Beranda blog Halaman 594

Kemenag dan 11 PTKIN Raih Anugerah Badan Publik Informatif 2025, Naik 120%

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) mencetak hattrick dalam prestasi keterbukaan informasi publik. Kemenag kembali meraih predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025. Dua predikat yang sama diraih pada 2023 dan 2024.

Apresiasi ini diberikan Komisi Informasi Pusat (KIP). Kemenag memperoleh nilai 94,62, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya (94,52).

Mewakili Menag Nasaruddin Umar, penghargaan ini diterima oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, di Jakarta, Senin (15/12/2025). Menurut Thobib, penghargaan ini menjadi penguat komitmen Kementerian Agama dalam menghadirkan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, Kemenag untuk kali ketiga mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai kementerian yang informatif. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menyajikan informasi yang terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kemenag akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik melalui penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), optimalisasi kanal komunikasi publik, maupun peningkatan literasi informasi di lingkungan internal.

“Ke depan, Kementerian Agama akan terus menjaga dan meningkatkan standar keterbukaan informasi publik sebagai bentuk tanggung jawab serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

11 PTKN Informatif

Penghargaan tahun ini, kata Thobib, terasa istimewa. Sebab, Kemenag dalam tiga tahun terakhir mampu mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif. Lebih dari itu, pembinaan intensif yang dilakukan Kemenag juga berbuah hasil. Tahun ini, ada 11 PTKIN yang juga mendapat predikat Badan Publik Informatif.

“Tahun ini kita lakukan pembinaan intensif. Alhamdulillah, tahun ini ada 16 PTKIN yang masuk tahap Uji Publik dan 11 di antaranya dapat predikat Badan Publik Informatif, 4 lainnya Menuju Informatif dan 1 Cukup Informarif,” papar Thobib.

“Capaian ini naik 120% karena pada 2024 hanya 5 PTKIN yang informatif,” sambungnya.

Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Nunik Purwanti, menjelaskan bahwa penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Penilaian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan UU KIP, serta kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, khususnya dalam penyelesaian sengketa informasi.

Nunik juga mengungkapkan bahwa jumlah badan publik yang dinilai pada tahun ini mengalami peningkatan. Pada 2024, tercatat 363 badan publik yang dinilai, sementara pada 2025 meningkat menjadi 387 badan publik, atau naik sekitar 11 persen.

“Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi,” ujar Nunik.

Berikut 11 PTKN dengan Predikat Badan Publik Informatif:

1. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
2. UIN Walisongo, Semarang
3. UIN Syeh Wasil Kediri
4. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
5. UIN Raden Patah, Palembang
6. UIN Alauddin, Makassar
7. UIN Raden Intan, Lampung
8. IAIN Parepare
9. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
10. UIN Imam Bonjol, Padang
11. IAIN Bengkalis

Berikut 5 PTKN dengan Predikat Badan Publik Menuju Informatif:

1. UIN KHAS, Jember
2. UIN Ar Raniry, Aceh
3. STABN Raden Wijaya, Wonogiri
4. UIN Surakarta

PTKN dengan Predikat Badan Publik Cukup Informatif adalah UIN Salatiga.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Lia Istifhama Apresiasi Komitmen Pemprov Jatim Perkuat Mitigasi Bencana Lewat Gerakan Menanam Pohon

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat mitigasi bencana melalui gerakan penanaman pohon yang terus digencarkan di berbagai wilayah.

Apresiasi tersebut disampaikan Lia usai menerima penghargaan “Shodaqoh Oksigen” pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2025 yang digelar di kawasan Glagah Arum, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.

Menurut Lia Istifhama, langkah Pemprov Jawa Timur yang fokus pada penguatan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta penyediaan bibit pohon bagi masyarakat merupakan strategi konkret dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat.

“Saya sangat mengapresiasi perhatian dan kerja nyata Pemprov Jatim dalam menjaga lingkungan. Gerakan penanaman pohon ini bukan hanya simbolis, tetapi bagian penting dari mitigasi bencana yang manfaatnya dirasakan masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Ia menilai, penanaman pohon memiliki peran strategis dalam menekan risiko banjir, tanah longsor, serta dampak cuaca ekstrem, terutama di wilayah rawan bencana seperti kawasan hulu dan daerah perbukitan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa gerakan menanam pohon merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keselamatan lingkungan. Khofifah juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang akhir tahun dengan rutin memantau informasi dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jawa Timur turut menyalurkan bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP) kepada sejumlah Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH Wana Tirta menerima 56 paket alat pengaduk gula dan wajan, sedangkan KTH Sumbulatin di Kabupaten Bondowoso memperoleh bantuan berupa huller, roaster kopi, pulper, dan grinder untuk mendukung produktivitas usaha masyarakat.

Bupati Lumajang Indah Amperawati juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jawa Timur yang dinilai memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ia berharap gerakan menanam pohon dapat menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa Timur.

Lia Istifhama berharap penghargaan yang diterimanya dapat menjadi pemantik kesadaran generasi muda dan masyarakat luas untuk terlibat aktif dalam aksi penghijauan.

“Menanam pohon adalah investasi masa depan. Setiap orang yang menanam satu pohon turut memberikan sedekah oksigen bagi bumi ini,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lalu Hadrian Irfani: Kritik Buku Sejarah Indonesia Penting untuk Penyempurnaan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa kritik dan saran terhadap buku “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” merupakan bagian penting dari proses penyempurnaan karya ilmiah dan literasi sejarah nasional.

Menurut Lalu, masyarakat memiliki hak untuk membaca, menelaah, dan memberikan masukan secara kritis terhadap buku sejarah tersebut. Ia menilai partisipasi publik justru diperlukan agar buku yang menjadi rujukan pendidikan dan kebudayaan dapat terus diperbaiki.

“Silakan masyarakat membaca dan menelaah Buku Sejarah Indonesia yang baru. Jika ada kritik, masukan, atau catatan, itu justru penting sebagai bagian dari proses penyempurnaan,” kata dia.

Lalu memandang kehadiran buku sejarah baru sebagai langkah strategis dalam memperkaya literasi dan pemahaman masyarakat mengenai perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, ia mendorong keterlibatan akademisi, sejarawan, pendidik, serta pemerhati kebudayaan untuk memberikan kritik dan saran secara terbuka dan konstruktif.

Ia juga menegaskan bahwa apabila ditemukan kesalahan data, kekeliruan penulisan, atau penafsiran sejarah yang kurang tepat, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan memiliki kewajiban untuk melakukan revisi.

“Kesalahan dalam penulisan buku adalah hal yang wajar. Tidak ada karya yang sepenuhnya sempurna. Karena itu, pemerintah tidak perlu malu untuk melakukan revisi jika memang ditemukan kekeliruan,” ujar dia.

Lebih lanjut, Lalu menilai sikap terbuka terhadap kritik mencerminkan tata kelola kebudayaan dan pendidikan yang sehat. Menurutnya, revisi buku sejarah justru menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan narasi sejarah yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Yang terpenting adalah keberanian untuk memperbaiki. Buku sejarah harus menjadi rujukan yang mendidik, bukan sekadar dokumen yang dipertahankan meski terdapat kesalahan,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” pada Minggu (14/12/2025). Buku tersebut disusun dalam 10 jilid oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa sepuluh jilid buku tersebut tidak dimaksudkan untuk menuliskan sejarah Indonesia secara menyeluruh, melainkan sebagai ringkasan perjalanan bangsa dari masa prasejarah hingga era Reformasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sardi Efendi Perkuat Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Lewat Pendidikan Politik

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., menyatakan dukungannya terhadap penguatan pendidikan politik bagi mahasiswa saat menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi (IBM). Audiensi berlangsung di Aula Lantai III DPRD Kota Bekasi, Sabtu (13/12/2025).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi yang diajukan BEM IBM Bekasi Kabinet Reformasi pada 10 Desember 2025. Audiensi membahas persiapan kegiatan Pendidikan Politik yang digagas Kementerian Sosial dan Politik BEM IBM Bekasi.

Kegiatan Pendidikan Politik ini mengusung tema “Membangun Kesadaran dan Partisipasi Aktif Mahasiswa dalam Politik dan Kehidupan Berbangsa”. Program tersebut bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang sistem demokrasi di Indonesia, proses perumusan kebijakan publik, serta keterampilan praktis seperti penyusunan policy brief dan rancangan rekomendasi kebijakan di tingkat daerah.

Ketua DPRD Kota Bekasi menilai inisiatif tersebut sebagai langkah strategis dalam membangun demokrasi yang sehat dan beradab, khususnya di kalangan generasi muda.

“Di era digital, komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat semakin terbuka. Silaturahmi politik tidak selalu harus melalui pengerahan massa. Dialog, audiensi, dan diskusi resmi justru lebih efektif dan beradab,” ujar Sardi Efendi.

Sardi juga menekankan pentingnya pendidikan politik yang mendorong sikap kritis sekaligus bertanggung jawab. Menurutnya, di tengah masifnya media sosial, kritik perlu disampaikan berbasis data dan fakta agar tidak berujung persoalan hukum.

“Pendidikan politik harus membentuk warga yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Kritik bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki,” tegasnya.

Audiensi ini dinilai sebagai wujud sinergi positif antara lembaga legislatif daerah dan mahasiswa sebagai agent of change. Ketua DPRD Kota Bekasi berharap kegiatan Pendidikan Politik yang diinisiasi BEM IBM Bekasi dapat berjalan lancar dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesadaran politik mahasiswa.

Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam berbagai sektor, baik pemerintahan, legislatif, maupun masyarakat sipil.

“Mahasiswa memiliki peluang besar untuk berkontribusi dengan membawa nilai intelektual dan integritas. Pendidikan politik tidak boleh berhenti sebagai wacana, tetapi harus menjadi kontribusi nyata bagi bangsa dan daerah,” pungkas Sardi.

Dukungan DPRD Kota Bekasi terhadap kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas demokrasi serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan Kota Bekasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Novita Wijayanti: Fraksi Gerindra Hadir Bantu Perempuan dan Anak Korban Longsor di Kuranji Padang

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyalurkan paket bantuan kemanusiaan bagi perempuan dan anak-anak korban bencana longsor di kawasan Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatra Barat, Rabu (10/12/2025). Bantuan tersebut disambut antusias oleh warga yang terdampak bencana.

Paket bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok berupa sembako, diapers, pakaian dalam perempuan, serta biskuit untuk anak-anak. Bantuan ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan yang terdampak langsung akibat longsor di kawasan perbukitan Pasa Lalang.

Bendahara Fraksi Gerindra DPR RI, Novita Wijayanti, hadir langsung dalam kegiatan penyaluran bantuan. Ia menegaskan komitmen Fraksi Gerindra untuk terus hadir mendampingi masyarakat yang tertimpa musibah, khususnya perempuan dan anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih dalam situasi darurat.

“Fraksi Gerindra DPR RI hadir di Pasa Lalang untuk menyampaikan amanah dari Pak Prabowo. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban para ibu dan keluarga yang terdampak. Bagi kami, menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan perempuan serta anak adalah prioritas yang tidak boleh terabaikan,” ujar Novita Wijayanti.

Ketua RT 03 RW 07, Sanibar, mewakili warga, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. “Alhamdulillah, warga kami menerima bantuan. Mereka adalah korban longsor di bukit Pasa Lalang. Saat ini masih ada yang mengungsi di rumah keluarga atau tetangga, dan sebagian di tenda di halaman masjid,” ujar Sanibar.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang, Wahyu Hidayat, mengapresiasi langkah Fraksi Gerindra DPR RI yang dinilainya konsisten menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai bahwa kehadiran Gerindra dalam aksi kemanusiaan merupakan bukti kepedulian yang berkelanjutan.

Sementara itu, Lurah Kuranji, Syafrizal “Baron,” juga menyampaikan apresiasi atas bantuan yang disalurkan kepada warga Pasa Lalang. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai upaya memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Audiensi dengan BNPP, Kepala BNN Soroti Ancaman Narkotika di Jalur Perbatasan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, didampingi sejumlah pejabat madya dan pratama BNN melakukan audiensi dengan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Makhruzi Rahman, pada Senin, (15/12). Audiensi di kantor BNPP, Jakarta Pusat, tersebut membahas berbagai isu strategis mengenai perbatasan dalam kaitannya dengan penyelundupan narkotika.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNN RI mengungkapkan bahwa penyelundupan narkotika ke Indonesia kerap dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah perbatasan negara, baik di darat maupun laut. Oleh karena itu, menurutnya BNN sangat berkepentingan terkait dengan pengawasan masalah perbatasan.

“Perbatasan menjadi potensi utama masuknya narkotika ke Indonesia, banyak pengungkapan kasus yang Kami dapatkan di wilayah perbatasan,” ungkap Kepala BNN RI.

Lebih lanjut Kepala BNN RI menilai ancaman narkotika pada jalur perbatasan baik jalur resmi maupun ilegal sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan semangat yang sama oleh para pemangku kebijakan. Ia pun berharap BNN dan BNPP dapat saling mendukung melalui upaya-upaya kolaboratif dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran gelap narkotika di wilayah perbatasan.

“Mari Kita lakukan upaya kolaborasi. Saya berharap agar celah-celah jalur tikus di perbatasan dapat dilakukan dengan upaya penanganan yang lebih serius dan kolaboratif,” pesannya.

Menyambut baik usulan Kepala BNN RI, Sekretaris BNPP membuka pintu kolaborasi dengan menyediakan ruangan khusus bagi petugas BNN pada setiap Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Hal ini menurut Makhruzi Rahman, dilakukan sebagai wujud konkret dari komitmen BNPP sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman yang telah disepakati keduanya pada tahun 2024 lalu.

“Kita bisa menguatkan kerja sama untuk menjaga wilayah perbatasan dari narkoba melalui penempatan pertugas BNN di PLBN, dan Kami telah menyediakan ruang kerja hingga fasilitas mess bagi petugas BNN,” jelasnya.

Saat ini, Sekretaris BNPP mengungkapkan, di masing-masing PLBN telah ditempatkan petugas dari berbagai instansi seperti Bea dan Cukai, Imigrasi, Badan Karantina, TNI, dan Polisi Khusus. Penempatan petugas BNN di 15 titik PLBN diharapkan dapat memperkuat pengawasan pada kawasan perbatasan dari penyelundupan narkotika.

BNN Goes to School, Kepala BNN Ajak Pelajar SMPN 10 Jakarta Wujudkan Sekolah Bersinar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda melalui program BNN Goes to School. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, bersama Pejabat Utama dan stakeholder terkait di SMP Negeri 70 Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Program BNN Goes to School merupakan program prioritas “Ananda Bersinar” (Aksi Nasional Anti Narkoba dan Ketahanan Bangsa Dimulai dari Anak), dengan sasaran utama lingkungan pendidikan. Di sekolah, BNN menyediakan tempat tes urine hingga booth pameran.

Dalam kegiatan ini, Kepala BNN RI berinteraksi langsung dengan para siswa dan tenaga pendidik, dengan memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta pentingnya membangun karakter, disiplin, dan ketahanan diri. Ia juga menegaskan bahwa pelajar merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dari ancaman narkotika.

“Perjalanan bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045 ada di pundak kalian, buat SMPN 70 Jakarta bangga dan teruslah menjadi sekolah penggerak yang mencetak lulusan unggul, berkarakter kuat, peduli lingkungan dan tentunya bersih dari narkoba. Mari Kita rapatkan barisan, gelorakan semangat War on Drugs for Humanity dan wujudkan Indonesia yang bersinar, bersih dari narkoba,” ujar Kepala BNN RI.

Lebih lanjut, Ia mengajak para siswa untuk memanfaatkan masa sekolah dengan kegiatan positif, mengembangkan prestasi akademik maupun nonakademik, serta menjauhi pergaulan yang berpotensi menjerumuskan pada penyalahgunaan narkoba.

Kepala BNN RI juga mengapresiasi dukungan pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba. Sinergi antara BNN, sekolah, orang tua, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.

Di akhir acara, Kepala BNN RI mengukuhkan Duta Anti Narkotika kepada dua siswa dan siswi SMPN 70. Ini merupakan simbol komitmen sekolah dalam mrwujudkan Sekolah Bersinar.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, BNN berharap para pelajar dapat menjadi pelopor dan agen perubahan dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dari narkoba, serta turut menyebarkan semangat hidup sehat dan berprestasi.

Kemenimipas Raih Dua Penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan menerima dua penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Senin (15/12).

Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya percepatan mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Anggiat Napitupulu, menerima langsung dua penghargaan yaitu Penghargaan Khusus Badan Publik Baru dan Badan Publik Berpredikat Informatif. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap upaya Kemenimipas sebagai kementerian baru dalam menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakses, responsif, serta sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kemenimipas yang terus berupaya memperkuat sistem pengelolaan informasi publik, baik melalui pengembangan kanal digital, optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maupun peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan informasi publik. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat,” ucapnya.

Komitmen Menteri Agus dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik diwujudkan salah satunya lewat penerbitan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-26.OT.01.01 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemenimipas secara berkelanjutan mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penyampaian informasi publik yang cepat, akurat, dan terpercaya. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen membangun dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Kemenimipas menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan good governance.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Lima Tahun Berturut-turut, Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Badan Publik Predikat Informatif 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP), Kementerian ATR/BPN meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan predikat Informatif tahun 2025 untuk kategori Kementerian. Anugerah tersebut diterima secara langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, Senin (15/12/2025).

“Penghargaan predikat Informatif ini tahun yang kelima, hal ini menunjukkan keseriusan, konsistensi, dan komitmen dari Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan para pimpinan di Kementerian ATR/BPN dalam pelayanan informasi publik di Kementerian ATR/BPN,” ujar Shamy Ardian, saat diwawancara usai menerima penghargaan di Jakarta.

Di tahun ini, Kementerian ATR/BPN mendapat predikat Informatif kategori Kementerian dengan nilai 95,97. Total badan publik yang mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi oleh KIP pada 2025 ada sebanyak 387 badan publik, meningkat dibanding tahun 2024 yang diikuti oleh 363 badan publik. Sejak 2021 hingga 2025, Kementerian ATR/BPN telah berhasil menjadi badan publik dengan predikat Informatif. Hasil itu menjadi wujud konsistensi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

“Melalui hasil evaluasi tahun 2025 kita bisa mengetahui apa saja yang masih kurang. Tentunya di tahun depan kita akan memperbaiki dan meningkatkan lagi kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian ATR/BPN. Kita juga harapkan di tahun depan bisa mendapatkan nilai dan predikat yang lebih baik dari tahun 2025,” harap Shamy Ardian.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, mengimbau kepada seluruh perwakilan badan publik yang hadir untuk memperkuat tugas dan fungsi PPID di masing-masing instansi.

“Melalui PPID yang kuat, kita dapat merespons permohonan informasi dari publik dan menjelaskan dengan lebih baik lagi. Kami harapkan keterbukaan informasi publik dapat lebih baik dari waktu ke waktu,” ujar Ketua KIP.

Hadir mendampingi Kepala Biro Humas dan Protokol dalam kegiatan ini, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, serta Kepala Subbagian Layanan Informasi Publik dan Tata Usaha, Muhammad Rangga. Turut hadir mengikuti rangkaian acara, Komisioner KIP dan perwakilan badan publik penerima anugerah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kembali Catat Prestasi Nasional, Pemprov Jambi Raih Apresiasi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Jambi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Gubernur Jambi Al Haris menerima Apresiasi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia 2025 dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Kamis (15/12/25), di kantor Kementerian Kebudayaan RI, Jakarta.

Apresiasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon, didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjaga, melestarikan, dan mendorong pengakuan terhadap kekayaan budaya daerah.

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa apresiasi ini membuktikan besarnya potensi budaya yang dimiliki Provinsi Jambi.

“Ini bukti nyata bahwa banyak sekali di Jambi yang tercatat sebagai warisan budaya tak benda,” ujarnya.

Menurutnya, penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk terus mendorong pengakuan budaya-budaya lainnya yang belum terekspos secara nasional.

“Ini sebagai langkah awal kita. Ke depan masih banyak yang belum terekspos dan akan kita kirim ke Kementerian Kebudayaan untuk dinilai sebagai warisan budaya tak benda,” katanya.

Gubernur Jambi juga menekankan pentingnya penghargaan ini sebagai sarana edukasi, khususnya bagi generasi muda, agar semakin peduli terhadap pelestarian budaya daerah.

“Kami ingin apresiasi ini menjadi perhatian, catatan, dan edukasi bagi generasi muda bahwa masih ada warisan budaya tak benda yang harus dilestarikan,” tegas Al Gubernur Jambi.

Pemprov Jambi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pelaku budaya, serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya tak benda, sekaligus menjadikannya sebagai kekuatan identitas dan kebanggaan daerah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...593594595...4,893Halaman 594 dari 4,893