Beranda blog Halaman 573

Pemkab Sumedang Alokasikan Rp53,5 Miliar untuk Gaji dan Perlindungan PPPK Paruh Waktu

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang mengalokasikan anggaran lebih dari Rp53,5 miliar untuk membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) yang diangkat pada Desember 2025. Sebanyak 5.402 pegawai ditetapkan sebagai PPPK paruh waktu sebagai bagian dari kebijakan penataan aparatur dan masa transisi bagi pegawai non-ASN.

Anggaran tersebut digunakan untuk membayar upah PPPK paruh waktu sekaligus menjamin perlindungan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa upah PPPK paruh waktu paling sedikit harus sama dengan penghasilan yang diterima saat masih berstatus pegawai non-ASN.

“Ini adalah kebijakan penataan dan masa transisi kepegawaian. Secara aturan, PPPK PW diberikan upah minimal sama dengan yang diterima sebelumnya,” kata Dony.

Menurutnya, kebijakan ini bukan perkara ringan bagi keuangan daerah. Dengan jumlah PPPK PW mencapai 5.402 orang, kebutuhan anggaran untuk biaya tetap menjadi cukup besar.

“Di Sumedang, kebutuhan anggarannya lebih dari Rp53 miliar. Tentu ini menjadi beban yang tidak kecil bagi APBD. Namun ini adalah tahap awal yang harus kami jalani,” ujarnya.

Dari total PPPK paruh waktu tersebut, sebanyak 2.493 orang bertugas di Dinas Pendidikan. Sementara sisanya tersebar di berbagai perangkat daerah, kecamatan, serta unit layanan kesehatan seperti RSUD dan Puskesmas.

Khusus di sektor pendidikan, kebijakan PPPK PW membawa dinamika tersendiri. Sebelum adanya pengangkatan PPPK paruh waktu, honorarium guru non-ASN yang bersumber dari APBD hanya sebesar Rp300 ribu per bulan dan diberikan kepada 1.380 guru yang tercantum dalam SK Bupati.

Seiring diberlakukannya kebijakan PPPK PW, jumlah guru di Dinas Pendidikan meningkat menjadi 2.493 orang. Setelah melalui pembahasan bersama DPRD Sumedang dan disepakati bersama, termasuk dengan melibatkan perwakilan guru, ditetapkan adanya kenaikan honor bagi guru yang belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari sebelumnya Rp55 ribu atau Rp150 ribu menjadi Rp250 ribu per bulan. Pemerintah daerah juga memastikan perlindungan BPJS Kesehatan, JKK, dan JKM bagi para guru PPPK paruh waktu.

Bupati Dony menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen melakukan evaluasi dan penyesuaian secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

“Kami memahami aspirasi para guru dan PPPK PW. Evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan, tentu dengan memperhatikan kondisi fiskal daerah,” katanya.

Terkait adanya keluhan guru akibat surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang melarang penggunaan dana BOS untuk membayar honor PPPK paruh waktu, Dony menyatakan hal tersebut akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat.

“Kami akan menyampaikan kondisi di daerah agar kebijakan yang dibuat ke depan tetap berpihak pada kesejahteraan guru dan tidak mengganggu layanan pendidikan,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sudewo Apresiasi Fans Plus Pati dalam Melestarikan Musik Legendaris Koes Plus

Bupati Pati Sudewo mengapresiasi peran Fans Plus Pati dalam melestarikan karya musik legendaris Indonesia melalui peringatan Hari Koes Plus Nasional 2025 yang dirangkaikan dengan ulang tahun ke-2 Fans Plus Pati. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Kabupaten Pati dan dihadiri komunitas pecinta musik Koes Plus serta sejumlah band lokal.

Menurut Sudewo, Koes Plus merupakan ikon musik nasional yang lagu-lagunya sarat dengan nilai kehidupan, kebersamaan, kesederhanaan, cinta tanah air, serta pesan moral yang tetap relevan lintas generasi. Ia menilai keberadaan komunitas penggemar seperti Fans Plus Pati memiliki peran strategis dalam menjaga dan mewariskan warisan budaya musik Indonesia.

“Kegiatan ini menjadi saat yang berbahagia untuk terus melestarikan dan menghargai karya-karya musik legendaris Indonesia. Lagu-lagu Koes Plus mengandung nilai kehidupan dan pesan moral yang relevan sepanjang masa,” ujarnya.

Ia menambahkan, Fans Plus Pati tidak hanya menjadi wadah penggemar, tetapi juga menaungi berbagai grup band lokal seperti Band Beat Plus, SJ Band, Nero Plus, dan Etta Plus. Melalui kegiatan yang positif, kreatif, dan inspiratif, nilai-nilai musik Koes Plus dinilai terus hidup dan diwariskan kepada generasi muda.

“Pemerintah Daerah mendukung kegiatan komunitas seni dan budaya yang memperkuat identitas daerah dan persatuan. Selamat ulang tahun ke-2 Fans Plus Pati dan selamat Hari Koes Plus Nasional 2025. Semoga terus solid, berkembang, dan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Pati,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komdigi Pulihkan Air Bersih dan Jaringan Komunikasi bagi Warga Terdampak Banjir Aceh Tamiang

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat pemulihan akses air bersih dan jaringan komunikasi bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat kembali memenuhi kebutuhan dasar serta tetap terhubung dengan keluarga dan layanan publik.

Sebagai langkah tanggap darurat, Komdigi menyalurkan 118 tangki air bersih berkapasitas masing-masing 8.000 liter ke wilayah yang sumber airnya tercemar akibat banjir. Distribusi dilakukan secara bertahap selama sepekan guna menjangkau seluruh kawasan terdampak.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemulihan difokuskan pada kebutuhan paling mendasar warga, yakni air bersih dan konektivitas informasi.

“Hari ini kami berangkatkan bantuan air bersih dan kebutuhan harian warga dari Kemkomdigi dan mitra. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi keluarga dan saudara-saudari kita yang ada di wilayah terdampak, khususnya di Aceh Tamiang,” ujar Meutya saat pelepasan bantuan di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Minggu (28/12/2025).

Selain air bersih, warga juga menerima bantuan obat-obatan, pakaian, perlengkapan ibadah, tenda dengan fasilitas MCK, serta kebutuhan dasar lainnya.

Alat berat dan sumur bor turut disiapkan untuk membersihkan lumpur dan memulihkan lingkungan permukiman.

Bantuan ini hasil dari kolaborasi Kemkomdigi dengan Telkom, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), XLSmart, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Langkah ini untuk membantu warga Aceh Tamiang kembali menjalani aktivitas harian dan menata kehidupan pascabanjir.

Sementara, Meutya mengatakan progres pemulihan jaringan di wilayah terdampak telah melampaui 95 persen.

Namun di beberapa titik seperti Benar Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues, jaringan masih bergantung pada pasokan listrik dan berada pada kisaran 60 hingga 80 persen.

“Pemulihan jaringan tergantung ketersediaan pasokan listrik. Kami terus memantau titik-titik tersebut untuk mempercepat pemulihannya,” jelas Meutya.

Kemkomdigi terus mengawal pemulihan konektivitas untuk memastikan warga tetap mendapatkan informasi darurat, layanan publik berjalan, dan komunikasi keluarga tidak terputus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BRIN Tekankan Pemanfaatan AI untuk Perkuat Kemandirian Teknologi Penginderaan Jauh Nasional

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan pentingnya pendekatan baru berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam pengembangan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) guna memperkuat kemandirian teknologi nasional.

Hal tersebut disampaikan Arif saat melakukan kunjungan kerja ke BRIN Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Samaun Samadikun, Bandung, Rabu (24/12/2025).

“Saya butuh pendekatan baru berbasis pada AI, berbasis pada teknologi yang semakin canggih sehingga kemandirian kita dalam remote sensing harus semakin kuat,” tegas Arif.

Arif mendorong percepatan pemanfaatan AI dalam pengolahan data citra satelit. Ia menilai teknologi ini memungkinkan analisis yang lebih cepat, presisi, dan komprehensif. Salah satunya melalui pemodelan 3D berbasis AI yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan overlay data kondisi sebelum dan sesudah bencana secara lebih efektif.

“Ini harus kita percepat. Citra satelit tidak hanya memotret berupa gambar, tetapi bisa langsung menafsirkan citra analisis,” paparnya.

Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa riset AI merupakan isu lintas disiplin yang mencakup penginderaan jauh, komputasi, elektro, telekomunikasi, mekatronika cerdas, hingga sains data dan informasi. Oleh karena itu, riset di Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) BRIN perlu dikerjakan secara kolaboratif dengan organisasi riset lain untuk mengarusutamakan AI sebagai agenda strategis nasional.

Ia berharap, sinergi lintas organisasi riset tersebut dapat mempercepat agenda riset OREI-BRIN pada tahun 2026.

Dalam dialog dan temu sivitas di KST Samaun Samadikun, Arif juga mengajak seluruh periset BRIN untuk terus mengembangkan riset yang lebih mendalam, tajam, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia mendorong periset agar aktif memberikan masukan dalam pengembangan riset dan inovasi teknologi penginderaan jauh.

Menurut Arif, penguasaan teknologi mutakhir harus diimbangi dengan infrastruktur riset yang memadai. Ia menegaskan bahwa fasilitas dan tema riset menjadi indikator penting kemajuan suatu bangsa.

“Kemajuan bangsa diukur dengan kemajuan teknologi, kemajuan teknologi diukur dari kemajuan riset, kemajuan riset diukur dari salah satunya fasilitas riset dan tema-tema riset,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa riset strategis BRIN harus berorientasi pada kebutuhan pengguna. Interaksi yang intensif antara periset dan pengguna, seperti petani maupun industri, menjadi faktor penting agar hasil riset mampu mendorong kemajuan industri dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Agenda-agenda riset harus sesuai dengan kebutuhan, oleh karena itu perlu berinteraksi dengan user,” tuturnya.

Selain menyoroti fokus riset nasional pada bidang energi, air, kesehatan, pertanian, dan kebencanaan, Arif menyampaikan bahwa pemerintah juga mulai menegaskan peran BRIN dalam penguatan industri elektronik. Ia mengingatkan para periset elektro untuk tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga memahami kerangka makro daya saing industri.

“Konstelasi daya saing industri elektronika kita seperti apa, pasarnya seperti apa, dan informasi mana saja yang bisa menjadi inovasi nasional,” ungkapnya.

Arif mengajak para periset BRIN untuk tetap fokus dan memperkuat bidang keahlian masing-masing, sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas disiplin. Ia optimistis, dengan fasilitas dan kompetensi periset yang dimiliki, BRIN mampu menjadi kekuatan utama riset nasional.

“Saya yakin setelah melihat fasilitas BRIN dan keahlian para periset, BRIN bisa menjadi lembaga yang benar-benar menjadi kekuatan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sebagai informasi, sebelum mengunjungi KST Samaun Samadikun, Kepala BRIN dan rombongan meninjau PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk melihat langsung pengembangan pesawat N219 dan berbagai desain lainnya. Arif mengaku optimistis terhadap produk-produk hasil kerja sama BRIN dan PT DI yang dinilainya membawa harapan baru bagi kebangkitan industri dirgantara nasional.

Sementara itu, Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut hasil kunjungan ke sejumlah lokasi sebelumnya, termasuk PT DI. Ia menyebutkan bahwa beberapa keputusan terkait rencana riset ke depan telah disiapkan, terutama untuk pengembangan pesawat terbang serta riset elektronika dan informatika di kawasan Bandung.

“Sebagaimana arahan Kepala BRIN, kita fokus ke depan untuk melakukan riset-riset yang memang dibutuhkan secara cepat dan hasilnya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Amarulla.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pelayanan Publik Esensial Diminta Tetap Berjalan Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah mengimbau agar pelayanan publik esensial tetap berjalan optimal selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Imbauan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Esensial pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama.

Surat edaran yang ditandatangani pada 24 Desember 2025 itu bertujuan memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan penting, meskipun berada dalam masa libur panjang.

“Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan publik terutama untuk pelayanan publik yang esensial selama masa Libur Nasional dan Cuti Bersama, diperlukan koordinasi untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan operasional pelayanan publik,” tulis Menteri Rini dalam surat edaran tersebut.

Menteri PANRB mengimbau para menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota untuk menugaskan organisasi penyelenggara pelayanan publik agar memastikan layanan esensial tetap tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Penyelenggaraan layanan juga diminta tetap ramah bagi kelompok rentan.

Selain itu, pengaturan cuti tahunan aparatur sipil negara (ASN) diminta dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan beban kerja, karakteristik tugas, serta jumlah pegawai di masing-masing instansi. Namun demikian, pemberian cuti bagi ASN yang merayakan hari raya keagamaan tetap diprioritaskan.

Bagi instansi yang menerapkan sistem kerja bergilir atau shift, Rini meminta agar dilakukan penyesuaian jam layanan sehingga tidak mengganggu kelangsungan pelayanan kepada masyarakat dan tetap sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, instansi pemerintah juga diminta untuk mengelola pengaduan pelayanan publik secara aktif serta menyebarluaskan kanal pengaduan melalui SP4N-LAPOR! yang dapat diakses di laman www.lapor.go.id. Masyarakat juga dipersilakan mengisi Survei Kepuasan Masyarakat, termasuk melalui media yang mudah dijangkau seperti QR code di lokasi-lokasi strategis pelayanan.

Rini menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Setiap instansi diminta menyampaikan informasi secara jelas apabila terdapat perubahan jadwal layanan atau tata cara akses pelayanan publik, serta memastikan penyelesaian layanan dilakukan tepat waktu.

Selain aspek pelayanan, Menteri PANRB juga mengingatkan seluruh ASN agar menjaga integritas selama masa libur Nataru. Para pimpinan instansi diminta mengawal ASN agar tidak memberi maupun menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya.

Instansi pemerintah juga diminta memastikan fasilitas dinas tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini diminta dilakukan secara konsisten, disertai arahan lanjutan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pelayanan publik tetap berjalan efektif, responsif, dan berintegritas, sehingga kebutuhan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru dapat terpenuhi secara optimal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pesan Menag: Hindari Euforia Akhir Tahun, Perkuat Empati dan Solidaritas Sosial

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya menjadikan penghujung tahun sebagai momentum refleksi spiritual dan penguatan nilai kebangsaan, bukan diisi dengan euforia berlebihan yang minim makna.

Pesan tersebut disampaikan Menag saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun dan Doa Bersama bertema “Menguatkan Spirit Kebangsaan di Penghujung Tahun Bersama Al-Qur’an” di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ), Jakarta. Jum’at (26/12/2025)

Menag menyampaikan bahwa akhir tahun seharusnya menjadi waktu untuk melakukan muhasabah, memperkuat kedekatan kepada Allah SWT, serta meneguhkan komitmen kebangsaan. Menurutnya, Al-Qur’an memberikan pedoman agar setiap momentum kehidupan dimaknai secara bijak dan produktif.

“Penghujung tahun ini mari kita isi dengan refleksi, doa, dan kegiatan yang membawa keberkahan. Jangan dihabiskan dengan hura-hura yang tidak memberi manfaat bagi diri, masyarakat, maupun bangsa,” ujar Menag.

Menag juga mengajak civitas academica PTIQ dan mahasiswa untuk meningkatkan kepedulian sosial. Ia mengimbau agar sebagian rezeki disalurkan kepada saudara-saudara yang terdampak musibah, khususnya masyarakat di Aceh.

“Solidaritas dan empati adalah wujud nyata ajaran Al-Qur’an. Saat saudara kita tertimpa musibah, kehadiran dan bantuan kita, sekecil apa pun, sangat berarti,” tegasnya.

Menag mengimbau mahasiswa untuk memperbanyak rasa syukur atas berbagai nikmat dan capaian yang telah diraih sepanjang tahun. Rasa syukur tersebut, kata Menag, harus diwujudkan dalam sikap positif, etos belajar yang kuat, serta kontribusi nyata bagi bangsa.

Menag juga mengajak mahasiswa untuk berdoa bersama dan mendoakan kerukunan, kedamaian Indonesia. Menag berharap bangsa Indonesia senantiasa dilindungi dari perpecahan, diberi kekuatan untuk menjaga persatuan, serta dianugerahi kehidupan berbangsa yang rukun dan harmonis.

“Kerukunan dan kedamaian adalah modal utama pembangunan bangsa. Kita mohon kepada Allah SWT agar Indonesia selalu berada dalam lindungan-Nya, damai, bersatu, dan maju,” ucapnya.

Menag mendorong mahasiswa PTIQ untuk membangkitkan semangat prestasi dan optimisme menyongsong tahun yang akan datang. Ia menekankan pentingnya generasi muda Al-Qur’an menjadi teladan dalam keilmuan, akhlak, dan pengabdian kepada bangsa.

“Jadikan tahun yang akan datang sebagai tahun peningkatan prestasi. Mahasiswa PTIQ harus tampil sebagai generasi unggul yang menguasai ilmu, berakhlak Qur’ani, dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cerita Masyarakat Rasakan Manfaat Layanan Pertanahan di Hari Libur Nataru: BPN Kapan Liburnya?

Layanan pertanahan yang tetap berjalan semasa libur Natal dan tahun baru (Nataru) dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kantor Pertanahan buka untuk melayani warga di hari libur agar memudahkan masyarakat yang kesulitan mengurus administrasi di hari kerja. Salah satu warga di Jakarta Selatan, Tri Ayu Setiani (26), mengaku terkejut sekaligus kagum dengan komitmen petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tetap bekerja di hari libur.

“Ini pelayanan luar biasa banget. Saya sempat tanya ke masnya (petugas loket) kapan liburnya mas? Libur Natal ini saja tetap masuk dan buka, besok juga masih buka, tanggal 1 Januari buka terus,” ujar Tri Ayu Setiani saat ditemui di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2025).

Apresiasi serupa disampaikan Hendrawan (60), warga Jakarta Barat yang memanfaatkan layanan pertanahan di libur panjang Nataru pada Jumat (26/12/2025). Menurutnya, layanan di hari libur sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan.

“Sangat bermanfaat sekali, di hari kerja itu memang sulit bagi kami. Pelayanan seperti ini betul-betul saya apresiasi, dan kalau bisa dicontoh kementerian lain itu sangat luar biasa,” ucap Hendrawan.

Kebijakan untuk tetap melayani urusan pertanahan dalam masa libur Nataru ini berjalan resmi di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Koordinator Substansi Penetapan Hak Wilayah 1 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Dian Adiansyah Syarif, menjelaskan kalau di kantornya ada 12 petugas yang ditugaskan, mulai dari petugas loket, validasi, _head office_, hingga petugas kebersihan.

“Berdasarkan data hari ini ada sekitar 20 orang masyarakat yang datang. Pelayanannya beragam, mulai dari pengambilan sertipikat, permintaan informasi, ganti blanko, pendaftaran perubahan hak, peralihan hak waris, SK hak, sampai pengukuran,” ungkap Dian Adiansyah Syarif.

Ia menambahkan, mekanisme penjadwalan dan pembagian tugas sudah diatur melalui surat tugas dari kepala kantor yang diterbitkan dua hari sebelumnya. “Teman-teman yang ditugaskan memang sudah sesuai porsinya masing-masing, jadi tinggal berjalan. Alhamdulillah tidak ada kesulitan berarti karena petugas di loket dan bagian lain memang sudah berkompeten dan itu tugas sehari-hari mereka,” pungkas Dian Adiansyah Syarif.

Sebagai informasi, terdapat tiga jenis layanan yang tetap diberikan Kantor Pertanahan selama libur Nataru. Pertama, pemberian informasi terkait pengurusan administrasi pertanahan. Kedua, penerimaan pendaftaran layanan dalam kegiatan pemeliharaan data pertanahan. Ketiga, penyerahan produk layanan berupa sertipikat yang telah selesai diproses. Pelayanan akan bisa diakses masyarakat pada 25-26 Desember 2025 serta 1 Januari 2026, dengan jam layanan mulai pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Meski Libur, Warga Tetap Bisa Dapatkan Layanan Pertanahan di Kantah di Penjuru Indonesia

Kementerian ATR/BPN tetap membuka layanan pertanahan semasa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Jadwal pelayanan ini berlangsung pada 25-26 Desember 2025 dan 1 Januari 2026. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan di Kantor Pertanahan yang tetap membuka ruang pelayanan, mulai dari pengurusan hingga pengambilan produk pertanahan.

“Layanan selama libur Nataru juga diperuntukkan bagi masyarakat yang pada hari kerja tidak sempat mengurus keperluan pertanahan. Jika ada masyarakat yang memerlukan informasi, atau penanganan lebih jauh dan harus didaftarkan, silakan datang ke Kantor Pertanahan,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam keterangannya.

Kebijakan tersebut dibuat untuk memberikan ruang bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, terutama saat momen libur ketika keluarga dan masyarakat berkumpul. Setidaknya ada tiga jenis layanan yang tetap diberikan Kantor Pertanahan selama libur Nataru. Pertama, pemberian informasi terkait pengurusan administrasi pertanahan. Kedua, penerimaan pendaftaran layanan dalam kegiatan pemeliharaan data pertanahan. Ketiga, penyerahan produk layanan berupa sertipikat yang telah selesai diproses.

Layanan libur Nataru ini langsung dimanfaatkan oleh Budi Suryantoro (62). Pada Kamis (25/12/2025), ia mendatangi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengambil sertipikat tanah miliknya hasil proses pemecahan bidang.

“Anak saya bilang, katanya dari sosial media Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan tetap buka, ya saya coba ke sini untuk lihat benar atau tidak itu. Ternyata benar, dan ini saya langsung dilayani,” ujar Budi Suryantoro yang tercatat datang pada pukul 10.00 WIB.

Budi Suryantoro bercerita, ia mengajukan proses pemecahan sertipikat sejak pertengahan November 2025. Hingga pada akhirnya di momen libur bersama ini, ia sempat mengambil sertipikat tanahnya yang telah selesai. “Alhamdulillah (pelayanannya) lebih baik, lebih lancar, dulu pernah mengurus sempat ada kendala, tapi pas mengurus ini sekarang, sudah lebih baik. Harapan saya, tolong dipertahankan pelayanannya dengan baik,” tuturnya.

Di tengah momen kumpul keluarga saat liburan Natal dan tahun baru ini, Kementerian ATR/BPN akan membuka pelayanan pertanahan untuk masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi atau bahkan melakukan pengurusan pertanahan secara langsung, masih ada waktu untuk memanfaatkan pelayanan khusus dalam libur Nataru tahun ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes Buka Lowongan Tenaga Global Fund (GF-ATMR) Tahun 2026, Cek Formasi dan Syaratnya

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen Tenaga The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, Malaria dan Resilient and Sustainable Systems for Health (GF-ATMR) untuk penempatan tahun 2026. Rekrutmen ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di lingkungan Direktorat Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit.

Berdasarkan Pengumuman Nomor KP.01.10/C.III/4980/2025, terdapat puluhan formasi yang dibuka dengan berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari bidang kesehatan, keuangan, akuntansi, psikologi, hingga teknik informatika.

Beberapa posisi kunci yang ditawarkan dalam rekrutmen ini antara lain:

Project Manager Unit (PMU) Leader: Membutuhkan pendidikan minimal S1/S2 bidang kesehatan dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidang pengelolaan dana hibah.

Manajerial: Finance Manager, Planning Monitoring Evaluation (PME) Manager, serta berbagai posisi Koordinator untuk bidang HIV/AIDS, TB, Malaria, dan RSSH.

Staf Teknis: Planner Staff, Accounting Officer, Finance Officer, Internal Controller, hingga IT Coordinator.

Logistik dan Pengadaan: Logistics Planning Staff, Asset Management Staff, Distribution & Warehouse Staff, serta Procurement Staff.

Kualifikasi Umum

Secara umum, kandidat diwajibkan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih (lisan dan tulisan), mahir mengoperasikan Microsoft Office, serta mampu bekerja secara tim. Untuk posisi koordinator dan manajer, pelamar diwajibkan memiliki pengalaman kerja manajerial di bidang terkait minimal 3 hingga 5 tahun.

Selain itu, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan hibah menjadi nilai penting bagi sebagian besar formasi yang ditawarkan.

Proses Seleksi

Dokumen pengumuman ini telah ditandatangani secara elektronik oleh pihak berwenang di Kementerian Kesehatan menggunakan sertifikat dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE). Informasi lebih lanjut mengenai detail tugas dan pendaftaran dapat diakses melalui laman berikut : https://drive.google.com/file/d/1tYd5Qn9ZZvq5hWXVxFwbyr6FdmHD7CrK/view?usp=sharing

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Pastikan Ramainya Informasi Udang Beku Indonesia Ditarik FDA Kasus Lawas

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa ramainya pemberitaan udang beku ditarik FDA baru – baru ini, adalah kasus lawas atau bukan temuan baru. FDA dan Badan Mutu KKP telah memiliki saluran komunikasi resmi, maka apabila ada kasus temuan baru, FDA hanya akan memberikan notifikasi melalui channel resmi mereka dan diumumkan melalui website. 

“Sampai detik ini kami belum terima notifikasi apapun apalagi kasus baru. Justru kami malah terima notifikasi bahwa udang Indonesia dengan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) Bebas Cesium-137 yang dikeluarkan KKP mulai memasuki pasar Amerika,” ujar Ishartini, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) di Jakarta, Jumat (26/12).

Dia lalu menjelaskan bahwa ramai pemberitaan penarikan udang beku oleh FDA di berbagai media itu sebenarnya adalah produk lama dari PT BMS Cikande yang memerlukan waktu yang agak lama untuk penarikan atau retur karena volume nya yang besar sampai ribuan ton.

“Saya sudah baca rilis resmi dari FDA dan juga konfirmasi ke pelaku usaha lewat AP5I, jadi, udang yang diretur atau ditarik kembali dan diberitakan di media massa atau viral tersebut bukan kasus baru tapi sisa – sisa produk dari kasus lama udang PT BMS Cikande,” rincinya.

Udang Indonesia Sudah Masuk AS

Ishartini memaparkan justru udang Indonesia saat ini mulai masuk lagi ke Amerika Serikat. Hal tersebut terbukti sampai dengan tanggal 22 Desember 2025 sebanyak 954 kontainer dengan volume 20.454 ton senilai Rp 3,6 T atau USD 215 juta, sedang dalam perjalanan menuju AS atau on water. Semua kontainer diatas sudah dilengkapi SMKHP Bebas Cesium-137 yang dikeluarkan oleh BPPMHKP selaku Certifying Entity yg diakui FDA.

Sebelumnya sebanyak 1.063 unit kontainer udang dengan nilai lebih dari Rp 1 triliun hasil produksi berbagai Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Jawa dan Lampung, lebih dulu masuk ke Amerika Serikat. Namun ribuan kontainer udang ini bukan produk yang disertai serfikat bebas Cesium 137 karena diberangkatkan sebelum 13 Oktober 2025 sehingga tidak terkena aturan Import Alert #99-52. 

Ribuan kontainer produk udang tetap bisa masuk AS dengan pemeriksaan sangat ketat atau alternative import admissibility and screening procedures.

“Dari 1.063 unit kontainer yang telah on water saat aturan #99-52 dirilis, saat ini hampir semuanya telah tiba di berbagai pelabuhan di AS. Sebanyak 474 kontainer sudah release masuk ke pasar AS atau sekitar 44,51%, sedangkan sisanya menunggu hasil pemeriksaan oleh FDA,” terangnya.

Kebut Laboratorium

Sejalan dengan penguatan diplomasi, KKP juga menargetkan pembangunan laboratorium penguji radionuklida selesai pada akhir tahun 2025. KKP saat ini memiliki laboratorium level inernasional di Cipayung, Jakarta Timur yaitu Lab BUSPM (Balai Uji Standar Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan-red) yang akhir tahun ini diupgrade fasilitasnya sehingga memiliki kapasitas yang terakreditasi internasional untuk pengujian radionuklida seperti Cesium-137 (Cs-137), Cobalt-60 (Co-60), Kalium-40 (K-40) serta unsur radioaktif lainnya.

Ishartini menambahkan bahwa pada Rabu 24 Desember lalu peralatan pengujian radionuklida telah tiba di Lab BUSPM Cipayung. Spesifikasi alat tersebut sesuai dengan ketentuan FDA Amerika merupakan detektor semi konduktor yang digunakan untuk spektrometri gamma dengan resolusi energi sangat tinggi, sehingga mampu membedakan puncak-puncak energi radionuklida secara akurat seperti Cs-137, K-40, Co-60.

“Tentu kami akan berkolaborasi dan bersama – sama dengan BAPETEN selaku otoritas kompeten pengawasan ketenaganukliran dan BRIN selaku otoritas ilmiah dalam menyiapkan Lab BUSPM dengan ruang lingkup pengujian radionuklida. Operasionalisasi lab penguji radionuklida kami juga tetap dalam pengawasan dan koordinasi dengan BAPETEN dan BRIN,” pungkas Ishartini.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa quality assurance terhadap produk perikanan sangat penting bukan hanya untuk memenuhi standar internasional atau ketentuan perdagangan, tetapi juga untuk menjamin produk yang dikonsumsi aman bagi kesehatan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News