Beranda blog Halaman 593

Lewat Program PKM Tanggap Darurat Bencana Kemdiktisaintek, UTU Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Aceh

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Tanggap Darurat Bencana terus memperkuat respons kemanusiaan di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Salah satunya dilakukan Universitas Teuku Umar (UTU) dengan menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Rabu (17/12/2025).

Tim tanggap darurat bencana UTU yang melibatkan dosen dan mahasiswa menyalurkan berbagai bantuan ke wilayah Pantai Cermin, Aceh Barat. Bantuan tersebut meliputi tandon air, pompa air, genset, serta bahan pangan untuk mendukung kebutuhan dasar warga. Bantuan difokuskan pada enam desa dengan kondisi terparah dari total 13 wilayah terdampak, yakni Desa Ketambang, Desa Djambak, Desa Lawit, Desa Langung, dan Desa Pulo Tengah.

Selain di Aceh Barat, tim UTU juga menyalurkan bantuan logistik ke Desa Tripa, Kabupaten Nagan Raya. Bantuan yang diberikan mencakup perlengkapan sekolah, kebutuhan bayi dan perempuan, perlengkapan sanitasi, serta bahan pangan. Penyaluran ini menjadi bentuk kehadiran negara melalui perguruan tinggi dalam merespons kondisi darurat bencana, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Direktur Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Heri Kuswanto, yang secara resmi melepas penyaluran bantuan tersebut, menegaskan bahwa Program PKM Tanggap Darurat Bencana dirancang untuk mendukung respons cepat dosen dan mahasiswa dalam membantu masyarakat terdampak.

“Dengan dukungan program PkM Tanggap Darurat Bencana ini diharapkan penanganan darurat dari perguruan tinggi dapat dilakukan secara terencana, terukur, dan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Direktur Heri.

Sementara itu, Ketua Tim PKM Tanggap Darurat Bencana UTU, Herri Darsan menjelaskan bahwa kebutuhan paling mendesak di lapangan adalah air bersih. Oleh karena itu, bantuan difokuskan pada sarana pendukung penyediaan air agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Oleh karena itu, bantuan yang kami salurkan difokuskan pada penyediaan tandon air, pompa, dan genset agar dapat langsung dimanfaatkan oleh warga dan nantinya akan kami bantu untuk proses pemasangan,” jelas Herri Darsan.

Penyaluran dilakukan secara bertahap, dimulai dengan asesmen lapangan, distribusi bantuan awal, hingga pemasangan sarana air bersih di desa-desa yang terdampak paling parah. Tim PKM bekerja sama dengan pemerintah daerah, relawan mahasiswa, dan dosen untuk memastikan bantuan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui program ini, Kemdiktisaintek mendorong peran aktif perguruan tinggi sebagai garda terdepan tanggap bencana sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang tidak hanya dalam bidang pendidikan dan riset, tetapi juga dalam penanganan persoalan kemanusiaan.

Kemdiktisaintek juga melaksanakan Program PkM untuk pengiriman tenaga medis dan tenaga kesehatan dari perguruan tinggi beserta kebutuhan logistik medis melalui koordinasi dengan BNPN dan Dinas Kesehatan. Diharapkan, kolaborasi antara kementerian, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat membantu meringankan beban warga terdampak serta mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemdiktisaintek Perkuat Respons Pascabencana Lewat Pendataan Dampak, Bantuan Darurat, dan Dukungan Pendidikan Tinggi

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memperkuat langkah respons pascabencana melalui pendataan dampak, penyaluran bantuan tanggap darurat, serta dukungan keberlanjutan pendidikan tinggi di wilayah terdampak bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pascabencana yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Rabu (17/12/2025). Rapat tersebut membahas percepatan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.

Dalam paparannya, Brian melaporkan bahwa sektor pendidikan tinggi turut terdampak signifikan. Berdasarkan pendataan sementara, tercatat 64 perguruan tinggi terdampak bencana, yang terdiri dari 35 perguruan tinggi di Aceh, 14 di Sumatra Utara, dan 15 di Sumatra Barat. Pendataan masih terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan dan kondisi terkini di lapangan.

Pada tahap tanggap darurat, Kemdiktisaintek menggeser dan memfokuskan sejumlah program kementerian untuk mendukung penanganan di tiga provinsi terdampak. Program respons cepat tersebut mencakup distribusi logistik, layanan kesehatan darurat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Beberapa program kementerian yang tersebar di beberapa lokasi kami geser dan fokuskan ke tiga provinsi terdampak,” ujar Mentri Brian.

Dukungan Kemdiktisaintek disalurkan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Tanggap Darurat Bencana, penggalangan dana bantuan langsung, serta bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dan dosen terdampak, dengan total dukungan mencapai Rp159 miliar (di luar program mandiri perguruan tinggi). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus memastikan respons cepat di wilayah terdampak.

Melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan, Kemdiktisaintek turut mendukung posko layanan kesehatan melalui Program PKM Pengiriman Nakes dan NAMED (penguatan layanan tenaga medis dan tenaga kesehatan). Program ini memperkuat personel dengan:

692 tenaga medis, terdiri dari 344 tenaga medis profesional dan 348 mahasiswa kedokteran/PPDS-residen/koas;
247 tenaga kesehatan (perawat, bidan, apoteker, psikolog, ahli gizi, paramedis, tenaga kesehatan masyarakat);
165 relawan pendukung.
Penugasan dilakukan per termin dua minggu sesuai rekomendasi BNPB.

Di sisi keberlanjutan studi, Kemdiktisaintek tengah berkoordinasi dengan perguruan tinggi serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyiapkan pembebasan biaya pendidikan selama satu semester hingga satu tahun, bergantung pada tingkat dampak yang dialami mahasiswa. Kemdiktisaintek juga mengkaji bantuan biaya hidup bagi mahasiswa terdampak dengan mengacu pada standar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan di tengah situasi darurat sekaligus memperkuat peran pendidikan tinggi sebagai penyangga pemulihan sosial.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan prioritas nasional sesuai arahan Presiden Prabowo. Pemerintah bekerja lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat pemulihan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penyederhanaan regulasi agar tidak menghambat penanganan kemanusiaan.

Pada kegiatan ini, Mendiktisaintek didampingi Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman. Kemdiktisaintek menegaskan peran pendidikan tinggi dibutuhkan sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka menengah dan panjang sejalan dengan kebijakan “Diktisaintek Berdampak”. Kemdiktisaintek berkomitmen melanjutkan pendataan, memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi serta kementerian/lembaga terkait, dan memastikan kebijakan pendidikan tinggi hadir sebagai bagian dari solusi pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Rapat dihadiri kementerian dan lembaga terkait, antara lain BNPB, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, serta unsur TNI dan Polri, sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana.

“Melalui Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga, kendala pelayanan publik khususnya dalam hal kesehatan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di daerah sulit,” tutur Agus.

Dijelaskan, kehadiran rumah sakit kapal ini juga telah memiliki landasan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 33/2023 tentang Rumah Sakit Kapal. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara, tenaga medis, dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan rumah sakit kapal serta menjadi payung hukum agar layanan Rumah Sakit Kapal dapat dibiayai oleh BPJS.

Sementara dalam bidang pendidikan, sekolah berperan untuk menjadi katalisator perubahan yang mengantarkan masyarakat menuju kehidupan lebih baik. Maka dari itu, pelayanan publik dalam hal pendidikan juga harus dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat.

Guru Sekolah Khusus 01 Kota Cilegon Nur Ahdi Asmara, menekankan pada pentingnya empati untuk mewujudkan pendidikan merata bagi murid penyandang disabilitas. “Berbicara inklusivitas dalam dunia pendidikan, kita harus memiliki luas pandang untuk dapat menerima perbedaan dan mau mendengarkan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Akselerasi Human-Centered Public Services Dorong Pelayanan Publik Inklusif dan Berkeadilan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah terus mendorong percepatan penerapan human-centered public services sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Sektor kesehatan, pendidikan, serta perhubungan dan transportasi dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapatkan layanan publik yang setara.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menegaskan pentingnya prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada manusia (human centered) untuk membangun ekosistem pelayanan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Esensi pelayanan publik adalah keberpihakan kepada manusia (human centered), pelayanan yang mendengar, memahami, dan merespons secara empatik,” ujar Purwadi saat membuka kegiatan Diseminasi Praktik Baik Pelayanan Publik yang bertajuk ‘Menyebarkan Inovasi, Menguatkan Sinergi, Menggerakkan Inklusi’, di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Purwadi menjelaskan bahwa upaya mewujudkan pelayanan publik inklusif telah menjadi bagian dari agenda strategis nasional. Hal ini diperkuat dengan kerangka regulasi yang menempatkan pelayanan ramah kelompok rentan—termasuk penyandang disabilitas, lansia, kelompok rentan geografis, dan sosial—sebagai prioritas pembangunan.

Dalam implementasinya, ia mendorong seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran negara, menurutnya, harus dirasakan secara nyata melalui layanan yang mudah diakses, aman, dan tidak diskriminatif.

“Inklusivitas bukan hanya soal menyediakan akses fisik, tetapi juga menghadirkan rasa aman, informasi yang mudah dipahami, komunikasi yang ramah, serta aparatur yang memiliki empati dan kompetensi dalam melayani kelompok rentan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Station Service Department Head PT. MRT Jakarta Akbar Rayyan Subekti menyampaikan pentingnya pemetaan dalam mendukung implementasi pelayanan publik yang inklusif. Dalam hal transportasi khususnya pada MRT, PT. MRT Jakarta melakukan pemetaan aksesibilitas masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang adil untuk semua.

“Melalui pemetaan ini, PT. MRT Jakarta berkomitmen untuk mewujudkan upaya pemerintah menghadirkan transportasi publik yang ramah untuk semua,” ungkap Akbar.

Lebih lanjut disampaikan, transportasi publik memiliki peran penting dalam mengakomodir aksesibilitas masyarakat. Untuk itu, berbagai terobosan telah dilakukan PT. MRT Jakarta, di antaranya menyediakan kursi prioritas di kereta, menghadirkan asisten digital DINA atau Digital Intelligence Assistance Providing Accessibility of Communication for Passengers yang ada pada seluruh MRT, dan memberikan pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) bagi seluruh frontliner.

Pelayanan publik inklusif yang berkualitas dan berkeadilan juga harus dapat menjangkau yang tidak terjangkau. Disparitas akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan maupun wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal atau 3T masih sering menjadi kendala dalam pemenuhan pelayanan publik untuk masyarakat.

Untuk itu, Direktur Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga, dr. Agus Hariyanto menyampaikan, Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki akomodasi pelayanan publik yang dapat menjangkau akses antar wilayah perkotaan dan pedesaan maupun 3T. Menurutnya, daerah yang sulit dijangkau masih memiliki banyak permasalahan dalam akses pelayanan publik, khususnya dalam hal kesehatan.

Lebih lanjut dijelaskan, permasalahan kesehatan masih banyak ditemukan di daerah sulit. Di antaranya minimnya ketersediaan pelayanan kesehatan, keterbatasan sarana prasarana, dan kurangnya cakupan fasilitas penunjang kesehatan.

“Melalui Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga, kendala pelayanan publik khususnya dalam hal kesehatan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di daerah sulit,” tutur Agus.

Dijelaskan, kehadiran rumah sakit kapal ini juga telah memiliki landasan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 33/2023 tentang Rumah Sakit Kapal. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara, tenaga medis, dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan rumah sakit kapal serta menjadi payung hukum agar layanan Rumah Sakit Kapal dapat dibiayai oleh BPJS.

Sementara dalam bidang pendidikan, sekolah berperan untuk menjadi katalisator perubahan yang mengantarkan masyarakat menuju kehidupan lebih baik. Maka dari itu, pelayanan publik dalam hal pendidikan juga harus dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat.

Guru Sekolah Khusus 01 Kota Cilegon Nur Ahdi Asmara, menekankan pada pentingnya empati untuk mewujudkan pendidikan merata bagi murid penyandang disabilitas. “Berbicara inklusivitas dalam dunia pendidikan, kita harus memiliki luas pandang untuk dapat menerima perbedaan dan mau mendengarkan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PANRB Rini Widyantini Dukung Pembentukan Satgas PLTN sebagai NEPIO Indonesia

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan dukungannya terhadap pembentukan satuan tugas percepatan pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai Nuclear Energy Programme Implementation Organization (NEPIO) Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan Menteri Rini usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Menurut Rini, keberadaan NEPIO sangat penting untuk memastikan seluruh aspek pengembangan energi nuklir—mulai dari regulasi, keselamatan, pendanaan, kesiapan infrastruktur, hingga sumber daya manusia—dapat dikelola secara terpadu dan konsisten sesuai dengan standar internasional.

“Namun demikian, NEPIO tidak harus berbentuk lembaga baru, dapat berupa penguatan atau penetapan mekanisme yang sudah ada,” ujarnya Menteri Rini.

Menteri Rini menegaskan bahwa pengembangan PLTN sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Asta Cita butir kedua, yang menekankan pentingnya memperkuat pertahanan dan keamanan, sekaligus mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.

International Atomic Energy Agency (IAEA) melalui Milestones Approach, lanjutnya, mensyaratkan adanya NEPIO sebagai organisasi pengampu program energi nuklir nasional. Namun demikian, NEPIO tidak harus berbentuk lembaga baru, dapat berupa penguatan atau penetapan mekanisme yang sudah ada.

“Mengingat pengembangan PLTN melibatkan proses yang sangat kompleks lintas sektor, lintas kewenangan, serta berlangsung dalam horizon waktu jangka panjang, maka diperlukan suatu mekanisme koordinasi nasional yang kuat dan terintegrasi yang disiapkan secara cermat dan hati-hati,” ungkapnya.

Sementara itu, Wamen ESDM Yuliot Tanjung mengatakan PLTN sebagai salah satu opsi strategis dalam peta transisi energi nasional dalam mencapai Net Zero Emission 2060. Menurutnya, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional.

“PLTN merupakan energi baru yang murah, dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil,” ungkapnya.

Namun, ia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara masif sehingga masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jazuli Juwaini Apresiasi Keberanian Ahmed al Ahmed dalam Menghadapi Aksi Teror di Australia

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik, Dr. Jazuli Juwaini, menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya atas keberanian Ahmed al Ahmed, warga negara Australia, yang bertindak heroik menghadapi pelaku penembakan brutal di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada 14 Desember 2025.

Aksi penembakan membabi buta tersebut menyasar komunitas Yahudi yang tengah merayakan Hari Raya Hanukkah dan menewaskan sedikitnya 10 orang. Di tengah situasi mencekam itu, keberanian Ahmed al Ahmed dinilai telah mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih besar.

“Aksi teror yang keji tersebut telah merenggut 10 korban jiwa. Namun, di tengah kegelapan kekerasan, keberanian Ahmed al Ahmed menjadi cahaya kemanusiaan yang menyelamatkan banyak nyawa,” ujar Dr. Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Jazuli yang juga Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa tindakan Ahmed merupakan teladan global tentang keberanian membela kemanusiaan tanpa memandang latar belakang identitas, agama, maupun perbedaan lainnya.

“Keberanian ini melampaui identitas, agama, dan perbedaan. Ini adalah panggilan nurani untuk menyelamatkan manusia dari kebiadaban teror,” tegas Jazuli.

Ia menambahkan, Ahmed al Ahmed yang diketahui beragama Islam menunjukkan sikap nyata bahwa iman sejati tercermin dari keberpihakan pada kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan, bukan pada kekerasan.

“Ia menunjukkan bahwa iman sejati adalah keberpihakan pada kehidupan dan kemanusiaan. Dunia perlu belajar dari keteladanan ini untuk menghentikan kekejaman, genosida, perang, dan konflik di mana pun, atas nama kemanusiaan,” ungkapnya.

Menurut Jazuli, keteladanan Ahmed al Ahmed patut menjadi inspirasi dunia internasional dalam menghadapi berbagai bentuk kekejaman, termasuk terorisme, genosida, perang, dan konflik bersenjata yang terus mengancam martabat manusia.

Menutup pernyataannya, Dr. Jazuli Juwaini menyampaikan bahwa aksi heroik Ahmed mengajarkan makna terdalam tentang kemanusiaan, yakni keberanian menyelamatkan sesama manusia.

Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik, lanjutnya, menyerukan kepada komunitas internasional untuk bersatu melawan terorisme dan segala bentuk kekerasan.

“Serta meneguhkan komitmen bersama demi perdamaian, keadilan. Dan martabat manusia,” pungkas Jazuli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Diterima Gubernur Sumbar, Al Haris Serahkan Bantuan untuk Korban Bencana Longgar dan Banjir

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wujud nyata kepedulian dan solidaritas antardaerah kembali ditunjukkan Pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi, Al Haris, menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan Provinsi Jambi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membantu korban banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Ranah Minang.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam seremoni yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Sumbar, Selasa (16/12/2025) malam. Penyerahan bantuan ini turut disaksikan Bupati Bungo, Dedy Putra, serta jajaran pejabat dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Tak hanya berupa logistik, bantuan yang dibawa Pemprov Jambi terbilang lengkap dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak. Bantuan tersebut meliputi 10 ton beras, uang tunai sebesar Rp500 juta, pembukaan dapur umum, siaga ambulans rumah sehat BAZNAS Jambi lengkap dengan obat-obatan, paket hygiene kit, kegiatan pembersihan pascabanjir, serta alat-alat pembersih rumah untuk membantu warga memulai kembali aktivitas sehari-hari.

Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kehadiran langsung rombongan Pemprov Jambi ke Sumbar merupakan bentuk panggilan nurani dan ikatan kekeluargaan yang telah lama terjalin.

“Kami sengaja datang ke saudara dan tetangga kami di Sumatera Barat yang sedang diuji Allah dengan musibah banjir bandang dan longsor. Jambi dan Sumbar ini sulit dipisahkan, dari sejarah hingga hubungan kekeluargaan. Di Jambi, banyak keluarga kami berasal dari Sumbar. Ini bantuan dari gotong royong keluarga besar Jambi untuk keluarga besar kami di Sumbar, semoga bisa meringankan beban saudara-saudara kita,” ujar Al Haris.

Al Haris juga mengungkapkan keyakinannya terhadap kepemimpinan Gubernur Mahyeldi yang dinilainya berpengalaman dan solid bersama jajaran OPD, ditambah dukungan pemerintah pusat serta berbagai provinsi lain. Ia optimistis penanganan bencana hingga pemulihan dapat dilalui dengan baik.

“Insyaallah dengan kesabaran, kebersamaan, dan pertolongan Allah, kita bisa mengakhiri musibah ini dengan baik dan kembali seperti sediakala,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian besar dari Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh masyarakat Jambi. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti dalam mempercepat proses tanggap darurat yang berlangsung hingga 22 Desember 2025, sekaligus menjadi modal awal untuk memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Mahyeldi memaparkan bahwa dampak bencana di Sumbar sangat besar. Hingga saat ini, kerugian dan kerusakan ditaksir mencapai Rp5,2 triliun, dengan 244 orang meninggal dunia, 86 orang dinyatakan hilang, serta lebih dari 290 ribu jiwa terdampak di 16 kabupaten/kota. Ribuan rumah mengalami kerusakan berat, sedang, dan ringan, puluhan ribu terendam, bahkan ratusan rumah hilang tersapu material banjir.

Tak hanya permukiman, bencana juga merusak 153 rumah ibadah, 45 fasilitas kesehatan, 28 kantor pemerintahan, pasar, serta 437 sekolah. Sekitar 27 ribu hektare lahan sawah, kebun, dan kolam masyarakat turut terdampak akibat sungai yang dipenuhi material batu, kayu, dan tanah.

“Bencana ini lebih berat, karena banyak rumah benar-benar hilang tanpa sisa. Saat ini kami juga mempertimbangkan relokasi di wilayah rawan, dengan pendampingan Badan Geologi untuk penataan kembali kawasan terdampak,” jelas Mahyeldi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Al Haris Saksikan MoU Penerbangan Jakarta–Muara Bungo Bersama Batik Air

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Al Haris menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan PT Batik Air Indonesia terkait pembukaan layanan penerbangan rute Jakarta–Muara Bungo.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas udara dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jambi.

MoU tersebut ditandatangani oleh Bupati Muara Bungo bersama Direktur Utama Lion Air merangkap Direktur Batik Air Indonesia. Dengan kesepakatan ini, Batik Air akan melayani penerbangan langsung dari Jakarta menuju Bandara Muara Bungo, sehingga diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas pemerintahan, bisnis, dan pariwisata daerah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa sektor penerbangan di Jambi mengalami tantangan serius pasca pandemi Covid-19. Menurutnya, lonjakan jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi udara tidak diimbangi dengan ketersediaan armada pesawat.

“Kami merasakan betul bahwa pasca pandemi Covid-19 gangguan penerbangan ke Jambi itu luar biasa. Tingkat orang yang bepergian dengan pesawat sangat tinggi, masalahnya saat ini adalah pesawatnya. Saya pesan tiket pesawat saja harus antre karena memang kurang,” ujar Al Haris.

Gubernur Al Haris berharap kehadiran rute penerbangan Batik Air ke Muara Bungo dapat menambah pilihan jadwal penerbangan dan memperlancar akses transportasi udara bagi masyarakat.

Ia juga mendorong agar frekuensi penerbangan di Bandara Bungo terus ditingkatkan seiring dengan tingginya kebutuhan. Selain itu, Gubernur Al Haris mengungkapkan rencana pemerintah provinsi untuk mendukung pengembangan Bandara Bungo ke depan.

“Tahun depan kami berencana membangun VIP Bandara Bungo,” kata Al Haris, sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa bandara.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menuju 2026, Wamen Imipas Dorong Kinerja Terukur dan Terintegrasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Senin (15/12). Kegiatan yang berpusat di Jakarta tersebut menjadi bagian penting upaya konsolidasi transformasi Kemenimipas sepanjang tahun 2025.

Rapat koordinasi tersebut mengusung tema ”Satu Tahun Transformasi Kemenimipas: Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel”. Melalui semangat tersebut, Kemenimipas mempertegas komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wamen Imipas mengungkapkan bahwa pengendalian capaian kinerja merupakan instrumen strategis dalam memastikan seluruh program Kemenimipas berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Ia menilai bahwa Rakor ini tidak hanya menjadi forum evaluasi kinerja, tetapi juga momentum refleksi menyeluruh atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenimipas sepanjang tahun 2025.

“Transformasi tidak sebatas hanya kata atau slogan, tetapi harus ada hasil atau dampak yang dirasakan. Rakor ini adalah forum strategis, tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tapi juga titik tolak konsolidasi tata kelola Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menyongsong tahun 2026 dengan kesiapan yang lebih kuat, lebih terukur, dan berorientasi pada hasil,” ujar Wamen Silmy.

Wamen Imipas turut menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan merupakan merupakan sebuah keharuasan. Hal ini merupakan representasi dari Sektor Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan wajah negara di dalam negeri, di perbatasan, dan di hadapan dunia internasional. Maka dari itu, setiap capaian kinerja adalah cerminan profesionalisme, integritas, dan komitmen terhadap bangsa dan negara.

”Tahun 2026 adalah Tahun Percepatan. Bekerja lebih cerdas, bekerja terintegrasi, dan bekerja berbasis data. Dalam konteks Imigrasi, berarti percepatan layanan keimigrasian untuk mendukung kemudahan investasi dan pariwisata. Sementara dalam konteks Pemasyarakatan berarti revitalisasi berbasis smart correctional untuk mewujudkan pembinaan yang produktif dan mencegah residivisme” ujar Wamen Imipas.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Imipas mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat kinerja melalui upaya komprehensif. Ia menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antarunit kerja merupakan kunci keberhasilan. Selain itu, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dan memastikan kebijakan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan merupakan komitmen yang harus dibangun bersama.

Melalui Rapat Koordinasi ini, Kemenimipas menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengendalian kinerja dan konsolidasi organisasi. Kegiatan ini sekaligus menjadi fondasi dalam mendukung agenda transformasi Kemenimipas. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan publik semakin PRIMA.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Peringati Hari Ibu ke-97, Gubernur Kaltim Tegaskan Peran Strategis Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperingati Hari Ibu (PHI) ke-97 dengan mengangkat tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045”. Momentum ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan sekaligus penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah dan nasional.

Gubernur Kalimantan Timur, H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu memiliki makna yang sangat sakral. Menurutnya, di balik setiap orang hebat selalu ada peran besar seorang ibu yang penuh pengorbanan dan ketulusan.

“Peringatan Hari Ibu adalah ungkapan kasih kepada sosok ibu. Pengabdian dan perjuangan perempuan Indonesia sejak masa pergerakan telah tercatat dalam sejarah bangsa,” ujar Rudy Mas’ud dalam agenda PHI di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (16/12/25).

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim juga menyampaikan kisah teladan tentang bakti kepada orang tua, yang menegaskan betapa besar kedudukan ibu. Ia menekankan bahwa doa ibu merupakan sumber keberkahan dan kekuatan hidup.

“Surga berada di telapak kaki ibu. Dari doa ibu, lahir kekuatan besar bagi anak-anaknya,” tuturnya.

Mengaitkan dengan tema peringatan, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila perempuan diberikan ruang, kebebasan, dan perlindungan untuk berkarya di seluruh sektor kehidupan. Karena itu, Pemprov Kaltim terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan perempuan.

Perhatian khusus diberikan kepada perempuan pesisir dan nelayan, yang selama ini berperan penting menjaga ketahanan ekonomi keluarga sekaligus kelestarian lingkungan laut. Namun di sisi lain, mereka masih menghadapi tantangan keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan peningkatan kapasitas.

“Ibu adalah tempat belajar pertama bagi anak-anak. Ketika perempuan diberdayakan, daerah akan maju,” tegasnya.

Pemprov Kaltim berkomitmen memperkuat pemberdayaan perempuan melalui berbagai program lintas sektor, termasuk penguatan ekonomi produktif, peran perempuan dalam layanan sosial seperti posyandu, serta peningkatan kualitas hidup keluarga.

Gubernur Kaltim juga menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu harus menjadi momentum memperjuangkan kesetaraan gender, serta melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

“Kami meminta semua pihak menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak. Tidak ada toleransi terhadap kekerasan,” katanya.

Gubernur Kaltim berharap rangkaian peringatan Hari Ibu ke-97 ini mampu melahirkan inisiatif nyata, ide-ide inovatif, dan gerakan bersama untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan di Kalimantan Timur.

Menutup sambutannya, Gubernur Kaltim menyampaikan ucapan selamat Hari Ibu kepada seluruh perempuan di Kalimantan Timur.

“Ibu-ibu sehat, cantik-cantik semua. Selamat Hari Ibu,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementerian Koperasi – Kementerian Agama Sepakati Penguatan Koperasi Pesantren dan Masjid

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Koperasi dan Kementerian Agama menyepakati kerja sama penguatan koperasi berbasis keagamaan. Kerja sama ini mendorong pengembangan koperasi di lingkungan pesantren, masjid, dan perguruan tinggi keagamaan.

Kesepakatan ini disampaikan Menteri Koperasi saat memberikan pidato pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama, di Tangerang.

“Kami berharap melalui nota kesepahaman ini, Kementerian Koperasi bersama Kementerian Agama dapat terus mendorong pendirian dan pengembangan koperasi di lingkungan pondok pesantren. Kami akan membantu pendampingan, inkubasi, bahkan pembiayaannya. Ini menjadi bagian penting dari kerja sama yang hari ini kita tandatangani,” ujar Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Hadir dalam giat ini Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Romo Muhammad Syafii, dan jajaran eselon I, II, dan 3 Kementerian Agama.

Menteri Koperasi menjelaskan, banyak pesantren besar telah memiliki koperasi yang berkembang signifikan dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Potensi tersebut dinilai perlu diperluas dan diperkuat melalui dukungan kebijakan dan pembiayaan yang berkelanjutan.

“Banyak koperasi pondok pesantren yang omzetnya sudah triliunan rupiah. Ini menunjukkan koperasi pesantren bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang modern dan profesional,” katanya.

Selain pesantren, kerja sama juga diarahkan pada pengembangan koperasi di lingkungan masjid. Menurut Menteri Koperasi, masjid memiliki basis jamaah dan aktivitas ekonomi yang kuat untuk dikembangkan melalui badan usaha koperasi.

“Masjid-masjid juga sebaiknya kita dorong memiliki badan usaha koperasi. Baik yang berada di lingkungan Kementerian Agama maupun masjid-masjid di seluruh Tanah Air,” ujar Menkop

Dalam kerja sama ini, Kementerian Koperasi membuka dukungan pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang secara khusus ditujukan bagi koperasi. Skema ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan koperasi berbasis keagamaan.

“Kementerian Koperasi memiliki LPDB yang memang disiapkan untuk membiayai koperasi. Ini akan kita gunakan untuk membesarkan koperasi-koperasi di lingkungan pesantren dan masjid,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...592593594...4,893Halaman 593 dari 4,893