Beranda blog Halaman 758

Desa Xujiachong: Model Keberhasilan Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang Berdayakan Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Xujiachong, Tiongkok – Desa Xujiachong menjadi bukti nyata keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa pembangunan kemajuan tidak harus meniadakan masyarakat, melainkan justru memberdayakan masyarakat.

“Desa Xujiachong menjadi bukti bahwa pembangunan yang berpihak pada masyarakat mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Prinsipnya, pembangunan tidak boleh meniadakan masyarakat, tetapi harus memberdayakan mereka. Ini yang akan terus kita dorong di kawasan transmigrasi Indonesia,” ujar Menteri Iftitah saat berkunjung ke Desa Xujiachong, Tiongkok, pada Senin (13/10).

Desa Xujiachong awalnya terbentuk seiring dengan adanya pembangunan infrastruktur besar berupa pembangkit listrik (_power plant_). Meski tidak ada penolakan dari masyarakat, pada awalnya warga sempat diliputi rasa khawatir mengenai masa depan mereka. Hal ini merupakan salah satu tantangan umum bagi para transmigran.

“Oleh karena itu, kami belajar dari sini bagaimana ketika terjadi pembangunan, lalu harus dilakukan relokasi sekitar 1,3 juta penduduk. Dan ini berlangsung dengan sangat baik sekali. Kami sudah berkunjung ke beberapa daerah, desa-desa transmigrasi. Saya bicara juga dengan kepala desa, kemudian mereka mengatakan bahwa mereka sangat mendukung program pemerintah ini karena pembangunan ini akan bermanfaat untuk seluruh rakyat Tiongkok,” ujarnya.

Pemerintah Tiongkok secara konsisten memberikan pendampingan dan berbagai bentuk insentif, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan warga. Pendampingan berkelanjutan ini menjadi fondasi penting bagi masyarakat Xujiachong untuk beradaptasi dan berkembang.

Setelah 15 tahun, pendampingan Pemerintah Tiongkok membuahkan hasil yang nyata. Pendapatan masyarakat desa kini meningkat hingga delapan kali lipat dibandingkan masa awal mereka menetap. Kini, Desa Xujiachong mencapai kondisi tanpa kemiskinan dan tanpa pengangguran, seluruh warganya memiliki pekerjaan dan berperan aktif dalam roda ekonomi desa.

Aktivitas ekonomi di Xujiachong tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, tetapi juga telah merambah ke bidang industrialisasi rumah tangga. Produk-produk kerajinan lokal bahkan menembus pasar internasional, termasuk diekspor ke Amerika Serikat melalui platform global seperti Amazon.

“Keberhasilan ini lahir dari kombinasi antara determinasi luar biasa masyarakat dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah. Melihat capaian tersebut, ke depan Kementerian Transmigrasi berencana mengembangkan konsep village sister antara Desa Xujiachong dan beberapa desa transmigrasi lainnya untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknologi,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Menteri Iftitah menegaskan bahwa model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti di Xujiachong akan dipertimbangkan untuk diterapkan di kawasan-kawasan transmigrasi Indonesia, termasuk di Papua dan Rempang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Dari Target Sertipikasi Hampir 14 Ribu Bidang Tanah, 48 Persen Sudah Diselesaikan Kementerian Transmigrasi Menuju 100 Persen di Akhir Tahun

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) optimis bisa menyelesaikan target sertipikasi di  lahan 13.751 bidang di akhir tahun 2025. Dari target tersebut, 6.615 bidang (48 persen) sudah disertipikati. Demikian disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan dan Penerbitan Sertipikat Tanah Transmigrasi Mendukung Trans Tuntas Tahun 2025, Kota Malang, Jawa Timur, 13/10/2025.

Diungkap ada beberapa persoalan yang membuat sertipikati tanah di kawasan transmigrasi mengalami persoalan, “adanya tumpang tindih lahan kawasan transmigrasi dengan lahan milik kementerian lain, korporasi, BUMN, pemerintah daerah, dan miliki perorangan”, ujarnya. “Meski ada berbagai kendala, semua permasalahan sertipikati tanah di kawasan transmigrasi akan kita tuntaskan”, tegasnya. Saat ini masih ada 85 lokasi transmigrasi yang masuk dalam kawasan  hutan.

Dirinya mendorong penggunaan tata kelola pertanahan yang berbasis one map policy dimaksimalkan.

Dalam program sertipikati lahan, Viva Yoga menyebut kementeriannya akan bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah. Untuk lebih mempercepat realisasi sertipikati, dirinya akan menggunakan cara jemput bola. Jemput bola dilakukan sebab eskalasi dari pemerintah daerah dirasa kurang maksimal. “Kementrans akan lebih aktif sehingga sisa target sertipikati tuntas di akhir tahun 2025”, paparnya. Dengan jemput bola akan dimasifkan komunikasi, koordinasi, integrasi, dan sinergi dengan Pemda dan kementerian terkait. “Masalah ini bukan urusan kita sendiri”, ungkapnya.

Kegiatan di Kota Pelajar di Jawa Timur itu merupakan salah satu realisasi dari tugas pokok Kementrans, yakni Trans Tuntas. Trans Tuntas disebut sangat penting sebab masih banyak kasus permasalahan tanah di kawasan transmigrasi.

Disebut ada keputusan politik yang bisa mempercepat sertipikati tanah di kawasan transmigrasi. Dalam Rapat Kementerian Transmigrasi dengan Komisi V DPR disebut Komisi V meminta Pemerintah untuk mengeluarkan seluruh kawasan hutan yang berada di kawasan transmigrasi harus dilepaskan status kawasan hutannya. Keputusan ini diperkuat kembali saat Kementrans bersama dengan Kementerian Desa dan PDT melakukan rapat bersama dengan Komisi V yang dalam keputusan menyebut keberadaan desa dan lahan transmigrasi yang berada di kawasan hutan atau taman nasional harus dilepaskan statusnya dari kawasan hutan atau taman nasional.

Keputusan politik itu menurut Viva Yoga perlu dibikinkan surat edaran kepada daerah sehingga para kepala daerah menjadi paham dan tambah yakin kekuatan hukumnya.

Melakukan sertipikati lahan menurutnya sangat penting karena amanat Presiden Prabowo Subianto menyebut tanah bukan sekadar tepat tinggal namun di sana juga sebagai alat perjuangan hidup. Dengan tanah yang diolah akan menjadi sumber kehidupan masyarakat. “Tanggung jawab Kementrans adalah bagaimana menjamin para transmigran yang telah menempati lahan puluhan tahun memiliki SHM”, ujarnya.

Para transmigran dikatakan harus dimulyakan dan dimanusiakan dengan prinsip keadilan. Ketika sudah ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi maka Kementrans harus membela segala kepentingan warga trans  agar terjamin hak hidupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Jajaki Peluang Investasi dari Tiongkok, Kementerian Transmigrasi Akan Fokuskan Pada Papua

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Diplomasi ekonomi yang akan dilakukan Kementerian Transmigrasi di Tiongkok, akan difokuskan pada percepatan pembangunan kewilayahan, termasuk di Papua. Ini disampaikan oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menyampaikan sambutan balasan, dalam Farewell Dinner pada Jumat, (10/10) yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia untuk melepaskan rombongan Kementerian Transmigrasi yang akan memenuhi undangan berkunjung ke Cina.

“Kita ingin, konsennya Pak Presiden kan membangun kesejahteraan Papua dan beberapa hari lalu baru saja dibentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan khusus Papua. Kita ingin membawa lebih banyak investor dari Cina, dari negaranegara sahabat ke Papua sehingga nanti di Papua bisa dilakukan industrialisasi untuk membuka lebih banyak lapangan kerja,” ujar Menteri Iftitah usai bertemu dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Wang Lutong, Jumat (10/10) malam.

Langkah ini sejalan dengan transformasi Kementerian Transmigrasi menjadi institusi
yang lebih produktif dan mandiri. Sehingga Kementerian Transmigrasi tidak hanya
bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga aktif
membuka peluang kerja sama dengan investor dalam dan luar negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Iftitah memaparkan Papua menjadi prioritas utama dalam kerja sama investasi ini. Salah satu rencana konkretnya mendatangkan
investor Tiongkok untuk mendukung industrialisasi di Papua serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

“Beberapa waktu lalu kami sudah mengadakan IPT (Izin Pelaksanaan Transmigrasi) Investment Forum untuk menarik investor ke kawasan transmigrasi. Kini kami ingin memperluas kerja sama dengan Tiongkok, khususnya di Papua,” kata Mentrans.

Sebagai bagian dari persiapan, Kementerian Transmigrasi saat ini sedang melatih 300 calon Komponen Cadangan (Komcad). Dari jumlah tersebut tercatat ada 1 pleton (sekitar 30-50 personel) yang berasal dari Papua.

“Ada satu pleton yang dari Papua, saya tadi sampaikan sama beliau (Dubes RRT) boleh enggak kita kerja sama, saya disiapkan satu guru bahasa Cina. Sehingga nanti mungkin setiap malam kita bisa latih orang dari Papua bahasa Cina. Jadi kalau misalkan ada investor, ada pertukaran itu bisa mereka lebih menjadi tempatan. Dan beliau juga tadi, Pak Dubes akan mendalami rencana untuk para warga transmigran Papua ini diberikan kesempatan juga untuk visit ke Cina untuk melihat seperti apa industrialisasi di sana,” tutur Menteri Iftitah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

‎Bupati Syakur Siap Dorong Program Pelatihan dari Kemnaker RI di Kabupaten Garut

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Garut bergerak cepat dalam upaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.

‎‎Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menerima kunjungan langsung dari Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Sukro Muhab, di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, pada Jum’at (10/10).

‎‎Pertemuan ini berfokus pada pembahasan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas angkatan kerja di Garut melalui berbagai program pelatihan yang dijanjikan akan segera direalisasikan.

‎‎Syakur Amin menyambut baik dukungan dari pemerintah pusat, yang pada sebelumnya pihaknya telah lebih dahulu menyampaikan beberapa rencana program terkait ketenagakerjaan.

‎‎”Alhamdulillah pada hari ini kami mendapatkan kunjungan dari Kemenaker langsung dari Staf Khusus, intinya menindaklanjuti apa yang sudah kami sampaikan ke Pak Menaker terkait kondisi di Garut yang memerlukan intervensi dari pemerintahan pusat,” ujar Syakur.

‎‎Ia menekankan bahwa program ini akan segera berjalan dan dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Tak hanya itu, Pemkab Garut juga siap memberikan dukungan penuh, termasuk penyediaan lokasi dan mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan tersebut.

‎‎”Ya, ini kan bisa mengurangi pengangguran, tingkatkan partisipasi masyarakat dan ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

‎‎Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Sukro Muhab, mengonfirmasi komitmen Kemenaker untuk membina kerja sama yang intensif dalam memberdayakan para petani dan tenaga kerja di Garut.

‎‎”Alhamdulillah, kami akan membina satu kerja sama yang luar biasa, akan memberdayakan para petani-petani yang ada di Garut, serta tenaga kerja yang juga siap untuk diperdayakan oleh kami,” jelas Prof. Sukro.

‎‎Ia menerangkan, bahwa program utama yang akan menjadi fokus adalah pelatihan agroforestri. Selain itu Prof. Sukro juga menyampaikan bahwa Kepala Balai Bandung Barat menyatakan kesiapan untuk menurunkan para instruktur, dengan target pelatihan yang ambisius.

‎‎”Lebih dari seribu orang pun bisa kami latih,” tegas Prof. Sukro.

‎‎Menurutnya, pelatihan agroforestri ini bertujuan utama untuk memberdayakan lahan-lahan sosial yang dikelola oleh kelompok tani, serta tanah-tanah Pemda yang masih kosong. Lahan-lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan agroforestri.

‎‎Selain agroforestri, Kemenaker juga siap membantu pelatihan di bidang lain, mencakup perhotelan, konten kreatif, dan kewirausahaan.

‎‎”Terutama adalah bagi orang-orang yang siap untuk berwirausaha kami juga siap untuk membantu pengelolaannya, manajemennya, pengelolaannya kemudian berbagai macam inovasi-inovasi yang bisa muncul dari pengembangan wirausaha itu sendiri,” tambah Prof. Sukro.

‎‎Prof. Sukro menyampaikan program ini dapat dimulai secepatnya, bahkan minggu depan, menunggu kesiapan lokasi dari pihak Pemda Garut. Khusus untuk agroforestri, pelatihan tidak memerlukan ruangan khusus, melainkan akan dilakukan langsung di lahan yang akan digarap.

‎‎”Inilah bukti kehadiran kami dari negara terhadap daerah-daerah yang perlu dapat dukungan dari Kami Insya Allah terutama Garut,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Bahas Perdagangan Resiprokal Indonesia–AS: Fokus pada Regulasi Obat dan Pangan

Penulis
Syifa
-

Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama pimpinan dari 15 kementerian/lembaga lainnya menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) pada Jumat (10/10). Rakortas ini membahas tindak lanjut perundingan perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) setelah pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pada prinsipnya, perjanjian yang dibuat di tingkat presiden sudah selesai. Selanjutnya, diperlukan perundingan lebih lanjut di level teknis. “Target perundingan di level teknis diharapkan selesai pada akhir Oktober ini, yang akan disampaikan di sela-sela ASEAN Summit,” ujar Airlangga.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa regulator di AS memandang BPOM sebagai regulator penting dalam pengawasan perdagangan produk obat, dan pangan. Kepala BPOM menekankan ada 5 poin utama yang menjadi perhatian dari isu import licensing obat dan makanan yang berkaitan dengan fungsi regulator BPOM.

Beberapa isu yang dibahas adalah mengenai permintaan AS agar Indonesia menghapus persyaratan yang bersifat duplikatif untuk produk kosmetik yang diimpor dari AS. Khususnya, AS menghendaki penghapusan persyaratan dan sertifikasi pengujian kandungan logam berat untuk setiap pengiriman produk kosmetika.

Kepala BPOM menyoroti mengenai klausul bahwa produk obat AS yang diimpor ke Indonesia dan telah memiliki persetujuan dari United States Food and Drug Administration (US FDA) dapat langsung diedarkan di Indonesia. Terkait poin ini, Taruna menegaskan bahwa obat yang masuk ke Indonesia tetap harus melalui proses registrasi dan dievaluasi terlebih dahulu kesesuaiannya dengan aturan di Indonesia.

“Meskipun obat sudah ada dalam daftar US FDA, tetap dilakukan proses evaluasi yang dapat dipercepat melalui mekanisme reliance. Dengan mekanisme ini, kami sudah memangkas waktu penerbitan izin edar dari 300 hari kerja menjadi hanya 90 hari kerja,” ungkap Taruna Ikrar.

Menyambung hal ini, Taruna Ikrar juga menjelaskan mengenai target BPOM untuk masuk sebagai WHO Listed Authority (WLA) pada tahun ini. Saat ini, Indonesia berada pada level 3 untuk aspek maturitas dalam hal evaluasi produk vaksin, sementara otoritas AS telah mencapai level tertinggi. “Kalau berhasil [tahun ini memperoleh pengakuan WLA], Indonesia akan sejajar dengan US FDA sehingga vaksin kita dapat diekspor ke seluruh dunia tanpa hambatan berarti,” jelasnya.

Poin lain yang disoroti Kepala BPOM adalah mengenai klausul pembaruan izin edar terhadap produk obat impor dari AS yang sebelumnya telah masuk ke Indonesia. BPOM menilai mekanisme pembaruan izin edar penting dan tetap diperlukan untuk menjamin keamanan produk. “Bukan menolak, tetapi kita percepat prosesnya. Saat ini, masa berlaku izin edar adalah 5 tahun, setelah itu wajib diperbarui,” tegasnya.

Sementara untuk isu terkait produk makanan, BPOM mengungkap tantangan serius bagi ekspor pangan Indonesia. Pemerintah AS telah mengeluarkan alert untuk produk berbasis udang Indonesia yang masuk ke dalam red list, artinya produk tersebut ditolak. Selain itu, beberapa produk rempah Indonesia juga masuk dalam yellow list, yang berarti menjadi produk yang diawasi lebih ketat peredarannya di AS.

“Rempah-rempah adalah kekuatan utama kita. Jika terkena pembatasan, dampaknya bisa mencapai Rp500 triliun terhadap ekspor makanan. Bahkan, negara lain seperti Arab Saudi, Singapura, dan Jepang sudah menyampaikan perhatian,” kata Kepala BPOM.

Mengakhiri penjelasannya, Taruna Ikrar menegaskan BPOM akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga keberlanjutan ekspor produk pangan dan kesehatan Indonesia, khususnya dengan AS. BPOM juga akan terus berupaya memastikan prinsip keadilan dan jaminan akan keamanan produk yang beredar di Indonesia sesuai dengan standar yang berlaku secara global. kebijakan untuk mendorong B50 pada 2026 merupakan penegasan visi pemerintah dalam “New Economic Order” yang dibahas dalam forum tersebut. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mengeksplorasi potensi energi dan komoditas, tetapi juga secara aktif mengeksekusi kebijakan berani untuk mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi riil, menciptakan stabilitas, dan membangun fondasi untuk Indonesia yang lebih baik dan mandiri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Dorong Kemenko Polkam dan Kemlu Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2024

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tahun 2024 secara terpisah, pada Senin (6/10), di Jakarta.

“Saya harap Bapak/Ibu dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara menjadi semakin baik dan bermanfaat,” ujar Anggota I BPK.

Pada pemeriksaan LK Kemenko Polhukam Tahun 2024, BPK mencatat beberapa area yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut guna memperkuat tata kelola keuangan negara. BPK merekomendasikan agar Kemenko Polhukam, yang saat ini menjadi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), dapat lebih cermat dalam mengalokasikan dan merealisasikan anggaran APBN.

Di kesempatan yang terpisah, BPK turut memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kemlu. Berbagai langkah perbaikan disampaikan untuk memastikan pengelolaan keuangan di Kemlu semakin transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Bapak/Ibu diberikan waktu selama 60 hari setelah LHP diterima untuk memberikan penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK,” tegas Anggota I BPK.

Berdasarkan pertimbangan kesesuaian LK Tahun 2024 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Kemenko Polkam dan Kemlu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LK Tahun 2024.

Kegiatan penyerahan LHP ini turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Sugiono, Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha C. Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus, beserta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK, Kemenko Polkam dan Kemlu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jabar–Kemenhub Sepakati Percepatan Operasional Kertajati dan Reaktivasi Jalur Kereta

Penulis
Syifa
-

Pemda Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan berkomitmen mempercepat optimalisasi operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati serta reaktivasi sejumlah jalur kereta api di Jabar.

Komitmen tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan pihak terkait lainnya di Bale Pakuan, Kota Bandung, Jumat (10/10).

KDM – sapaan akrab Dedi Mulyadi mengungkapkan, BIJB Kertajati akan dioptimalkan untuk pelayanan pemberangkatan ibadah haji dan umrah.

“Kita ingin agar Kertajati ini hidup kembali, salah satunya akan dioptimalkan untuk pemberangkatan ibadah haji dan umroh,” ujar KDM.

Ia menyebut, saat ini tengah dilakukan perhitungan teknis pembiayaan bersama 181 pengusaha travel haji dan umrah.

“Sekarang lagi dihitung detail teknis pembiayaannya bersama para pengusaha travel,” tambahnya.

KDM berharap, Bandara Kertajati yang merupakan aset berharga milik Pemdaprov Jabar dapat kembali menggeliat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kedepan Kertajati tidak terus nganggur dan ini sangat disayangkan karena itu aset Pemprov Jabar yang sangat berharga,” tegasnya.

Selain optimalisasi Kertajati, Pemdaprov Jabar juga berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya reaktivasi jalur kereta api.

“Yang disepakati bersama BUMN, Kemenhub, dan PT KAI antara lain jalur Padalarang–Cicalengka serta jalur Cianjur–Bogor–Sukabumi–Jakarta. Ada juga usulan angkutan hasil produksi pertanian menggunakan gerbong khusus yang akan disubsidi Pemprov Jabar,” tutur KDM.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, kesepakatan yang dijalin bukan sekadar seremoni, melainkan akan segera direalisasikan.

“Dengan dukungan Pak Gubernur, kami harap apa yang ditandatangani hari ini dapat segera terealisasi. Ini bukan sekadar seremonial, tapi harus menjadi fenomenal,” ujarnya.

Dudy menjelaskan, perhitungan anggaran untuk reaktivasi jalur kereta masih berlangsung karena melibatkan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

“Anggaran reaktivasi kita sedang menghitung karena ini kolaborasi antara pemerintah, bumn, dan swasta,” ucapnya.

Ia menambahkan, salah satu proyek prioritas adalah elektrifikasi jalur Cicalengka–Padalarang sepanjang 42 kilometer. Jalur tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027.

“Jalur Cicalengka–Padalarang paling lambat selesai tahun 2027. Jika beroperasi, waktu tempuh yang semula dua jam akan berkurang menjadi satu jam,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Ngatiyana Lantik 12 Pejabat Eselon II, Dorong ASN Sukseskan Pembangunan Daerah

Penulis
Syifa
-
Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengajak semua aparatur sipil negara (ASN) khususnya Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi untuk menyukseskan pembangunan yang digagasnya bersama Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia.
Hal itu disampaikan Ngatiyana usai melantik 12 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkot Cimahi yang dilakukan rotasi mutasi. Pelantikan dan sumpah berlangsung di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Jum’at (10/10), yang disaksikan Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira.
“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mari maknai momentum ini sebagai kesempatan untuk berkarya dengan sebaik-baiknya, sekaligus ikhtiar bersama dalam membangun birokrasi dan institusi daerah yang semakin kuat, adaptif, dan terpercaya,” imbuh Ngatiyana.
Ngatiyana memastikan proses rotasi dan mutasi ini dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi yang diikuti 22. Hasilnya, ada 12 orang yang ditempatkan di posisi baru, sedangkan sisanya dipertahankan sesuai kompetensi dan prestasi
Dirinya mengatakan rotasi dan mutasi ini murni berdasarkan hasil evaluasi dan uji kompetensi tim panitia seleksi independen dari para akademisi. Rekam jejak, prestasi dan lainnya meniadi salah satu pertimbangan dalam pergeseran pejabat ini.
Selain itu, Ngatiyana menegaskan proses penempatan posisi pejabat di lingkungan Pemkot Cimahi ini dilakukan secara transparan dan tidak ada transaksional. Apalagi dalam prosesnya pihaknya melibatkan tim independen.
“Ini dilakukan secara transparansi dan sesuai aturan. Diawali uji kompetensi kita serahkan ke panitia seleksi untuk menentukan nilai terbaik. Tidak ada yang menggunakan uang, semua karena prestasi dan kompetensi,” ujar Ngatiyana.
Berikut Nama Pejabat di Pemkot Cimahi yang Dirombak
Achmad Nuryana dari Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga menjadi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Hendra Gunawan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Mochammad Ronny dari Kepala Badan Pengelola Pendapatan menjadi Asisten Administrasi Umum
Budi Raharja dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan menjadi Sekretaris DPRD
Totong Solehudin dari Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dinas Sosial
Ahmad Saepulloh dari Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Endang dari Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman menjadi Kepala Dinas Perhubungan
Dani Bastiani dari Kepala Dinas Arsip Daerah menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Mardi Santoso Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Ruswanto dari Kepala Dinas Perhubungan menjadi Staf Ahli Keuangan dan Sumber Daya Manusia

Sukwanto Gamalyono dari Dirut RSUd Cibabat menjadi Staf Ahli Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Banyuwangi Hijau: TPS 3R Karetan Siap Kelola 160 Ton Sampah per Hari

Penulis
Syifa
-

Pemkab Banyuwangi terus mendorong pengelolaan sampah secara sirkular. Setelah sebelumnya Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) di Desa Balak, Kecamatan Songgon dan di Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, kini sedang dibangun di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo.

Pembangunan fasilitas pengolahan sampah ini merupakan bagian dari program Banyuwangi Hijau, hasil kolaborasi korporasi Borealis, Austria dan Clean Rivers, Uni Emirate Arab.

“Penanganan sampah ramah lingkungan dengan membangun fasilitas pengolahannya ini adalah bagian dari program Banyuwangi Hijau Fase 2,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Rabu (8/10).

Fasilitas TPS 3R Karetan ini akan menjangkau 37 desa di delapan kecamatan di sekitar Kecamatan Purwoharjo, dengan kapasitasnya sekitar 160 ton per hari.

“Terima kasih atas dukungan pemerintah pusat, para mitra negara, dan Project Stop, dan Perhutani Selatan yang telah menyediakan lahan, yang telah mendukung daerah dalam program pengelolaan sampah secara berkelanjutan,” kata Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi Dwi Handayani, pembangunan TPS Karetan saat ini masih pada tahap cut and fill untuk penyiapan lahan konstruksi. Pembangunannya terus berprogres. Saat ini masih pengerjaan pondasi, pembuatan pagar keliling, dan bangunan penyangga lain

“Targetnya Juni 2026 bisa tuntas, sehingga bulan berikutnya bisa mulai beroperasi,” kata Yani panggilan akrab Dwi Handayani.

Selain TPS3R Karetan, imbuh Yani, nantinya juga dibangun dua Stasiun Peralihan Antara (SPA), di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi dan Desa Setail, Kecamatan Genteng.

Pembangunan fasilitas SPA ini merupakan pengembangan fase 3 dari program Banyuwangi Hijau, dengan dukungan dari Clean Rivers, Uni Emirates Arab. Masing-masing SPA tersebut akan dibangun dengan kapasitas 50 ton sampah per hari.

Dengan demikian, total kapasitas dari tiga fasilitas baru ini nantinya mencapai 260 ton sampah per hari, dengan kemampuan melayani hingga 1,4 juta populasi.

“Dengan total populasi Banyuwangi sebanyak 1,7 juta, artinya Banyuwangi Hijau akan bisa menjangkau hampir seluruh warga. Sementara sisanya, akan dilayani dengan support pihak lain. Seperti Sungai Watch, Clean Oceans Through Clean Communities (CLOCC) Norwegia, dan lainnya,” kata Yani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Ratu Zakiyah Kunjungi Desa Cikedung Mancak Pantau Infrastruktur

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Rangkaian HUT ke 499 Kabupaten Serang terus berlanjut. Kali ini Bupati Serang Ratu Zakiyah mengunjungi warga di Desa Cikedung, Kecamatan Mancak, Jumat 10 Oktober 2025 pukul 09.30 Wib.

Desa Cikedung merupakan salah satu desa di Kabupaten Serang yang akses jalannya berliku. Akses menuju desa ini naik turun dan berliku tajam melewati perbukitan rindang. Akses jalannya masih ada sebagian yang rusak dan licin sehingga pengendara harus berhati-hati.

Bupati Ratu Zakiyah mengatakan bahwa usia 499 tahun adalah sebuah perjalanan sejarah yang panjang dan bukti ketangguhan dan semangat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

“Tema peringatan hari jadi Kabupaten Serang adalah sinergi dan kolaborasi menuju Serang Bahagia. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan cerminan dari semangat yang harus kita pegang teguh dalam setiap langkah pembangunan daerah kita,” katanya saat memberikan sambutan.

Kabupaten Serang berdiri kokoh selama 499 tahun bukan karena kehebatan individu atau kelompok semata, melainkan karena topangan dan dukungan dari seluruh masyarakatnya. Masyarakatlah pilar sesungguhnya yang dengan keringat, doa, dan kerja kerasnya telah menjaga dan membangun daerah ini.

“Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika pada momen berbahagia ini, kami, pemerintah daerah hadir untuk memberikan kembali sebagai bentuk cinta kasih dan terima kasih kami kepada masyarakat,” ujar Bupati Ratu Zakiyah.

Sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih tersebut, pemkab ingin berbagi kebahagiaan. Sengaja memusatkan kegiatan langsung di tengah masyarakat termasuk di desa Cikedung. Hal ini sejalan dengan ikhtiar bersama untuk mewujudkan visi besar yaitu Kabupaten Serang Bahagia.

Kegiatan yang digelar antara lain bazar murah untuk membantu meringankan beban pemenuhan kebutuhan sehari -hari. Kemudian pelayanan KB sebagai ikhtiar kami untuk hadir dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian ada pembagian bansos untuk anak – anak yang mengalami stunting serta keluarga yang kurang mampu.

“Kegiatan ini adalah bentuk ikhtiar kami mengungkapkan rasa terimakasih dan syukur kepada Allah swt dengan cara hadir ditengah masyarakat sebagai bentuk perwujudan peran pemerintah. Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, kecamatan, kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan kegiatan sosial ini,” katanya.

Kata Bupati Ratu Zakiyah, baru kali ini mengunjungi Desa Cikedung.

“Kenapa akhirnya saya pilih kesini, karena saya ingin memastikan kondisi real desa Cikedung seperti apa.Ternyata memang masih perlu pembenahan. Meski demikian jalan-jalan sudah kita lakukan perbaikan,” kata Bupati Ratu Zakiyah.

Kata Bupati Ratu Zakiyah, kedepan secara tahap demi setahap akan dilakukan perbaikan infrastruktur supaya desa ini tidak lagi menjadi desa tertinggal.

“Nanti kan kita bisa penguatan infrastruktur, misalnya mulai dari jalan kemudian pembangunan jalan, kemudian PJU nya, pos kesehatannya, sarana pendidikannya, dan lainnya. Tapi itu bertahap karena memerlukan dana yang besar,” jelasnya.

Dalam kegiatan itu Bupati Ratu Zakiyah juga langsung meninjau stand stand kegiatan. Kesempatan itu dimanfaatkan masyarakat untuk bisa foto bersama dengan orang nomor satu di Kabupaten Serang. Dalam kegiatan ini Bupati didampingi Wakil Bupati M Najib Hamas, sejumlah kepala OPD, Camat Mancak, dan kades se Kecamatan Mancak.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...757758759...4,908Halaman 758 dari 4,908