Beranda blog Halaman 595

Enam Tahun Berturut-turut, Pemprov Kaltim Raih Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat “Informatif” pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Dalam penilaian yang dilakukan Komisi Informasi Pusat, Pemprov Kaltim memperoleh nilai 92,07, sekaligus mempertahankan predikat Informatif untuk kali keenam secara berturut-turut.

Penghargaan ini merupakan capaian membanggakan yang menegaskan konsistensi Pemprov Kaltim dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Predikat Informatif merupakan kategori tertinggi dalam pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik.

Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan informasi, kualitas layanan informasi, komitmen pimpinan, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung akses publik.

Penghargaan diserahkan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Gede Narayana, kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, yang hadir mewakili Pemprov Kaltim pada penganugerahan tersebut.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran badan publik yang meraih predikat Informatif.

“Badan publik yang meraih predikat Informatif merupakan institusi yang secara konsisten menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi,” jelasnya di Birawa Hall Hotel Bidakara Jakarta, Senin (15/12/2025).

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, khususnya para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik good governance atau berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen penuh untuk terus memperkuat inovasi layanan informasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pertama Kalinya, Jambi Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Provinsi Jambi untuk pertama kalinya berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris pada Senin (15/12/25) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan nasional atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan informatif.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan penghargaan yang diberikan kepada badan publik yang dinilai berhasil menjalankan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan informasi, ketersediaan data, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Dalam ajang tersebut, Provinsi Jambi berhasil meraih predikat Informatif, yang merupakan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik tingkat nasional.

Capaian ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Jambi, sekaligus menandai lompatan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih dan menyebut keberhasilan ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Alhamdulillah, Jambi masuk dalam predikat Informatif dan lolos dalam keterbukaan informasi publik. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujar Al Haris.

Lebih lanjut, Al Haris mengimbau seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar tidak ragu menyampaikan informasi kepada publik.

Menurutnya, keterbukaan informasi bukan untuk ditakuti, melainkan harus dijadikan budaya dalam birokrasi.

“Saya mengimbau kepada semua OPD, mari kita menyampaikan seluas-luasnya informasi kepada publik. Jangan takut untuk menyampaikan informasi, karena masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah,” tegasnya.

Dengan diraihnya Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 untuk pertama kalinya, Pemprov Jambi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas layanan informasi publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, Al Haris Tegaskan Komitmen Transparansi Pemprov Jambi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Al Haris menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (15/12/25) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terbuka kepada masyarakat.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan apresiasi yang diberikan kepada badan publik yang dinilai konsisten dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penilaian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan, kualitas, serta kemudahan akses informasi yang disediakan kepada masyarakat.

Gubernur Al Haris menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih Provinsi Jambi. Ia menegaskan bahwa Jambi berhasil masuk dalam predikat Informatif, sebuah kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik tingkat nasional.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya membuka ruang informasi seluas-luasnya bagi publik.

Gubernur Al Haris juga mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk semakin proaktif menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jangan takut untuk menyampaikan informasi kepada publik. Sampaikan saja seluas-luasnya informasi, karena masyarakat berhak tahu dan pemerintah berkewajiban memberikan,” ujar Al Haris.

Ia berharap, penghargaan ini tidak hanya menjadi prestasi seremonial, tetapi juga menjadi pemacu bagi seluruh OPD untuk terus memperkuat budaya transparansi, meningkatkan kualitas layanan informasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dengan diraihnya Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga prinsip keterbukaan sebagai fondasi pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemkomdigi dan MyRepublic Salurkan Internet Gratis untuk Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Utara

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bekerja sama dengan penyedia layanan internet MyRepublic menyalurkan bantuan akses internet gratis berkecepatan 500 Mbps selama satu tahun kepada enam sekolah yang terdampak bencana banjir di Provinsi Sumatra Utara. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung pemulihan kegiatan belajar-mengajar yang sempat terganggu akibat bencana alam.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan harapannya agar fasilitas konektivitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembelajaran digital di sekolah. Menurutnya, akses internet merupakan kebutuhan penting dalam mempercepat pemulihan pendidikan pascabencana.

“Semoga dukungan kemanusiaan dari sisi konektivitas ini dapat menunjang pengajaran digital sejalan dengan program Bapak Presiden,” ujarnya dalam kegiatan Roketin Generasi Tunas Digital di SMA Dharmawangsa Medan, Sabtu (13/12/2025).

Selain penyaluran internet gratis, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pengukuhan Duta Roketin Generasi Tunas Digital. Program ini bertujuan membangun budaya digital yang aman, sehat, dan beretika di lingkungan sekolah, khususnya bagi peserta didik.

Para duta yang berasal dari kalangan siswa tersebut akan berperan sebagai agen literasi digital di sekolah masing-masing. Mereka bertugas menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), serta mengedukasi teman sebaya mengenai penggunaan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab.

“Anak-anak juga diminta untuk mensosialisasikan kepada teman-temannya tentang pentingnya penundaan usia untuk masuk media sosial sesuai dengan tumbuh kembang anak,” tuturnya.

Menurut Meutya, upaya untuk melindungi anak di ruang digital tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi perlu dibarengi dengan praktik nyata di lingkungan terdekat anak, termasuk keteladanan dari orang tua dan guru.

“Kalau anak-anaknya tidak boleh bersosial media, guru-gurunya juga jangan di depan anak-anaknya main sosmed. Jadi guru kita harapkan bisa memberikan contoh yang baik,” kata Meutya.

Meutya menekankan pentingnya menjaga anak agar tidak memiliki adiksi terhadap media sosial karena berisiko mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan mental anak.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya turut mengapresiasi fasilitas internet gratis yang disediakan untuk sekolah-sekolah di Provinsi Sumatra Utara.

Surya berharap bantuan tersebut dapat memperkecil kesenjangan digital antar sekolah dan mendorong inovasi metode pembelajaran.

“Kami berkomitmen memastikan bahwa seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan digital,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lindungi PMI Sejak Awal, Kemkomdigi Tindak Ratusan Penipuan Kerja Digital

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahap awal pencarian kerja dengan menindak tegas penipuan lowongan kerja di ruang digital. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk menutup celah praktik penipuan kerja online yang kerap menjerat calon PMI.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa ruang digital kini menjadi pintu utama masyarakat dalam mencari pekerjaan, termasuk bagi calon pekerja migran. Karena itu, kehadiran negara dinilai sangat penting sejak tahap awal agar masyarakat tidak terjebak informasi palsu dan praktik ilegal.

“Negara harus hadir dalam pelindungan PMI agar mereka tidak merasa berjalan sendiri, tapi didampingi sistem yang melindungi, memberdayakan, dan menyuarakan aspirasinya,” kata Meutya dalam acara Pendatanganan Nota Kerjasama Kementerian Komdigi dengan KP2MI di Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Sepanjang Januari hingga pertengahan Desember 2025, pemerintah telah menindaklanjuti lebih dari 300 laporan terkait lowongan kerja fiktif dan praktik penipuan digital yang menyasar calon PMI. Penanganan dilakukan melalui pemantauan, verifikasi, serta takedown konten menyesatkan di berbagai platform digital.

“Kita lakukan dengan lebih cepat dan lebih masif lagi untuk melakukan takedown terhadap konten-konten yang menipu, mengeksploitasi, dan menyesatkan para pekerja migran kita,” tutur Meutya Hafid.

Meutya mengatakan pencegahan penipuan sejak awal menjaga penghasilan PMI tetap sampai ke keluarga dan berdampak langsung pada ekonomi nasional.

Pemerintah juga menyiapkan literasi digital yang praktis bagi PMI dan keluarga di tanah air untuk membantu mengenali ciri penipuan online, menjaga data pribadi, dan memilih kanal informasi resmi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia–Hungaria Perpanjang Beasiswa Stipendium Hungaricum 2026–2028, Fokus Penguatan Talenta STEM

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memperpanjang kerja sama pendidikan dengan Pemerintah Hungaria melalui Program Beasiswa Stipendium Hungaricum periode 2026–2028. Perpanjangan kerja sama ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat pengembangan talenta unggul, khususnya di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan di kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Senin (15/12/2025). MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Togar Mangihut Simatupang dan Duta Besar Hungaria untuk Indonesia H.E. Lilla Karsay, yang diawali dengan diskusi strategis mengenai penguatan kolaborasi pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan sumber daya manusia.

Sekjen Kemdiktisaintek Togar Mangihut Simatupang menegaskan bahwa penguatan talenta STEM menjadi prioritas utama dalam kerja sama ini. Menurutnya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional ke depan.

“Kami ingin membantu generasi muda untuk menjadi engineer dan ilmuwan yang kompeten,” ujar Sesjen Togar.

Program Beasiswa Stipendium Hungaricum dinilai sejalan dengan kebijakan Diktisaintek Berdampak, khususnya dalam meningkatkan jumlah dosen bergelar doktor, memperkuat kapasitas riset, dan mendukung pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Hungaria secara konsisten menyediakan hingga 110 kuota beasiswa per tahun bagi warga negara Indonesia, dengan mayoritas diarahkan pada jenjang doktoral.

Sementara itu, Dubes Lilla menegaskan bahwa program beasiswa tersebut merupakan investasi jangka panjang Pemerintah Hungaria dalam membangun hubungan bilateral melalui pendidikan.

“Pemerintah Hungaria melihat scholarship ini sebagai investasi panjang, karena pemerintah datang dan pergi, tapi beasiswa ini merupakan hal yang didukung semua pihak, jadi kami sangat senang mendapatkan mahasiswa dari Indonesia,” ujar Dubes Lilla.

Selain beasiswa ini, Pemerintah Hungaria juga menawarkan beasiswa non-degree jangka pendek selama dua hingga enam bulan di Hungaria, yang dapat dimanfaatkan oleh para dosen peneliti. Kedua negara juga mendorong penguatan kerjasama antar perguruan tinggi, riset bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta kolaborasi tematik strategis di bidang pertanian, energi, pengelolaan air, pangan, teknologi, dan industri hilir. Hingga Mei 2025, tercatat 85 kerja sama aktif antara perguruan tinggi Indonesia dan Hungaria.

Melalui perpanjangan MoU ini, Kemdiktisaintek menegaskan komitmen untuk menghadirkan kerjasama internasional yang tidak hanya meningkatkan mobilitas akademik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Total Korban Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor Sumatra Capai 1.016 Jiwa

Penulis
Syifa
-

Operasi pencarian korban masih dilakukan petugas gabungan hingga hari ini, Minggu (14/12). BNPB menrilis total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor  (bansor) di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, mencapai 1.016 jiwa.

Pos Pendamping Nasionnal atau Pospenas yang dipimpin oleh BNPB mencatat korban meninggal tertinggi terjadi di Provinsi Aceh dengan jumlah 424 jiwa, Sedangkan Sumatra Utara mencapai 349 jiwa dan Sumatra Barat 243 jiwa. Dalam seminggu terakhir (8-13/12) korban meninggal dunia bertambah 66 jiwa, dengan rincian Provinsi Aceh 33 jiwa, Sumatra Utara 19 jiwa dan Sumatra Barat 14 jiwa.

Sedangkan total jumlah korban hilang mencapai 212 jiwa dengan rincian di wilayah Aceh 32 jiwa, Sumatra Utara 90 jiwa dan Sumatra Barat 90 jiwa.

Terkait pencatatan korban hilang, ini tidak mesti dari data yang ditemukan di lapangan tetapi juga data penambahan identifikasi dari korban yang sebelumnya tidak ditemukan, kemudian dikonfirmasi. Misalnya korban tersebut bukan dari warga kabupaten A, pindah ke kabupaten B. Kondisi seperti ini masih ditemui di lapangan sehingga data yang dicatat sesuai identifikasi by name by address di kabupaten dan kota.

Pemerintah kabupaten dengan basis kecamatan sudah melakukan identifikasi by name by address. Meskipun setiap hari masih terdapat penambahan jumlah korban meninggal dunia, di beberapa kabupaten-kota hasil verifikasi dari identifikasi korban by name by address ini mempengaruhi jumlah korban meninggal. Hal tersebut dipengaruhi beberapa situasi, seperti adanya banjir dan longsor di area pemakaman. Jenazah yang meninggal di area itu kemudian ditemukan oleh petugas SAR dan dihitung sebagai korban bencana.

Operasi pencarian di bawah Basarnas memfokuskan beberapa sektor di setiap wilayah. Provinsi Aceh, pencarian masih berlangsung di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah dan Bireuen.

Di wilayah Sumatra Utara, pencarian terbagi ke dalam 5 sektor yang ada di 3 wilayah kabupaten/kota. Operasi pencarian di Tapanuli Selatan dipersempit di wilayah Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru. Di Tapanuli Selatan, pencarian difokuskan pada dua sektor, yaitu di Kecamatan Sukabangun dan Aloban Bair, dan Kota Sibolga di Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota.

Operasi pencarian di Provinsi Sumatra Barat tertuju pada 5 sektor yaitu di Kecamatan Malalak dan Palembayan, Kabupaten Agam. Masing-masing satu sektor di aliran Sungai Batang Anai, yang berada di wilayah Kota Padang, Padang Pariaman dan Tanah Datar

Sementara itu, populasi warga yang mengungsi mencapai total 624.670 jiwa. Pospenas mencatat terjadi penurunan jumlah pengungsi dari hari sebelumnya (13/12).

Misalnya di wilayah Aceh utara, jumlah pengungsian mengalami penurunan signifikan dari hari ke hari. Namun demikian, mereka yang pindah ke pengungsian mandiri, seperti ke rumah keluarga atau kerabat ini masih tercatat sebagai pengungsi. Mereka tetap didukung dengan bantuan makanan  karena masih dikategorikan sebagai pengungsi mandiri.

Merespons bencana tiga provinsi di Sumatra, Pemerintah Pusat melalui Kementerian dan lembaga terus bekerja sama untuk membantu dalam penanganan darurat dan pemulihan masyarakat terdampak.

Tak hanya itu, dukungan sumber daya berbagai pihak yang terwadahi dalam klaster nasional membantu dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Banjir Bali 14 Desember 2025: Denpasar dan Badung Terdampak, 1 WNA Meninggal

Penulis
Syifa
-

Bencana banjir menerjang dua wilayah di Provinsi Bali pada Minggu (14/12) dini hari, sekitar pukul 02.00 waktu setempat atau Wita.

Bencana hidrometeorologi basah ini mengakibatkan satu warga negara asing meninggal dunia di Kota Denpasar. Korban berhasil dievakuasi dan dibawa petugas gabungan ke RS Prof. Ngoerah. Saat ini, masih dilakukan proses identifikasi korban oleh pihak RS. Sedangkan 165 orang sempat dievakuasi ke tempat aman di Kota Denpasar.

Wilayah terdampak berada di Kota Denpasari dan Kabupaten Badung. Sebanyak 2 kecamatan dilanda banjir di Kota Denpasar, yaitu di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Selatan. Sedangkan titik banjir tersebar di 4 desa dan 1 kelurahan.

Di Kabupaten Bandung, dua kecamatan yang terdampak banjir yaitu Kecamatan Kuta Utara dan Kuta. Sedangkan sebaran rendaman terjadi di 3 desa dan 2 kelurahan.

Pada sore ini sebanyak 145 orang telah kembali ke rumah masing-masing sedangkan 20 lainnya mengungsi sementara waktu di rumah tetangga terdekat.

BPBD Kota Denpasar mencatat 191 KK terdampak bencana tersebut. Saat ini masih dilakukan pendataan di lapangan. Di sisi lain, BPBD Kabupaten Badung masih menghimpun data di lokasi terdampak.

Sementara itu, pantauan pada sore tadi banjir berangsur surut di Kota Denpasar. Prakiraan cuaca terpantau bibit siklon 93S masih menjadi atensi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi hingga 18 Desember 2025.

Peristiwa di dua wilayah Provinsi Bali terjadi setelah adanya hujan dengan intensitas tinggi pada Minggu (14/12) dini hari.

Menyikapi masih adanya potensi bahaya hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan cuaca ekstrem, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk selalu waspada dan siap siaga. Warga dapat mengantisipasi potensi bahaya melalui informasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah.

Selain itu, warga dapat mengakses inaRISK untuk mengetahui potensi risiko dan bahaya di sekitar. Hal tersebut perlu dilakukan khususnya di puncak musim hujan dan adanya bibit siklon 93S yang berpengaruh di wilayah Indonesia.

Bencana banjir menerjang dua wilayah di Provinsi Bali pada Minggu (14/12) dini hari, sekitar pukul 02.00 waktu setempat atau Wita.

Bencana hidrometeorologi basah ini mengakibatkan satu warga negara asing meninggal dunia di Kota Denpasar. Korban berhasil dievakuasi dan dibawa petugas gabungan ke RS Prof. Ngoerah. Saat ini, masih dilakukan proses identifikasi korban oleh pihak RS. Sedangkan 165 orang sempat dievakuasi ke tempat aman di Kota Denpasar.

Wilayah terdampak berada di Kota Denpasari dan Kabupaten Badung. Sebanyak 2 kecamatan dilanda banjir di Kota Denpasar, yaitu di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Selatan. Sedangkan titik banjir tersebar di 4 desa dan 1 kelurahan.

Di Kabupaten Bandung, dua kecamatan yang terdampak banjir yaitu Kecamatan Kuta Utara dan Kuta. Sedangkan sebaran rendaman terjadi di 3 desa dan 2 kelurahan.

Pada sore ini sebanyak 145 orang telah kembali ke rumah masing-masing sedangkan 20 lainnya mengungsi sementara waktu di rumah tetangga terdekat.

BPBD Kota Denpasar mencatat 191 KK terdampak bencana tersebut. Saat ini masih dilakukan pendataan di lapangan. Di sisi lain, BPBD Kabupaten Badung masih menghimpun data di lokasi terdampak.

Sementara itu, pantauan pada sore tadi banjir berangsur surut di Kota Denpasar. Prakiraan cuaca terpantau bibit siklon 93S masih menjadi atensi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi hingga 18 Desember 2025.

Peristiwa di dua wilayah Provinsi Bali terjadi setelah adanya hujan dengan intensitas tinggi pada Minggu (14/12) dini hari.

Menyikapi masih adanya potensi bahaya hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan cuaca ekstrem, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk selalu waspada dan siap siaga. Warga dapat mengantisipasi potensi bahaya melalui informasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah.

Selain itu, warga dapat mengakses inaRISK untuk mengetahui potensi risiko dan bahaya di sekitar. Hal tersebut perlu dilakukan khususnya di puncak musim hujan dan adanya bibit siklon 93S yang berpengaruh di wilayah Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemulihan di Kota Sibolga, Huntap dan Layanan Dasar Ditingkatkan

Penulis
Syifa
-

BNPB bersama Pemerintah Kota Sibolga terus melakukan penanganan darurat pasca-banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi pada 23–26 November 2025. Banjir dan longsor yang terjadi di Kota Sibolga, Provinsi Sumatra Utara, melanda empat kecamatan, yakni Sibolga Utara, Sibolga Selatan, Sibolga Sambas, dan Sibolga Kota, akibat meluapnya aliran Sungai Aek Doras dan Aek Parira.

Bersamaan dengan penanganan darurat, langkah-langkah pemulihan jangka panjang mulai dijalankan. BNPB bersama pemerintah daerah memulai peninjauan relokasi hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak di lahan Bukit Parambunan pada Minggu (14/12) di Kecamatan Sibolga Selatan, bekerja sama dengan Tim Budha Tzu-Chi dan Menteri Pemukiman, guna memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang aman dan layak.

Selain itu, pemulihan layanan dasar terus berlangsung. Aliran listrik dari PLN telah dapat diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah. Distribusi air PDAM mulai lancar, meskipun kualitasnya keruh, dan jangkauannya terus diperluas agar lebih merata. Jaringan telepon seluler dan internet mulai pulih secara bertahap, mendukung komunikasi masyarakat.

Ketersediaan bahan pokok di dapur umum tetap terjaga. BNPB memfasilitasi penyaluran air bersih ke 19 titik lokasi bagi warga yang belum mendapat layanan PDAM. Cadangan beras pemerintah sebanyak 26.219 kg dan gudang Bulog 69.700 kg siap didistribusikan untuk Kota Sibolga.

Berbagai kegiatan tanggap darurat dilakukan di lapangan. Melakukan normalisasi Sungai Aek Doras dan Aek Parira menggunakan alat berat, membersihkan jalan yang tertutup lumpur, serta membuka dapur umum di Kecamatan Sibolga Utara (Kelurahan Simare-mare dan Angin Nauli) dan Kecamatan Sibolga Selatan (Kelurahan Aek Manis).

Pemulihan ekonomi masyarakat juga menjadi fokus. Perekonomian mulai berangsur pulih, meski harga sembako di pasar tradisional masih tinggi akibat pasokan yang belum normal. Pemerintah Kota Sibolga menetapkan status tanggap darurat sejak 25 November hingga 9 Desember 2025, dan diperpanjang hingga 24 Desember 2025.

Sejumlah layanan diberikan kepada warga terdampak, antara lain trauma healing, pelayanan kesehatan, distribusi sembako dan gas LPG, normalisasi sungai, pembersihan jalan, serta pendampingan kependudukan dan catatan sipil. BNPB berkoordinasi dengan kementerian, lembaga provinsi, dan NGO untuk memastikan semua bantuan tepat sasaran.

Selama pemulihan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan mendesak warga terus dilakukan agar mereka dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Saat ini, kebutuhan mendesak meliputi pompa air, alat pembalut wanita, gas LPG, serta pakaian dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak SD, SMP, dan SMA. BNPB memastikan seluruh bantuan tersalurkan tepat waktu, bekerja sama dengan pemerintah daerah, Gubernur Sumatera Utara, dan LAZISMU Kabupaten Asahan.

Penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan secara intensif. BNPB menyalurkan berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat, termasuk tenda keluarga, sarden, kornet, minyak sayur, mie instan, Pop Mie, susu, tepung, dan pembalut wanita.

Dukungan tambahan dari Gubernur Sumatera Utara turut memperluas cakupan bantuan bagi masyarakat terdampak. Bantuan ini mencakup air mineral, beras, sarden dan kornet, mie instan, minyak goreng, susu bayi, biskuit, popok bayi dan dewasa, terpal, pakaian layak pakai, selimut, paket sembako, kasur lipat, sarung, makanan penambah gizi, kertas minyak, dan obat-obatan.

Lembaga kemanusiaan lokal, LAZISMU Kabupaten Asahan, turut melengkapi penyaluran bantuan. Bantuan ini mencakup karpet plastik, gula, pakaian, obat-obatan, terpal, susu kental manis, perlengkapan mandi, perlengkapan bayi, air mineral, mie instan, beras, minyak goreng, biskuit, lilin, sambal, kecap, teh, sabun, shampo, pasta gigi, Top Coffee, ikan teri, sandal, serta tambahan beras. Semua bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para korban dan memberikan kenyamanan sementara selama proses pemulihan berlangsung.

Update Data Bencana Kota Sibolga

Bencana ini mengakibatkan korban jiwa dan dampak yang signifikan. Hingga saat ini, tercatat 54 orang meninggal dunia, 1 orang hilang, dan 61 orang mengalami luka-luka, dengan rincian 49 orang dirawat jalan dan 12 orang dirawat inap. Bencana ini juga memaksa ribuan warga mengungsi ke berbagai titik aman.

Jumlah pengungsi mencapai 2.096 orang yang tersebar di 35 titik pengungsian. Kecamatan Sibolga Utara menampung 1.229 pengungsi, Sibolga Kota 86 orang, Sibolga Sambas 10 orang, dan Sibolga Selatan 771 orang. Para pengungsi terus menerima bantuan dan pendampingan dari pemerintah setempat serta relawan.

Di samping itu, kerusakan infrastruktur menjadi tantangan utama untuk mendukung keselamatan dan mobilitas masyarakat. Sebanyak 648 rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 229 rumah rusak ringan, 82 rusak sedang, dan 337 rusak berat.

Bencana ini juga merusak 11 rumah ibadah, 11 gedung sekolah, 2 jembatan, 11 ruas jalan, 5 fasilitas gedung pemerintah, dan 9 titik lampu penerangan jalan umum. Pemerintah daerah bersama BNPB terus melakukan penanganan darurat, evakuasi, dan pemulihan infrastruktur. Tim gabungan memprioritaskan bantuan medis, makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok bagi para pengungsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Hunian Sementara untuk Pengungsi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus mempercepat upaya penanganan dampak bencana dengan menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak yang saat ini masih mengungsi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan para pengungsi dapat menempati tempat tinggal yang aman, layak dan sehat selama masa pemulihan pascabencana

Penyediaan hunian sementara tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota Padang, dengan dukungan lintas kementerian/lembaga terkait. Huntara disiapkan sebagai solusi sementara seiring dengan menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Hunian sementara yang disiapkan dilengkapi dengan fasilitas dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, serta sarana pendukung lainnya guna memenuhi kebutuhan dasar pengungsi. Pemerintah juga memastikan penataan lingkungan huntara memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan bagi seluruh penghuni, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Selain penyediaan hunian, pemerintah tetap melanjutkan pendampingan kepada warga terdampak melalui pemenuhan kebutuhan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak bencana.

Hunian sementara yang berada di Kampung Nelayan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ini memiliki  80 unit huntara dalam enam blok dengan total rincian pengungsi yang berasal dari Kecamatan Koto Tangah sebanyak 31 unit, Kecamatan Kuranji 11 unit, Kecamatan Pauh 36 unit dan Kecamatan Nanggalo 1 unit.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...594595596...4,893Halaman 595 dari 4,893