Suarapemerintah.id – Di tengah dampak pandemi Covid-19 khususnya bagi industri penerbangan, PT Angkasa Pura II (AP II) menegaskan bahwa pihaknya tidak akan merumahkan atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya. Meskipun sektor penerbangan terpukul cukup berat dari pandemi.

Direktur Keuangan PT AP II Dodit Wiweko Probojakti mengatakan bahwa perseroan akan tetap menjamin keberlangsungan 6 ribu karyawannya dan tidak akan mem-PHK satu pun karyawan AP II.

“Kami jamin tidak akan ada lay off, Tunjangan Hari Raya (THR) tetap diberikan dan kami tetap memberikan uang pendidikan untuk anak karyawan kami sebesar satu bulan gaji,” katanya

Ia menyebut, salah satu cara perseroan untuk tetap menjaga performa bisnisnya yakni dengan melakukan efisiensi biaya di berbagai proyek dan lini sektor.

Penghematan tersebut di antaranya dengan menunda rencana pengeluaran yang berhubungan dengan investasi, menjaga cash management dan melakukan cost leadership.

“Di kuartal-II kami hanya mengeluarkan budget untuk Sumber Daya Manusia (SDM), operasional bandara juga hanya 51 persen dari yang dianggarkan atau menghemat Rp 2,3 triliun. Kalau kami lihat kami bisa hemat Rp 3 triliun selama setahun,” sebut Dodit.

Selain menjamin keberlangsungan karyawannya, Dodit juga menambahkan bahwa AP II merupakan perusahaan di jasa penerbangan yang masih kuat di tengah dampak pandemi Covid-19.

Selain mendapat rating AAA dari Pefindo, perseroan juga masih memiliki saldo cash senilai Rp 3 triliun serta pendapatan konsisten (rutin) senilai Rp 11 triliun hingga Rp 13 triliun per tahunnya.

“Debt to equity dan financial issued kami sangat baik, jadi dengan adanya Covid-19 kami AP II merupakan perusahaan jasa kebandaraan yang masih kuat. Jadi ini blessing in disguise,” katanya.

Suarapemerintah.id – Dengan mengusung hashtag #DirumahJo, layanan pesan antar atau Pertamina Delivery Service (PDS) kini hadir di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hal ini akan semakin memanjakan konsumen untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG tanpa harus khawatir keluar rumah.

Dengan adanya himbauan Pemerintah terkait pembatasan aktivitas di luar rumah, membuat sebagian masyarakat mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk kebutuhan BBM dan LPG. Pertamina Delivery Service muncul sebagai sebuah solusi untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Produk BBM yang tersedia melalui layanan PDS ini antara lain Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina DEX dan Dexlite. Untuk LPG, konsumen bisa sekalian melakukan pembelian tabung dan isi ulang Bright Gas ukuran 5,5kg dan 12kg. Selain itu, konsumen juga bisa mendapatkan produk pelumas sesuai peruntukkan mulai dari Fastron Gold, Fastron Techno, Fastron Diesel hingga Fastron Eco.

Selain, produk BBM, LPG dan Pelumas, Sales Area Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VII juga siap mengantarkan kebutuhan sembako lain seperti beras dan minyak goreng.

Unit Manager Communication & CSR Marketing Operation Region (MOR) VII PT Pertamina (Persero), Hatim Ilwan, menjelaskan bahwa layanan delivery service ini bertujuan untuk memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk BBM, LPG maupun Pelumas dengan mudah dan tanpa perlu keluar rumah.

“Cara pemesanannya sangat mudah, cukup hubungi Call Center Pertamina 135 atau melalui chat whatsapp di nomor 0811 135 0135,” ungkapnya.

Layanan delivery service ini, lanjut Hatim, dibuka setiap hari agar masyarakat bisa membeli produk Pertamina kapan saja. Khusus konsumen di wilayah Kota Manado, Bitung dan Gorontalo, Pertamina membebaskan biaya pengantaran (free ongkos kirim).

“Pemesanan akan diantar pada hari yang sama jika dilakukan sebelum pukul 17.00 WITA, namun jika di atas itu, pengiriman akan dilakukan hari berikutnya mulai pukul 08.00 – 20.00 WITA,” jelasnya.

Suarapemerintah.id – Pemerintah resmi memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT. BLT ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Apa saja syarat untuk mendapatkan BLT ini?

“Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja,” demikian keterangan Kementerian Keuangan, Senin (27/4/2020).

Pendataan calon penerima BLT ini mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.

“Besaran BLT adalah Rp 600.000/bulan/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020,” tulis Kemenkeu.

BLT Desa

Untuk BLT Desa juga dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa.

BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III.
Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah

Suarapemerintah.id – Hyundai membantu Indonesia menggelar rapid test Covid-19 menggunakan metode drive thru seperti yang sudah dilakukan di banyak negara dimulai dari Korea Selatan sampai Amerika Serikat. Perlengkapan tes telah didistribusikan Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) ke provinsi Jawa Barat, lokasi pabrik baru Hyundai yang sedang dibangun.

Presiden Direktur HMMI YoonSeok Choi melalui keterangan resminya, dikutip Senin (27/4), menjelaskan, bantuan rapid test telah diterima langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bantuan terdiri dari beragam jenis peralatan dan tenda untuk mendirikan klinik pop-up drive thru di Tambun, Bekasi, Jawa Barat.

Sebelumnya HMMI mengatakan sudah mendistribusikan 50 ribu set alat pelindung diri (APD) yang terdiri dari pakaian medis, masker, dan sarung tangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebanyak 10 ribu set di antaranya dialokasikan buat tenaga medis Jawa Barat yang menangani pasien covid-19.

“Kami berharap bahwa dukungan kami dalam tes drive thru dan donasi alat perlindungan diri ini dapat secara signifikan membantu upaya pemerintah dalam meratakan kurva penyebaran covid-19 di Indonesia,” kata Choi

Suarapemerintah.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digelar tertutup. Rapat dihelat melalui video conference dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Senin (27/4).

Budi diketahui sempat absen dari tugas kementerian usai dinyatakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19) pada Maret lalu.

“Beliau sudah sehat dan sekarang ikut rapat intern kabinet. Ini kami masih rapat intern,” ujar Menteri Sosial Juliari Batubara melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (27/4).

Dari agenda yang diterima, terdapat dua rapat yang digelar tertutup hari ini. Juliari mengatakan, rapat ini merupakan kali pertama yang diikuti Budi usai sembuh dari Covid-19. Budi telah diizinkan pulang pada 15 April lalu usai dirawat di RSPAD Gatot Subroto.

“Betul ini yang pertama kali. Semoga beliau sehat terus,” katanya.

Budi juga telah menghadiri pertemuan-pertemuan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari ini. Meski demikian, dia belum resmi menjalankan kembali tugasnya sebagai Menhub.

Suarapemerintah.id – Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengemukakan Pemerintah Kota Depok telah mengucurkan dana senilai Rp 59 miliar untuk menangani wabah Covid-19.

Dalam dokumen yang ia tandatangani Kamis (23/4/2020) lalu, Idris membeberkan alokasi-alokasi anggaran yang sejauh ini sudah digelontorkan. Anggaran itu bersumber dari APBD Kota Depok 2020 dari pada pos anggaran biaya tak terduga (BTT).

“Anggaran yang dialokasikan untuk tanggap darurat Covid-19 dari sumber BTT APBD Kota Depok, sampai saat ini sudah teralokasikan sebesar Rp 59.034.230.900,” tulis Idris dalam dokumen itu.

Ia menjabarkan, anggaran itu telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan sosial-ekonomi.

Sebesar Rp 2,7 miliar di antaranya dipakai untuk bantuan stimulan Kampung Siaga Covid-19 di 924 RW. Masing-masing RW mendapat dana Rp 3 juta.

Anggaran juga dipakai untuk program jaring pengaman sosial yang sejauh ini sebesar Rp 7,5 miliar. Dana dibagikan kepada 30.000 kepala keluarga (KK).

Anggaran tersebut juga dibagi untuk kebutuhan pencegahan dan penanganan, termasuk peralatan dan perlengkapan kesehatan, tanpa disebut rinciannya.

Terakhir, anggaran dipakai untuk memperkuat layanan rumah sakit rujukan, yakni RSUD Kota Depok, RS Universitas Indonesia, dan RS Bhayangkara/Brimob Polri Kelapa Dua, tanpa disebut rinciannya.

Suarapemerintah.id – Polda Metro Jaya membuka hotline untuk masyarakat yang ingin melaporkan adanya tindak kejahatan atau kriminal. Hal tersebut untuk mengurangi kejahatan di tengah masyarakat selama pandemi virus Corona atau Covid-19.

“(Polisi membuat hotline) Untuk masyarakat yang ingin lapor jika ada informasi atau melihat, mengalami dan menemukan kejadian terkait kejahatan yang terjadi atau dihadapi,” kata Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto saat dikonfirmasi, Kamis (23/4/2020).

Dengan adanya layanan tersebut, ia ingin masyarakat dapat membantu polisi dalam memberitahu daerah-daerah yang rawan kejahatan.

Dengan begitu, masyarakat tak perlu panik lagi. Terlebih, polisi telah membentuk satgas untuk menindak tegas para begal dan preman yang beraksi selama pandemi virus Corona.

Berikut hotline Dit Reskrimum Polda Metro Jaya:

1. Piket Subdit Resmob, No. : +628139774433

2. Piket Subdit Jatanras, No. : +6282299911996

3. Piket Subdit Ranmor, No. : +6285894276231

4. Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, No. : +6281383937871

5. Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, No. : +628118569696

6. Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, No. +6281280800666

7. Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, No. :+6281211121044, +6281283456772

8. Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, No. :+6281383429190

9. Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, No. : +6282110905934

10. Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tj. Priok, No. : +6282291191109

11. Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, No. : +62895355333333

12. Sat Reskrim Polres Metro Depok, No. : +6281319742940

13. Sat Reskrim Polresta Bandara Soetta, No. : +6282249492006

14. Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Kab, No. : +628118088299

15. Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu, No. : +6281292998467

16. Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan, No. : +6285282801010

Suarapemerintah.id – Perlawanan menghadapi  COVID-19 menunjukkan jalan terang, setelah Ventilator Portabel Vent-I dinyatakan lolos proses uji produk menyeluruh oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Ventilator portabel ini merupakan hasil karya asli anak bangsa yang berkolaborasi antara Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan YPM Salman.

Ventilator portabel ini dinyatakan lolos uji pada Selasa (21/4/2020) untuk semua kriteria uji sesuai dengan standard SNI IEC 60601-1:204: Persyaratan Umum Keselamatan Dasar dan Kinerja Esensial dan Rapidly Manufactured CPAP Systems, Document CPAP 001, Specification, MHRA, 2020.

Tim Komunikasi Publik dari pengembang Vent-I, Hari Tjahyono menyampaikan setelah lolosnya uji produk ini, Vent-I dinyatakan aman digunakan sebagai ventilator non-invasive untuk membantu pasien COVID-19.

“Untuk kebutuhan sosial ini, Vent-I akan diproduksi sekitar 300-500 sesuai dengan jumlah donasi yang masuk ke Rumah Amal Salman. Produksi tahap pertama dimulai begitu lolos uji pada tanggal 21 April kemarin, dan akan diproduksi melalui kerjasama dengan PT DI,” ujar Hari dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (22/4/2020).

Selanjutnya, Vent-I yang diinisiasi oleh Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Syarif Hidayat ini akan digunakan pada pasien sesuai indikasi medis. Dalam pemakaiannya pun akan dikawal oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin) di Rumah Sakit yang telah ditunjuk.

Suarapemerintah.id – Pemerintah membuka pendaftaran program kartu prakerja gelombang 2 pada hari ini, Senin (20/4). Pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00 WIB dan akan ditutup pada Kamis, 23 April, pukul 16.00 WIB.

“Gelombang 2 dibuka sejak Senin 20 April pukul 08.00 WIB sampai dengan Kamis, 23 April, pukul 16.00 WIB,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis.

Serupa dengan pada gelombang I, seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui laman https://www.prakerja.go.id/.

Pemerintah juga tidak mengubah persyaratan pendaftaran pada gelombang II kartu prakerja.

Persyaratan tersebut meliputi, calon peserta merupakan warga negara Indonesia (WNI), minimal berusia 18 tahun, dan sedang tidak menempuh pendidikan formal.

Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan verifikasi data calon peserta sebelum meloloskan ke tahapan berikutnya. Jika lolos verifikasi data, maka calon peserta akan mengikuti tahap berikutnya, yaitu tes motivasi dan kemampuan dasar.