Beranda blog Halaman 652

Kementerian PU Pulihkan Akses Jalan Nasional Lumajang-Malang dan Siagakan 10 Alat Berat untuk Normalisasi Alur Sungai Terdampak Erupsi Semeru

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali menerjunkan alat berat untuk mendukung upaya penanganan darurat pasca erupsi Gunung Semeru, khususnya pada ruas Jalan Nasional Lumajang–Malang dan Jembatan Besuk Kobokan yang terdampak material abu vulkanik. Langkah cepat ini dilakukan untuk menjaga keterhubungan akses masyarakat, sekaligus memastikan kesiapsiagaan infrastruktur jalan nasional tetap optimal dalam kondisi darurat bencana.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya Kementerian PU menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana di berbagai daerah. “Kami memastikan dukungan peralatan dari balai-balai teknis bisa digerakkan kapan pun diperlukan, termasuk untuk membuka akses dan membantu proses evakuasi,” kata Menteri Dody.

Kepala BBPJN Jatim-Bali, Javid Hurriyanto mengatakan pada Sabtu (22/11/2025) pagi penanganan teknis telah dilakukan melalui pembersihan ruas jalan nasional dan jembatan terdampak abu vulkanik.

“Seluruh tim kami dalam posisi siaga untuk memastikan jembatan dan aksesibilitas tetap aman. Jembatan Besuk Koboan sudah dapat diakses, proses pembersihan jembatan telah dilakukan dari abu vulkanik,”kata Javid.

Menurut Javid, karena aktivitas vulkanik masih berlangsung dan situasi lapangan belum aman bagi petugas. Seluruh perangkat teknis BBPJN Jatim-Bali dalam kondisi siaga untuk penanganan lanjutan pada infrastruktur konektivitas lainnya, termasuk penanganan darurat apabila kondisi memungkinkan.

Untuk mendukung pembukaan akses, Kementerian PU telah mengerahkan 2 unit excavator, 1 unit loader, 1 unit tangki air, dan 2 unit dump truck. Pada hari ini loader dan tangki air difokuskan untuk pembersihan material abu vulkanik di area Jembatan Besuk Kobokan.

Sementara alat berat lain berada dalam posisi siaga menunggu komando dari BPBD Jawa Timur, sejalan dengan hasil asesmen lapangan yang menyatakan bahwa beberapa zona masih belum aman untuk dimasuki akibat status Gunung Semeru yang masih berada pada Level IV (Awas).

Personel dan peralatan BBPJN Jatim–Bali melakukan pembersihan material abu dan pasir yang menutupi permukaan jalan nasional dan zona jembatan. Kegiatan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan petugas di lapangan dan tetap mengikuti rekomendasi teknis dari BNPB dan Badan Geologi tentang zona berbahaya.

Sebagai tindak lanjut penanganan material vulkanik Gunung Semeru, pada Senin 24 November 2025, pukul 07.00 WIB, Kementerian PU bersama instansi teknis terkait akan melakukan pengerahan alat berat dalam skala besar untuk mempercepat normalisasi alur sungai serta pembersihan jalur terdampak.

Total 10 unit alat berat akan digunakan dalam kegiatan ini meliputi 7 unit excavator, 2 unit loader milik BBWS Brantas, serta 1 unit dozer dari Dinas PU SDA Jatim. Seluruh peralatan akan ditempatkan pada titik-titik kritis yang menjadi jalur aliran material vulkanik, dengan sistem operasi terpadu bersama BPBD dan tim teknis lainnya.

Rangkaian pekerjaan direncanakan meliputi pembuatan alur atau sudetan sepanjang 500 meter untuk mengarahkan aliran material vulkanik, serta peninggian tangkis guna memperkuat perlindungan terhadap permukiman dan infrastruktur di hilir. Pekerjaan ini ditargetkan dapat diselesaikan dalam satu hari, sebelum dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan teknis berikutnya yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi Gunung Semeru dan hasil evaluasi lapangan.

“Upaya ini dilakukan untuk memastikan aliran material vulkanik dapat dikendalikan secara lebih aman, sekaligus mendukung pembukaan akses dan menjaga keselamatan masyarakat,” kata Javid.

Berdasarkan analisis Badan Geologi, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tinggi, sehingga masyarakat, pengunjung, dan petugas dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 20 km dari puncak. Di luar area tersebut, masyarakat diminta tidak berada dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan, dan tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari kawah/puncak karena risiko lontaran batu pijar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhub dan Kemendagri Koordinasikan Persiapan Angkutan Nataru 2025/2026

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di Jakarta, Jumat (21/11). Keduanya bertemu untuk mempersiapkan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Kementerian Perhubungan mulai mempersiapkan pelaksanaan angkutan Nataru dengan berkoordinasi dan berkolaborasi bersama Kementerian/Lembaga lainnya serta stakeholder terkait. Harapannya pelaksanaan Nataru tahun ini berjalan dengan lancar dan aman,” papar Menhub Dudy.

Menhub menyampaikan rencana kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait keselamatan transportasi, penguatan dan integrasi transportasi publik di daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan terkait transportasi, serta penanganan kemacetan dan tata ruang berbasis transportasi (TOD).

Kemenhub dan Kemendagri juga akan berkolaborasi terkait proyek pengembangan transportasi daerah, pengawasan ASN Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan transportasi, serta harmonisasi regulasi transportasi.

“Kami mengutamakan penegakan disiplin dalam pelayanan publik, khususnya pada terminal dan sektor perhubungan darat, pelayanan beritegritas dan pencegahan pungli,” lanjut Menhub.

Di samping itu, Menhub juga menyampaikan sejumlah faktor yang perlu diantisipasi pada penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026. Pertama, adanya libur Natal dan Tahun Baru yang berdekatan dengan akhir pekan sehingga meningkatkan potensi masyarakat bepergian atau berlibur. Kedua, adanya kebijakan cuti bersama nasional yang memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan.

“Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah meluncurkan program stimulus Natal dan Tahun Baru 2025/2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri. Selanjutnya, kami juga sedang finalisasi SKB Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang Selama Periode Nataru 2025/2026 untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat,” imbuh Menhub.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana serta para pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Walikota Agung Klarifikasi Kasus Perusakan Drainase di Letkol Hasan Basri

Penulis
Syifa
-

Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM, angkat bicara untuk mengklarifikasi kasus perusakan drainase di Jalan Letkol Hasan Basri oleh kontraktor pelaksana kegiatan.

Klarifikasi diberikan lantaran aksi yang dilakukan kontraktor menjadi perhatian bulik, hingga membuat tunda bayar pekerjaan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali mencuat.

Disampaikan Walikota Agung, perusakan drainase di Jalan Letkol Hasan Basri itu berawal dari tunda bayar pekerjaan yang disisakan pada pemerintahan sebelumnya.

Hutang tersebut terjadi pada rentang waktu 2023-2024, jauh sebelum ia bersama Markarius Anwar dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

“Artinya apa, yang tidak membayarkan pekerjaan itu bukan kami (pemerintahan saat ini). Namun, karena hutang tersebut merupakan tanggung jawab pemko sebagai lembaga, kami bayarkan,” tegas Agung, Jumat (21/11/2025).

Dijelaskannya, total hutang pekerjaan yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya mencapai Rp467 miliar.

“Alhamdulillah, dari hampir Rp500 miliar utang yang ditinggalkan dari tahun 2023-2024, kami lunasi dan bayarkan hingga tersisa Rp90-an miliar,” ungkapnya.

“Jadi, kalau ada yang bilang kami tidak bayar upah orang bekerja, dimana letak tidak bayarnya?,” tanya Agung menambahkan.

Justeru, lanjut Agung, dirinya lah bersama Markarius Anwar yang berani mengambil kebijakan agar sisa utang 2023-2024 bisa dibayar lunas.

“Namun tentu ada prosedur dan aturan yang harus dilewati. Seperti audit, penelaahan berkas dan lain sebagainya. Tidak bisa asal bayar tanpa mematuhi mekanisme yang diatur undang-undang,” paparnya.

Terkait polemik pembongkaran drainase oleh kontraktor, Agung menegaskan bahwa persoalan itu muncul karena proyek terkait termasuk dalam daftar tunda bayar dari tahun sebelumnya.

Namun ia memastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian sudah dilakukan oleh dinas teknis bersama kontraktor bersangkutan.

Di akhir pernyataannya, Agung mengajak masyarakat untuk melihat data secara objektif dan tidak mudah terpengaruh opini yang beredar di luar.

“Silakan cek faktual, jangan berdasarkan katanya. Insyaallah, hal ini tidak akan membuat kami lelah untuk terus berbuat bagi masyarakat Pekanbaru,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Penghapusan Rujukan Berjenjang, Pasien JKN Akan Langsung ke RS yang Paling Kompeten

Penulis
Syifa
-

Pemerintah mengumumkan rencana penghapusan sistem rujukan berjenjang dan menggantinya dengan rujukan berbasis kompetensi. Melalui sistem baru ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan langsung diarahkan ke rumah sakit yang kompeten (mampu) menangani kondisi medisnya, tidak lagi berjenjang berdasarkan kelas D–C–B–A.

Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes dr. Obrin Parulian menjelaskan bahwa sistem baru dirancang untuk mempercepat akses dan memastikan pasien memperoleh layanan yang sesuai kebutuhan klinis dengan menjamin mutu layanannya.

“Singkatnya begini, peserta JKN ini kondisi medisnya apa, sakitnya apa, ya kebutuhannya apa, itu kita fasiitasi lewat sistem Satu Sehat rujukan yang dibangun. Nanti dia akan dirujuk ke Faskes (fasilitas kesehatan) yang kompeten sesuai kondisi klinis dan kebutuhan medisnya” ujarnya.

Selama ini, rujukan berjenjang kerap membuat pasien berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain sehingga berpotensi memperpanjang waktu penanganan, munculnya perburukan kondisi medisnya, dan pembiayaan yang tidak efisien. Dalam skema berbasis kompetensi dokter perujuk menginput diagnosa dan kebutuhan prosedur maupun timdakannya, lalu sistem secara otomatis mengarahkan pasien ke rumah sakit dengan kemampuan yang dibutuhkan. Jika rumah sakit penuh, sistem akan mencarikan fasilitas lain dengan kompetensi setara atau lebih tinggi, sesuai kapasitasnya.

Perubahan ini memanfaatkan platform SatuSehat Rujukan yang terhubung dengan geotagging dan ketersediaan tempat tidur melalui SIRANAP, sehingga proses rujukan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Sejalan dengan itu, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga terus dikebut. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas menyampaikan bahwa dari sekitar 3.100 rumah sakit, hanya 5,5 persen yang masih berstatus merah atau oranye. Tantangan utama KRIS meliputi ketersediaan nurse call, outlet oksigen, tirai nonpori, dan kamar mandi yang memenuhi standar aksesibilitas.

Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes Ahmad Irsan menambahkan bahwa sistem baru akan meningkatkan efisiensi pembiayaan karena mengurangi perpindahan pasien antar rumah sakit. Simulasi awal menunjukkan potensi kenaikan pengeluaran dana jaminan sebesar 0,64–1,69 persen, namun kondisi keuangan dana jaminan tetap dinilai aman.

Kemenkes menargetkan implementasi penuh rujukan berbasis kompetensi pada awal 2026 setelah standar layanan dan kriteria rujukan ditetapkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Program MBG, Kementerian PU Tandatangani Kontrak Pembangunan 152 SPPG di 13 Provinsi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan penandatanganan kontrak untuk paket pembangunan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tahun 2025 pada Jumat (21/11/2025). Penandatanganan kontrak yang disaksikan langsung Menteri PU Dody Hanggodo merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam menyediakan infrastruktur pendukung bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan,”Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM.”

Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional. Program ini juga sejalan dengan sasaran PU608 untuk menurunkan angka kemiskinan, menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi serta kendaraan distribusi makanan. Hal ini penting untuk memastikan layanan gizi yang sehat dan terjangkau bagi anak-anak sekolah,” kata Menteri Dody.

Penandatanganan paket kontrak pekerjaan dibagi dalam 3 wilayah, yaitu paket fisik dan paket supervisi pembangunan gedung SPPG 1, SPPG 2, dan SPPG 3 yaitu Paket Fisik Konstruksi beserta 2 Paket Konsultan Supervisi Konstruksi yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1 TA 2025 di 78 lokasi yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.

Sedangkan Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 2 TA 2025 di 74 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Untuk paket pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG 3 TA 2025, di 70 lokasi yang tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua, sedang dalam tahap evaluasi dan direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak pada hari Senin 24 November 2025, sehingga total pembangunan SPPG pada TA 2025 sebanyak 222 lokasi.

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menegaskan acuan desain bangunan SPPG yang dilaksanakan oleh Kementerian PU adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 628/KPTS/M/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Desain Prototipe/Purwarupa Bangunan Gedung Satuan Layanan Pemenuhan Gizi. “Dengan mengacu desain prototipe ini maka penyiapan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat lebih singkat,” kata Bisma.

“Sesuai prototipe desain SPPG, bangunan gedung SPPG menggunakan material dinding yang aman terhadap bakteri dan jamur, plafon dan lapisan dinding tahan api di area memasak, lantai dilapisi epoxy yang aman terhadap jamur, serta dilengkapi dengan sistem tata udara, filter air bersih, Instalasi Pengolahan Air Limbah, dan perlengkapan pemadam kebakaran,” ujar Dirjen Bisma.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker: 884 Aduan Masuk lewat Kanal ‘Lapor Menaker’, Sejumlah Perusahaan Sudah Ditindak

Penulis
Syifa
-
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, memaparkan perkembangan terbaru pengaduan masyarakat melalui kanal Lapor Menaker sejak diluncurkan pada 12 November 2025. Hingga 20 November 2025, tercatat 884 aduan masuk dan sedang ditangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah.
Dari jumlah tersebut, 814 aduan telah diverifikasi, dengan catatan satu aduan dapat memuat lebih dari satu jenis pelanggaran. Adapun aduan yang masuk meliputi Norma Hubungan Kerja (441 aduan), Norma Pengupahan (427 aduan), Norma Jaminan Sosial (163 aduan), Norma Waktu Kerja dan Istirahat (145 aduan), Norma K3 (13 aduan), serta Norma Lainnya (11 aduan).
“Jadi selama dua minggu ini, kami telah memperoleh statistik awal terkait potret kepatuhan norma kerja dan norma K3 di berbagai tempat kerja. Data ini penting untuk memperkuat langkah penegakan ke depan,” ujar Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Kamis (20/11/2025). Konferensi pers tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, serta pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemnaker.
Menaker kemudian memaparkan beberapa contoh penanganan aduan yang telah dilakukan jajaran pengawasan. Salah satu kasus berasal dari Provinsi Banten mengenai penggunaan 583 Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) oleh sebuah perusahaan asing.
Pengawas Ketenagakerjaan dari pusat dan provinsi segera melakukan pemeriksaan, menerbitkan nota pemeriksaan, serta mewajibkan perusahaan menghentikan sementara seluruh aktivitas TKA hingga izin resmi diterbitkan. Perusahaan juga dikenai denda sebesar Rp588 juta yang telah disetor ke kas negara.
“Ini salah satu contoh. Dan sebagai catatan, dalam empat bulan terakhir terdapat 18 aduan terkait pelanggaran penggunaan TKA, dengan total denda lebih dari Rp7 miliar,” ucap Menaker.
Contoh lainnya berasal dari Jawa Barat mengenai perusahaan yang tidak mengikutsertakan 220 pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tim Terpadu Pengawas Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan segera turun ke lapangan, menerbitkan nota pemeriksaan, dan mewajibkan perusahaan tersebut mendaftarkan seluruh pekerjanya serta melunasi iuran tertunggak secara penuh.
“Sebagai catatan, dalam enam bulan terakhir Kemnaker menerima 128 aduan terkait perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban jaminan sosial pekerja dengan total tunggakan mencapai Rp36,59 miliar,” tegasnya.
Menaker menyatakan bahwa kanal Lapor Menaker merupakan instrumen penting dalam memastikan kepatuhan norma ketenagakerjaan dan K3 di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita serius menindaklanjuti setiap laporan. Kami mengajak para pekerja maupun masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran norma kerja dan K3 untuk melapor melalui kanal Lapor Menaker,” ujarnya.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RI-Swiss Cetak SDM Industri Berdaya Saing Global Lewat Pendidikan Vokasi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengintensifkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri guna memperkuat daya saing sektor manufaktur yang merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional. Upaya nyata yang dilaksanakan antara lain melalui penguatan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

“Salah satu strateginya adalah program pendidikan vokasi yang dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu bersaing di tingkat global,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/11).

Menperin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperluas dan memperdalam kualitas pendidikan vokasi di seluruh unit pendidikan milik Kemenperin. “Sebab, peningkatan kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri di tengah persaingan global yang semakin ketat,” ujarnya.

Menperin juga menekankan bahwa program vokasi Kemenperin selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang bertujuan menghasilkan lulusan berkompeten, mudah diserap pasar kerja, atau bahkan mampu menciptakan usaha sendiri.

Oleh karena itu, melalui peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), Kemenperin mengelola 11 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai pusat pengembangan SDM industri. “Seluruh satuan pendidikan vokasi ini terus didorong untuk memperkuat kurikulum dan metode pembelajaran agar semakin terhubung dengan kebutuhan nyata industri,” tambah Menperin.

Guna mencetak SDM industri yang kompeten, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penyelenggaraan Pelatihan Industrial-Based Curriculum (IBC). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara BPSDMI Kemenperin dengan Pemerintah Swiss melalui Swisscontact serta proyek Swiss Skills for Competitiveness (SS4C).

Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menyampaikan, pelatihan IBC ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan kurikulum vokasi benar-benar mencerminkan kondisi, standar, dan kebutuhan industri. “Melalui pendekatan tersebut, lulusan vokasi diharapkan dapat memiliki kompetensi teknis maupun soft skill yang relevan dengan dunia kerja,” jelas Doddy dalam keterangannya.

Doddy juga menyampaikan bahwa keberhasilan vokasi sangat bergantung pada kedekatan hubungan antara dunia pendidikan dan industri. Karena industri menjadi tempat praktik, magang, hingga awal karier para lulusan, maka diperlukan fasilitator yang memahami kebutuhan kedua pihak tersebut.

“Kolaborasi ini membutuhkan fasilitator yang mampu memahami kedua sisi, baik dunia industri maupun akademik. Oleh karena itu, keberadaan fasilitator IBC sangat krusial untuk menjembatani kebutuhan tersebut,” tuturnya.

Pelatihan IBC yang digelar pada 17–21 November 2025 di Padang diikuti oleh 12 peserta dari satuan pendidikan Kemenperin, yaitu Politeknik ATI Padang, PTKI Medan, SMK-SMAK Padang, SMK-SMTI Padang, dan SMK-SMTI Banda Aceh. Sebelumnya, BPSDMI bersama Swisscontact telah melaksanakan pelatihan awal dengan model Developing a Curriculum (DACUM) yang melibatkan pelatih dari TITI Nepal. Pelatihan DACUM tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penguatan kapasitas dosen dari berbagai satuan pendidikan yang terlibat dalam fase pertama proyek S4C.

Para peserta pelatihan IBC akan memperoleh berbagai manfaat, termasuk kemampuan menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, peningkatan kesiapan kerja lulusan, penguatan kemampuan soft skill, serta peluang memperoleh sertifikasi kompetensi. Selain itu, pelatihan ini menciptakan dasar bagi pengembangan ekosistem vokasi yang berkelanjutan, memastikan bahwa satuan pendidikan dapat terus beradaptasi dengan dinamika industri.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Wulan Aprilianti Permatasari menyampaikan harapannya agar peserta pelatihan dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan ketika melaksanakan Job Occupational Analysis (JOA) sebagai tindak lanjut program.

“Kami optimistis praktik dan wawasan baru tersebut dapat memperkuat ekosistem vokasi di wilayah Sumatra, khususnya Padang, serta meningkatkan kontribusi sekolah dan politeknik binaan Kemenperin dalam mencetak SDM industri yang kompeten,” paparnya.

Manager VET Development Swisscontact, Kiky Hendarin, juga menegaskan pentingnya pelatihan ini untuk mendorong keselarasan kurikulum vokasi dengan kebutuhan industri nasional. Menurutnya, implementasi kurikulum berbasis industri harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas fasilitator agar mampu memimpin pembaruan kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

“Swisscontact berkomitmen penuh untuk memperluas dukungan pelatihan sehingga jumlah fasilitator IBC semakin bertambah dan implementasi kurikulum berbasis industri dapat berjalan lebih merata di seluruh Indonesia,” ungkap Kiky.

Setelah pelaksanaan pelatihan di Padang, BPSDMI bersama Swisscontact akan memperluas program serupa ke berbagai daerah strategis lainnya. Langkah ini dilakukan agar implementasi IBC dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh satuan kerja BPSDMI, sehingga pendidikan vokasi Kemenperin semakin solid dalam menghasilkan SDM terampil yang dibutuhkan industri nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo dan PM Keir Starmer Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Kemitraan Strategis

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan melalui konferensi video dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, Sabtu (22/11). Pertemuan virtual tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara, sekaligus membuka jalan menuju peluncuran resmi Indonesia–UK Strategic Partnership pada awal tahun mendatang.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo dan PM Starmer sepakat bahwa kemitraan strategis tersebut akan menjadi tonggak baru dalam sejarah hubungan Indonesia dan Inggris.

“Kedua pihak berencana meluncurkan secara resmi Indonesia-UK Strategic Partnership, yang diharapkan menjadi tonggak baru dalam sejarah kerja sama kedua negara,” tulisnya.

Seskab menyampaikan bahwa salah satu fokus utama pembahasan adalah sektor maritim. Presiden Prabowo dan PM Starmer sepakat memperkuat Maritime Partnership Program, mencakup kolaborasi keamanan laut, pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan PM Starmer turut membahas percepatan Economic Growth Partnership. Presiden Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia untuk memperluas kolaborasi ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan jangka panjang.

“Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap memperluas kolaborasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ungkap Seskab.

Di sektor pendidikan, PM Starmer menyatakan dukungan penuh terhadap rencana ekspansi kehadiran universitas-universitas terkemuka Inggris di Indonesia.

“PM Starmer memberi perhatian terhadap rencana ekspansi kehadiran universitas-universitas terkemuka Inggris di Indonesia dan menyampaikan komitmen pemerintah Inggris untuk menyediakan hingga 10.000 beasiswa bagi pelajar Indonesia,” ucap Seskab.

Selain isu bilateral, kedua pemimpin turut membahas perkembangan situasi di Gaza. Presiden Prabowo dan PM Starmer menekankan urgensi pembentukan stabilisation force internasional untuk melindungi warga sipil serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat berjalan tanpa hambatan.

Seskab Teddy menekankan bahwa pertemuan ini menjadi momentum yang signifikan dalam menyiapkan rangkaian agenda strategis Indonesia–Inggris.

“Pertemuan virtual tersebut menandai langkah awal penting menuju agenda bersama pada awal tahun mendatang, serta mempertegas komitmen kedua negara untuk membangun kemitraan yang inklusif, visioner, dan saling menguntungkan,” pungkas Seskab.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Jadwal, Lokasi, dan Biaya Perpanjangan

Penulis
Syifa
-

Ditlantas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik wilayah Jakarta pada Sabtu sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), khususnya SIM A dan SIM C yang masa berlakunya segera habis.

Melalui informasi yang dibagikan di akun X resmi @tmcpoldametro, layanan SIM Keliling hari ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut di lima lokasi berikut:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area Parkir Universitas Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Untuk mengajukan perpanjangan, pemohon wajib membawa SIM yang akan diperpanjang serta KTP asli, masing-masing dilengkapi dengan fotokopi. Sesampainya di lokasi, masyarakat akan diminta mengisi formulir dan menjalani tes kesehatan serta tes psikologi sebagai bagian dari prosedur wajib.

Biaya perpanjangan SIM disesuaikan dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang PNBP Polri, yakni:

  • Rp80.000 untuk SIM A

  • Rp75.000 untuk SIM C

Selain itu, terdapat biaya tambahan berupa tes psikologi sebesar Rp37.500 dan asuransi sebesar Rp50.000.

Ditlantas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa layanan SIM Keliling hanya berlaku untuk perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif atau mendekati masa kedaluwarsa. Sementara itu, pemilik SIM B maupun SIM yang sudah habis masa berlakunya harus melakukan pengurusan di kantor Satpas terdekat karena memerlukan berkas dan proses berbeda.

Layanan ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis bagi masyarakat Jakarta yang ingin memperpanjang SIM tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rekomendasi Acara Seru di Jakarta Akhir November 2025, Gratis dan Cocok untuk Keluarga

Penulis
Syifa
-

Menjelang akhir November 2025, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta menyiapkan beragam acara seru yang dapat menjadi pilihan warga untuk mengisi waktu libur. Mulai dari festival budaya, pameran seni, hingga pertunjukan khas Betawi, seluruh kegiatan ini dapat dinikmati bersama keluarga, teman, maupun pasangan.

Disparekraf DKI Jakarta menghadirkan sejumlah agenda di berbagai titik kota, salah satunya Kota Tua Kreatif Fest 2025 yang berlangsung pada Sabtu, 22 November 2025. Festival ini menyuguhkan aktivitas kreatif bernuansa sejarah, seperti tantangan membuat vlog, permainan petunjuk, hingga lomba mewarnai tote bag untuk anak-anak. Acara yang digelar sejak pagi hingga malam ini juga akan diramaikan oleh sejumlah artis ibu kota dan dapat diikuti secara gratis di Kawasan Wisata Kota Tua Jakarta.

Anda yang ingin mengisi akhir pekan dengan kegiatan edukatif dan inspiratif dapat mengunjungi Money Fest 2025 di Taman Ismail Marzuki. Festival yang berlangsung selama dua hari, 22–23 November 2025, ini menghadirkan diskusi bersama kreator konten, komunitas kreatif, workshop origami dan mewarnai untuk anak, serta pertunjukan musik. Seluruh rangkaian acara bisa dinikmati tanpa biaya.

Bagi pecinta sejarah, Rekonstruksi Sejarah Runut Sepanjang yang digelar oleh Unit Pengelola Museum Kesejarahan dan Sanggar Margasari menjadi alternatif menarik. Pertunjukan yang dikemas dalam alur cerita dan musik ini akan berlangsung pada Sabtu malam, 22 November 2025, di Taman Fatahillah, Kota Tua.

Warga yang ingin menikmati kekayaan budaya Betawi dapat menghadiri Pergelaran Kesenian Budaya Tradisional Betawi Reguler 2025 di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Pada Minggu, 23 November 2025, pengunjung akan disuguhkan pertunjukan Ondel-ondel, Tari Betawi, hingga Lenong yang dibawakan oleh sejumlah sanggar seni tradisi.

Sementara itu, Museum Wayang turut menghadirkan Pergelaran Wayang Kulit Betawi dengan dalang Ki Karto Wijaya. Pentas pada Minggu, 23 November 2025, ini mengangkat lakon “Bambang Awan Sakti”, sebuah kisah yang sarat pesan moral tentang pencarian jati diri. Tiket pertunjukan tersedia dengan harga terjangkau mulai dari Rp5.000.

Dengan banyaknya pilihan kegiatan, warga Jakarta dapat menikmati akhir pekan yang menyenangkan, edukatif, dan penuh pengalaman budaya. Seluruh acara ini diharapkan menjadi ruang rekreasi publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di ibu kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...651652653...4,901Halaman 652 dari 4,901