan terkait dengan pengelolaan rumah sakit dan distribusi logistik, yang akan segera diaktifkan bersama Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Suarapemerintah.id – Meningkatnya jumlah korban meninggal karena Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan menyediakan lahan pemakaman khusus. Ada 2 tempat pemakaman umum (TPU) untuk menguburkan pasien corona yang meninggal dunia.

“Ada dua tempat, yaitu di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, dan TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur,” ujar Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan dan Hutan kota DKI Jakarta, Siti Hasni, melalui pesan singkat, Jumat (27/3).

Pemprov Jakarta memilih kedua TPU itu karena lahannya masih luas. Lahan yang sudah disediakan nantinya dibagi menjadi tiga kriteria.

“Ada 3 kriteria, warga Jakarta yang meninggal di Jakarta, warga Jakarta yang meninggal di luar Jakarta, dan warga luar Jakarta meninggal di Jakarta,” kata Siti.

Ia kemudian berkata, “Semuanya (pasien) corona akan lebih dulu diarahkan untuk dimakamkan di dua tempat itu.”

Berdasarkan data terbaru pada Kamis (26/3), dinas kesehatan DKI Jakarta mencatat 459 kasus positif, 48 di antaranya meninggal dunia.

Secara keseluruhan, di Indonesia tercatat 1.046 kasus infeksi virus corona, 87 di antaranya meninggal dunia dan 46 lainnya sembuh.

Suarapemerintah.id – Wabah Covid-19 tidak hanya meluluhlantakkan pasar finansial. Wabah Covid-19 juga turut memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dalam negeri. Tekanan pada perekonomian Indonesia membuat pemerintah bersiap merevisi total struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, termasuk membuka opsi pelebaran defisit menjadi di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan lampu hijau pelebaran batasan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dampak virus corona (Covid-19). Dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN tidak boleh melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual pada Kamis (26/3) malam. Bendahara negara mengikuti KTT virtual mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami juga sudah bertemu dengan DPR untuk sampaikan apabila defisit di atas 3 persen, maka kami akan melakukan relaksasi dalam batasan defisit,” ujarnya dalam video conference, Kamis (26/3) malam.

Untuk diketahui, defisit anggaran terjadi apabila pos belanja lebih besar dari pendapatan negara. Sebagai langkah penanggulangan virus corona, pemerintah dituntut untuk mengeluarkan dana besar-besaran.

Tak hanya penanggulangan virus corona, pemerintah juga harus menggelontorkan insentif bagi pelaku usaha maupun warga terdampak. Tak ayal, defisit pun diprediksi lebar.

Bahkan, sebelumnya bendahara negara sempat memprediksi defisit APBN 2020 mencapai 2,2 persen hingga 2,5 persen. Defisit tersebut melonjak dari target yang ditetapkan pemerintah yang hanya sebesar 1,76 persen terhadap PDB.

Pemerintah telah menerbitkan dua paket kebijakan fiskal demi meredam dampak virus corona terhadap ekonomi domestik. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp10,3 triliun pada paket pertama dan Rp22,9 triliun untuk paket kedua.

Saat ini, pemerintah sedang mengkaji untuk menerbitkan paket kebijakan fiskal jilid ketiga. Sri Mulyani sempat bertutur sektor kesehatan akan menjadi poin pertama yang masuk dalam paket tersebut.

“Kami memfinalkan seluruh paket yang sudah disampaikan berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk bisa memformulasikan kebijakan fiskal yang tepat termasuk paket ketiga atau paket keseluruhan,” katanya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR juga telah merekomendasikan pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang merevisi Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Revisi itu terkait pelonggaran defisit APBN dari 3 persen menjadi 5 persen dari PDB.

Suarapemerintah.id – Dampak wabah Covid-19 yang semakin mengganas,Wali Kota Depok, Mohammad Idris kembali mengingatkan warga menghindari kerumunan guna menekan potensi penularan Covid-19. Khusus hari ini, Jumat (27/3/2020), Idris meminta agar umat Islam tidak menggelar shalat Jumat, melainkan menggantinya dengan shalat dzuhur.

“Untuk seluruh umat Islam, saya menyerukan agar dapat mengikuti pernyataan kesepakatan Forkopimda, FKUB, MUI, dan pemuka-pemuka agama lainnya,” ujar Idris dalam keterangan videonya kepada wartawan, Kamis (26/3/2020).

“Besok hari Jumat, saya minta untuk umat Islam dapat melaksanakan shalat dzuhur sebagai pengganti shalat Jumat,” imbuh dia. Jumat ini menjadi Jumat kedua Idris menyerukan permintaan tersebut Jumat (20/3/2020) lalu, Idris sudah meneken kesepakatan soal larangan kegiatan keagamaan berjemaah.

Kesepakatan itu diambil usai musyawarah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pimpinan agama lainnya di Kota Depok. Dalam kesepakatan itu, kegiatan keagamaan berjemaah yang dilarang hingga 4 April 2020 bukan hanya shalat Jumat, melainkan seluruh ibadah berjemaah semua umat beragama.

“Salah satu tindakan taktis, terintegrasi dan extra ordinary untuk menghambat penyebaran Covid-19 adalah membatasi pertemuan orangd engan strategi jarak sosial dan fisik,” kata Idris membacakan kesepakatan itu. “Termasuk di dalamnya shalat Jumat di masjid, misa di Gereja, dan sejenisnya, serta melaksanakan ibadah untuk sementara waktu di rumah masing-masing,” lanjut dia.

Suarapemerintah.id – Guna menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar, Perum Bulog hari ini menggelar operasi pasar komoditas pangan. Kegiatan tersebut rencananya akan digelar di lima pasar di Jakarta.

Operasi ini dihairkan dengan harapan bisa mencegah dan mengatasi gejolak harga pangan. Mengingat keadaan saat ini terkait wabah virus Corona (Covid-19) yang membuat masyarakat melakukan panic buying.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi menjelaskan kegiatan tersebut dilakukan secara serentak di lima pasar, meliputi Pasar Kramat Jati, Pasar Cempaka Putih, Pasar Mampang, Pasar Koja dan Pasar Tomang Barat.

“Hari ini Kramat Jati, kemudian di Mampang, kemudian di Koja, kemudian di Tomang Barat, dan Cempaka Putih. Hari ini secara serempak juga di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Jadi kami sudah melaksanakan penugasan pemerintah,” kata dia di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2020).

Pada kegiatan operasi pasar ini, pihaknya menyiapkan kebutuhan pokok berupa beras, gula, minyak goreng dan tepung terigu dengan harga yang diyakini terjangkau oleh masyarakat.

Dia juga mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok beras, gula dan kebutuhan pangan lainnya yang menjadi tanggung jawab Bulog untuk selalu disediakan di masyarakat.

Tri menerangkan, nantinya operasi pasar akan dilanjutkan di pasar-pasar lainnya secara bergantian. Sekarang dilakukan di lima pasar terlebih dahulu.

“Kami hari ini melaksanakan penugasan dari pemerintah yang mana meyakinkan masyarakat bahwa stok kebutuhan pangan cukup dan tersedia. Jadi kami kerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi DKI dan dari swasta juga yang gula. Kami hari ini melaksanakan di lima wilayah pasar di Jakarta,” tambahnya.

Berikut harga kebutuhan pangan yang dijual Bulog melalui operasi pasar:

• Beras medium 5 kg Rp 45.000
• Beras medium 50 kg Rp 415.000
• Beras premium 5 kg Rp 61.000
• Minyak goreng 1 liter Rp 11.500
• Tepung terigu 1 kg Rp 8.500
• Gula 1 kg Rp 12.500

Suarapemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kepada BPJS Kesehatan untuk transparan dalam menjalankan tugas mereka melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu disampaikan setelah Mahkamah Agung

(MA) memutuskan membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.Ia mengatakan pembatalan tersebut bakal berdampak terhadap keuangan BPJS Kesehatan dan kelangsungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kami minta BPJS transparan, biaya operasi berapa dan berapa gajinya, defisit berapa. Itu semua kami rangkum supaya masyarakat tahu ini masalah bersama, bukan satu institusi. Ini dilakukan pemerintah, kami terus coba bangun ekosistem JKN yang sehat dan berkeadilan, sustain (berkelanjutan),” katanya di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (10/3).

MA memutuskan untuk membatalkan Peraturan (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen bagi peserta bukan penerima upah. Pembatalan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas gugatan uji materi terhadap Perpres No.75 yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).

Dalam pertimbangan putusannya, MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sri Mulyani mengatakan pemerintah sebenarnya sudah merumuskan aturan tersebut dengan cermat.

Aturan dibuat dengan mempertimbangkan keberlanjutan Program JKN. Ia mengatakan dalam menaikkan iuran pemerintah telah mengkaji cara bagaimana jasa kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkelanjutan.

Kelanjutan pelayanan tersebut hanya bisa dicapai bila kondisi keuangan BPJS Kesehatan sehat. Selain itu, ia juga menjelaskan kenaikan iuran juga dilakukan untuk mewujudkan aspek keadilan bagi masyarakat.

Sri Mulyani menganggap aturan yang dibatalkan MA tersebut telah mendukung pembiayaan bagi masyarakat miskin yang ingin menggunakan jasa kesehatan. “Ada masyarakat miskin 96,8 juta dianggap tidak mampu, (sehingga) dibayar negara. Dan mereka yang mampu, diminta juga untuk ikut bergotong royong dengan dibagi jadi 3 kelas. Dari swasta, mereka juga gotong royong. Dari TNI, Polri, ASN juga,” katanya.

Atas dasar itulah, ia khawatir ke depan selain mengganggu keberlangsungan Program JKN keputusan tersebut juga berpotensi mengubah rencana yang sudah dibuat pemerintah.  “Keputusan tersebut buat ini semua berubah. Apakah pemerintah melakukan? Ya kami pelajari. Kami berharap masyarakat tahu ini konsekuensi nya besar terhadap JKN. Karena kalau bicara ekosistem, enggak mungkin satu sistem cabut, sisanya pikirin sendiri. Kami lihat penuh,” ungkapnya.

Agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi, ia memastikan pemerintah akan mengambil langkah untuk mengamankan dan menjaga keberlangsungan JKN. Ia belum menyebut langkah yang dimaksudnya tersebut. Ia hanya  berharap, seluruh pihak dapat bergotong royong dalam memanfaatkan biaya BPJS kesehatan dan juga meningkatkan sisi transparansi.

Suarapemerintah.id – Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dini Purwono memastikan pemerintah akan mengupayakan agar pelayanan BPJS Kesehatan tetap baik.

“Menghormati keputusan MA. Akan mempelajari terlebih dahulu keputusan tersebut sebelum mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya,” kata Dini kepada wartawan, Selasa (10/3/2020).

“Pemerintah akan berupaya agar pelayanan terhadap masyarakat pengguna BPJS tetap dapat diselenggarakan dengan baik,” imbuhnya.

Din meminta publik tidak khawatir. Dia menekankan pelayanan BPJS Kesehatan yang baik tetap menjadi fokus utama pemerintah.

“Intinya, apapun langkah/respons pemerintah nantinya, masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan kepada masyarakat pengguna BPJS akan tetap menjadi perhatian utama pemerintah,” tutur Dini.

Diberitakan sebelumnya, Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan oleh MA. MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan itu, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020. Keputusan MA itu sebagai tindak lanjut gugatan yang dilayangkan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).

KPCDI keberatan dengan kenaikan iuran itu lalu kemudian menggugat ke MA dan minta kenaikan itu dibatalkan. MA mengabulkan permohonan mereka.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro saat berbincang dengan detikcom, Senin (9/3).

Suarapemerintah.id – Indonesia akan menerima 14 drone berjenis ScanEagle dan upgrade atau pemuktahiran tiga unit Helikopter Bell 412 akan digunakan untuk memperkuat patroli maritim.

Hal tersebut disampaikan secara resmi melalui Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono. Lebih lanjut ia mengatakan pemberian kategori hibah tersebut sudah disampaikan kepada DPR Komisi I dan hanya menunggu persetujuannya saja.

“Pemerintah AS sejak tahun 2014 sampai 2015 menawarkan program hibah (FMF) kepada TNI. Atas dasar itu, maka pada tahun 2017 TNI AL mengambil program FMF Hibah tersebut berupa Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan upgrade helikopter Bell 412,” kata Trenggono seperti dikutip dari rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (27/2).

Mengikuti ketentuan, pihaknya langsung membentuk tim pengkaji untuk melakukan penilaian barang sebelum memutuskan mengambil hibah dari Amerika itu.

“Apakah barang tersebut layak diterima dari aspek teknis, ekonomis, politis, dan strategis. Dari kajian tersebut Kemhan memutuskan untuk menerima program hibah dimaksud,” kata Trenggono.

Drone ScanEagle sendiri, kata Trenggono, memiliki nilai US$28,3 juta. Peralatan ini memang dibutuhkan TNI AL untuk meningkatkan kemampuan Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) maritim guna memperkuat pertahanan negara.

“ScanEagle akan digunakan untuk melaksanakan patroli maritim, integrasi ISR (intelijen, pengawasan, dan pengintaian),” ucapnya.

ScanEagle adalah bagian dari ScanEagle Unmanned Aircraft Systems yang dikembangkan dan dibangun oleh Insitu Inc., anak perusahaan The Boeing Company. UAV didasarkan pada pesawat miniatur robot SeaScan Insitu yang dikembangkan untuk industri perikanan komersial.

Dikutip dari laman Boeing, drone ScanEagle dapat beroperasi di atas 15.000 kaki (4.572 meter) dan berkeliaran di medan perang untuk misi yang diperpanjang hingga 20 jam. Drone dengan bobot maksimum tempat pilot diizinkan untuk lepas landas atau maximum takeoff weight (MTOW) 22 kilogram ini, digerakkan mesin piston model pusher berdaya 15 hp.

Kecepatan terbang jelajah ScanEagle sendiri berada di kisaran 111 km/jam dan kecepatan maksimum 148 km/jam. Batas ketinggian terbang mencapai 5.950 meter. ScanEagle sanggup berada di udara dengan lama terbang (endurance) lebih dari 24 jam.

Soal upgrade peralatan Helikopter Bell 412 dengan nilai US$6,3 juta, Trenggono meyebut TNI AL membutuhkannya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

“Nantinya, Drone ScanEagle ini akan digunakan oleh TNI AL untuk kepentingan khusus. Kita hanya keluar dana sekitar Rp10 miliar untuk mengintegrasikan dan memastikan keamanan data dari peralatan ini dengan Alutsista lainnya. Nanti PT LEN yang akan bertugas untuk integrasikan,” katanya.

Menurut Trenggono, untuk kawasan Asia Tenggara dan wilayah Pasifik, drone asal Amerika ini baru digunakan oleh Angkatan Laut Singapura dan Angkatan Laut Australia. Bahkan drone milik Australia sudah pernah uji perang saat di Irak beberapa tahun lalu.

Terkait hal ini, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan pihaknya sudah menyetujui program FMF tersebut. Menurutnya, pemberian persetujuan tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan, bahwa setiap penerimaan hibah termasuk alutsista harus mendapatkan persetujuan Dewan.

“Hari ini kita memberikan persetujuan kepada pemerintah dalam hal ini Kemhan, dalam pemberian hibah dari Amerika Serikat, dalam bentuk Scan Eagle UAV 14 unit,” kata dia, di Gedung DPR, kemarin.

Meski begitu, ia mengingatkan Kemhan untuk mengedepankan kehati-hatian dan kerahasiaan data, serta tidak membebani APBN dalam setiap penerimaan hibah dari negara asing.

“Kehati-hatian itu apa? Tentu barang dan kelayakannya diperiksa dulu. Kemudian juga misalnya alat deteksi dan lain-lain harus dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada alat sadap yang tertinggal dari produk hibah tersebut,” ucap Meutya, dikutip dari situs dpr.go.id.

“Sekali lagi ini hal yang biasa, bahwa negara yang punya kerja sama pertahanan jadi tidak perlu ada kecurigaan yang berlebihan, tapi kehati-hatian perlu,” politikus Partai Golkar itu menambahkan.