Beranda blog Halaman 778

Lulus Seleksi Ketat, 300 Transmigran Siap Ditempa Karakternya

Sebanyak 300 transmigran dinyatakan lolos seleksi akhir calon Komponen Cadangan (Komcad) dari Kementerian Transmigrasi. Mereka siap menjalani pendidikan intensif selama 2 bulan di Pusat Pendidikan Keuangan (PUSDIKKU) Kodiklat TNI AD, Kota Bandung.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan masa pendidikan ini bukan hanya latihan militer semata, melainkan juga proses pembentukan karakter yang utu karena pola pendidikan Komcad diarahkan pada tiga aspek utama yakni intelektual, jasmani, dan kepribadian sebagaimana pola pendidikan TNI matra darat.

“Tujuan utama dari komponen cadangan yang lebih penting lagi itu adalah masalah pembentukan karakter. Kita ingin mentalitas mereka jadi lebih baik, sehingga nanti siap untuk menjadi pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku pembangunan di kawasan-kawasan transmigrasi,” ujar Menteri Iftitah saat meninjau seleksi akhir di Pusdikku TNI AD, Bandung, Jumat (3/10).

Selama masa pendidikan, para peserta akan dilatih kedisiplinan, kecakapan lapangan, hingga keterampilan bertahan hidup. Materi yang diajarkan antara lain navigasi darat, teknik survival, menembak dengan senjata laras panjang SS2 buatan Pindad, serta kemampuan fisik seperti lari, renang, dan latihan jasmani lainnya.

Menteri Iftitah menekankan, proses seleksi yang dijalani para transmigran sangat ketat. Dari lebih 500 pendaftar, hanya 350 yang mengikuti seleksi 10 hari, dan akhirnya 300 orang dinyatakan lolos. Seleksi ketat yang dilakukan mencakup kesehatan jasmani dan kesehatan jiwa, psikologi, mental ideologi dan kesegaran jasmani.

“Komcad ini akumulatif, eggak boleh ada yang salah satu timpang (tidak lulus). Walaupun kesehatannya prima, kemudian misalkan juga psikologinya bagus. Tetapi misalkan dia terlibat dengan organisasi terlaran atau misalkan dia ada indikasi narkoba atau misalkan ada indikasi hal-hal yang bersifat susila, nah itu dia didrop. Tidak bisa. Jadi salah satu tidak boleh, tidak lulus. Semuanya harus lulus, oleh karena itu tidak mudah,” tutur Mentrans.

Dari 300 peserta yang lolos, 246 adalah laki-laki dan 54 perempuan. Mereka akan digembleng untuk membangun disiplin diri dan semangat kebangsaan. Pendidikan ini, kata Menteri Iftitah, akan memperkuat jati diri transmigran agar siap menghadapi tantangan sekaligus berkontribusi nyata bagi masyarakat ketika kembali ke daerah asal.

Kasubdit Rendia Komcad Dit Sumdahan Pothan Kementerian Pertahanan, Kolonel Ferry Firmansyah menambahkan, setelah lulus pendidikan komcad selama 2 bulan, para transmigran akan mendapatkan pangkat sesuai jenjang pendidikan. Lulusan sarjana akan berpangkat perwira, lulusan SMA sederajat berpangkat bintara, sedangkan lulusan SMP berpangkat tamtama.

“Setelah selesai pendidikan, mereka akan kembali ke masyarakat sebagai transmigran seperti biasa, namun dengan karakter yang lebih kuat dan peran tambahan sebagai tentara cadangan negara,” tegas Ferry.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sentuh Tanahku Hadirkan Antrian Online Permudah Masyarakat

Kunjungan masyarakat ke Kantor Pertanahan (Kantah) untuk mengurus urusan pertanahan sering diwarnai antrean panjang. Hal itu bisa terjadi saat permohonan yang masuk banyak sehingga membuat proses menunggu memakan waktu lama. Ada masyarakat yang memilih datang lebih awal demi mendapatkan nomor layanan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR/BPN menghadirkan aplikasi Sentuh Tanahku.

Dalam aplikasi Sentuh Tanahku, ada satu fitur yang bisa digunakan masyarakat untuk mengetahui nomor layanan sebelum nantinya menyambangi loket pelayanan di Kantah. Fitur itu disebut Antrian Online.

Melalui fitur Antrian Online ini, masyarakat tidak harus datang lebih awal ke Kantah hanya untuk mengambil nomor antrean. Cukup dengan mendaftar secara online, pemohon dapat memilih jadwal sesuai waktu luang. Saat tiba di lokasi pelayanan, proses administrasi pun bisa berjalan lebih cepat dan teratur.

Untuk menggunakan layanan Antrian Online di aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat cukup mengunduh aplikasi ini melalui AppStore atau PlayStore, kemudian melakukan login ke akun masing-masing. Setelah masuk, pengguna bisa memilih menu Layanan dan melanjutkan dengan opsi Antrian Online.

Selanjutnya, pilih Kantah sesuai domisili atau lokasi layanan yang diinginkan, lalu tentukan lokasi kerja dan jenis layanan yang dibutuhkan. Setelah semua langkah selesai, sistem akan memberikan nomor antrean yang dapat digunakan saat datang ke Kantah sesuai jadwal yang telah dipilih.

Kehadiran fitur Antrian Online jadi bagian dari upaya digitalisasi layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat di era digital, Sentuh Tanahku membuka akses pelayanan pertanahan yang lebih praktis bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tak hanya menyediakan Antrian Online, aplikasi Sentuh Tanahku juga dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung lain. Beberapa di antaranya adalah pengecekan sertipikat, panduan tata cara pengurusan dokumen pertanahan, hingga informasi layanan terkini. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih siap dalam menyiapkan berkas yang dibutuhkan sebelum datang ke Kantah sehingga diharapkan layanan jadi lebih efisien.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemendes Bakal Geser 15 Ribu Desa Maju jadi Desa Mandiri

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto Bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menyambangi Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (6/10/25). Kedatangan keduanya menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Mendes Yandri menuturkan, pertemuan tersebut membicarakan kelanjutan Kerjasama dengan Bank Dunia atau World Bank yang bertujuan untuk mengubah Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

“Desa Maju sekarang itu ada 23 ribu, nah itu kita mau geser 15 ribunya menjadi Desa Mandiri. Untuk itu perlu intervensi program,” kata Mendes Yandri usai bertemu Kepala Bappenas.

Intervensi program ini, kata Mendes Yandri, butuh anggaran, namun keterbatasan anggaran dari APBN maka Kemendes PDT menggandeng pihak lain seperti Bank Dunia yang telah menyatakan kesiapan untuk membantu program tersebut.

Untuk itulah, Mendes Yandri Bersama Wamendes Ariza menemui Kepala Bappenas karena Kerjasama dengan Bank Dunia itu butuh persetujuan dan pendampingan dari Bappenas.

“Kami optimis program yang sama antara Kementerian Desa dan World Bank itu akan berjalan. Jika tidak ada hambatan awal tahun 202, selama 5 tahun,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Bank Dunia nantinya bakal beri pendampingan dan ekonomi hijau. Nantinya bakal dibentuk desa-desa tematik dan pusat produksi yang mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk MBG, nantinya desa-desa bakal siap bahan bakunya. Selain itu, juga diarahkan untuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih, dimana ujungnya bakal perkuat ekonomi desa.

Mendes Yandri memberi bocoran jika anggaran yang diusulkan sekitar US$ 800 juta atau sekitar Rp13 Triliun untuk lima tahun bagi 15 ribu desa. Jadi presentasinya sekitar Rp550 juta per desa.

Kemendes PDT nantinya bakal menyiapkan program yang disesuaikan potensi dan kebutuhan desa tersebut.

“Intinya kami ingin meningkatkan Desa Maju menjadi Desa Mandiri,” kata Mendes Yandri.

Turut mendampingi Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Teguh, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Kepala BPI Mulyadin Malik, Sekretaris Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rachmatia dan Kepala Biro Perencanaan Cece Yusuf.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

GPR Institute Gelar 5th TOP GPR Award 2025, Angkat Isu Digital Trust dan Public Engagement

GPR Institute kembali menggelar ajang bergengsi 5th TOP GPR Award 2025, 3rd Top Figure Award 2025, dan 3rd Top GPR Leader 2025 yang akan berlangsung pada Selasa, 4 November 2025 di The Sultan Hotel, Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian 5th GPR Forum 2025 yang mengusung tema “Digital Trust & Public Engagement: Peran Strategis GPR di Era Disrupsi”.

Dalam era digital yang penuh dinamika, peran Government Public Relations (GPR) tidak lagi terbatas sebagai corong informasi, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi dua arah yang mampu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam keterangannya, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, Founder GPR Institute, menekankan pentingnya peran GPR di tengah arus informasi yang begitu deras. Menurutnya, peran GPR tidak hanya sekadar menyampaikan informasi secara satu arah, GPR kini dituntut untuk hadir sebagai fasilitator komunikasi yang interaktif, partisipatif, dan berbasis teknologi.

“GPR bukan sekadar penyampai kebijakan, tetapi juga pengelola persepsi publik yang mampu menumbuhkan kepercayaan digital dan memperkuat keterlibatan masyarakat.”

Ia berharap dengan diselenggarakannya kegiatan ini mampu menjadi wahana refleksi sekaligus inovasi bagi para praktisi GPR dalam menghadapi tantangan digitalisasi, disinformasi, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi pemerintah.

Di sisi lain, Arief Munajad, Direktur GPR Institute, juga menegaskan bahwa era disrupsi digital telah membawa perubahan luar biasa yang bukan hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, hingga membangun relasi sosial.

“GPR kini dituntut untuk tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan komunikasi publik berjalan kredibel, transparan, dan inklusif. Public engagement menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya sebagai penerima pesan, melainkan juga mitra aktif dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Co-Founder GPR Institute, Tri Raharjo menyampaikan bahwa penilaian Top GPR Award 2025 dilakukan sejak Juli hingga September 2025 dengan metode riset digital terhadap seluruh Kementerian, lembaga negara, komisi negara, hingga pemerintah daerah.

“Kami menggunakan tiga parameter utama, yaitu aspek Digital Awareness, Digital Media & Website, dan Social Media. Penilaian ini memastikan bahwa instansi penerima penghargaan benar-benar memiliki reputasi positif di ruang digital,” ujar Tri Raharjo.

Ia menjelaskan bahwa hanya instansi yang mencapai dominan pemberitaan positif (≥90%) dan meraih skor akhir minimal 70 poin yang berhak menerima penghargaan ini.

Melalui ajang penghargaan ini, GPR Institute berharap dapat memberikan apresiasi kepada para instansi dan insan humas pemerintah yang berhasil menjalankan program komunikasi publik secara efektif, sekaligus mendorong peningkatan citra, reputasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Selain sebagai bentuk penghargaan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman, inspirasi, serta pengetahuan bagi para praktisi GPR dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambut Hari Pariwisata Sedunia, Kemenpar dan Co-Branding Wonderful Indonesia Hadirkan Kuis Menarik

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkolaborasi dengan mitra Co-Branding Wonderful Indonesia menghadirkan program menarik berupa aktivasi daring bertajuk “COBAIN!” (Co-branding Wonderful Indonesia Nanya-nanya!).

Aktivasi yang dihadirkan dalam rangka menyambut Hari Pariwisata Sedunia (World Tourism Day) 2025 ini mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kuis berhadiah total Rp5.000.000 untuk 15 orang yang beruntung.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini mengatakan aktivasi ini merupakan hasil kolaborasi dengan para mitra co-branding yang telah berkolaborasi mendukung kemajuan pariwisata Indonesia.

“Momentum Hari Pariwisata Sedunia ini kami jadikan ajakan kepada masyarakat untuk turut ambil bagian dalam gerakan pariwisata yang bukan hanya jalan-jalan, tapi juga peduli terhadap lingkungan dan masa depan, melalui kegiatan pariwisata yang lebih bertanggung jawab,” ujar Deputi Ni Made Ayu Marthini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Pariwisata Sedunia yang pada tahun ini mengusung tema global “Pariwisata dan Transformasi Berkelanjutan”. Konsep pariwisata ini bertujuan meminimalkan aktivitas pariwisata dari dampak terhadap kerusakan lingkungan, mendukung budaya lokal, dan menciptakan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat setempat, serta memastikan pengalaman positif bagi semua pihak.

“Langkah kecil yang kita lakukan saat berwisata, bisa membuat destinasi lebih lestari untuk generasi nanti,” kata Made.

Hal senada disampaikan Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Kemenpar, Firnandi Gufron. Ia mengatakan aktivasi ini selain sebagai bagian dari peringatan Hari Pariwisata Sedunia tapi juga meningkatkan awareness terhadap program Co-Branding Wonderful Indonesia.

“Program tersebut telah berkolaborasi dengan berbagai jenama dari beragam industri untuk mendukung kemajuan pariwisata Indonesia,” kata Firnandi Gufron.

Untuk mengikuti aktivasi ini, peserta bisa menjawab semua pertanyaan yang ada pada tautan yang menjadi sorotan di akun Instagram @pesona.Indonesia berjudul COBAIN!.

Setelah itu, jangan lupa repost konten promo COBAIN! ke Instagram story. Periode kuis telah dibuka sejak 27 September hingga 5 Oktober 2025.

Pemenang diumumkan pada 6 Oktober 2025 melalui Instagram story @pesona.indonesia. Jangan lupa ikutan ya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tiga Strategi Pemerintah Jaga Anak Indonesia: Gizi, Digital, dan Budaya

Pemerintah telah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Seluruh platform digital pun diwajibkan untuk mencegah anak dari paparan konten berbahaya.

“Platform digital harus menyediakan filter konten, verifikasi usia, dan kontrol orang tua. Anak-anak berhak tumbuh aman, sehat, dan terlindungi,” kata Meutya saat menghadiri pertunjukan budaya di Pura Mangkunegaran Solo Jawa Tengah (4/10).

Regulasi yang ditetapkan pada 28 Maret 2025 tersebut, lanjut Menteri, menjadi bagian dari tiga strategi terpadu untuk menyiapkan generasi sehat, cerdas dan berkarakter.

Dua lainnya adalah gizi dan kesehatan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Kemudian penguatan karakter bangsa melalui keterlibatan lembaga budaya.

Kemkomdigi pun memastikan informasi program MBG dan PKG mudah dipahami masyarakat, sehingga orang tua tahu manfaat langsung bagi tumbuh kembang anak.

“Ruang digital tidak boleh mendominasi seluruh kehidupan anak. Mereka pun tetap harus bersentuhan dengan budaya dan pengalaman nyata. Mangkunegaran, misalnya, bisa menjadi ruang belajar bagi generasi muda agar dekat dengan akar budaya bangsa,” tambah Meutya.

Kemajuan teknologi digital memberi banyak kemudahan, tetapi budaya tak bisa ditinggalkan, harus berjalan beriringan. Penguatan budaya ini dikatakan Menteri selaras dengan tugas Kemkomdigi yang tidak hanya mengatur tata kelola ruang siber, tetapi juga memastikan bahwa ruang komunikasi dan informasi menjadi medium bagi penyebaran nilai-nilai budaya bangsa.

Melalui literasi digital, program konten positif, dan kolaborasi dengan lembaga budaya, pemerintah hadir menyeimbangkan percepatan teknologi dengan pelestarian identitas nasional.

“Dengan demikian, anak-anak tidak hanya terlindungi dari sisi digital, tetapi juga mendapatkan ruang pembelajaran yang menanamkan rasa cinta tanah air, menghormati kearifan lokal, dan membangun karakter kebangsaan,” ujar Menteri.

Tujuan akhirnya jelas, anak Indonesia tumbuh aman di dunia digital, sehat secara jasmani, dan kuat dalam identitas budaya menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Cabut Pembekuan TDPSE TikTok Setelah Penuhi Kewajiban Data

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi) resmi mencabut status pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) TikTok Pte. Ltd., setelah platform tersebut memenuhi kewajiban penyampaian data yang diminta pemerintah.

“TikTok telah mengirimkan data yang diminta berkaitan dengan eskalasi traffic dan aktivitas monetisasi TikTok Live pada periode 25–30 Agustus 2025, melalui surat resmi tertanggal 3 Oktober 2025,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, pada Sabtu (4/10).

Dirjen Alexander menjelaskan, data yang disampaikan mencakup rekapitulasi harian atas eskalasi traffic, besaran monetisasi, serta indikasi monetisasi yang melanggar secara agregat. Berdasarkan analisis menyeluruh, Komdigi menilai kewajiban penyediaan data telah dipenuhi.

“Dengan dasar pemenuhan kewajiban tersebut, Komdigi mengakhiri status pembekuan sementara TDPSE dan mengaktifkan kembali status TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang terdaftar,” lanjutnya.

Dengan pencabutan pembekuan ini, masyarakat pengguna TikTok dapat tetap beraktivitas normal, sementara pemerintah memastikan ruang digital tetap sehat, aman, dan transparan.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Komdigi dalam menegakkan hukum dan membangun ekosistem digital yang terpercaya. Seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat) diingatkan untuk mematuhi ketentuan hukum nasional demi keberlanjutan ruang digital Indonesia.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi berkelanjutan dengan seluruh PSE Privat, guna memastikan efektivitas pelaksanaan regulasi serta keberlanjutan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan kondusif bagi seluruh pengguna,” tegas Alexander.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli Menteri Tersangkut Korupsi

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebastugaskan staf ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020.

“Hari ini juga saya tandatangani untuk membebaskan tugas saudara ES yang memiliki masalah hukum sampai nanti ada keputusan inkrah dari pengadilan,” kata Mensos Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (3/10).

Ia menegaskan ES dibebastugaskan sepenuhnya. Sehingga, yang bersangkutan dapat menghadapi proses hukum dengan sungguh-sungguh dan dengan keyakinannya.

“Kami mendukung dalam proses hukum yang dilakukan KPK. Dan kami harapkan ini menjadil pembelajaran bagi kita semua,” katanya. Gus Ipul mengatakan setelah status bebas tugas ini, ES tidak perlu lagi berkantor atau mengikuti kegiatan kantor. Ia pun menyebutkan ulang arahan Presiden Prabowo.

“Maka sesuai arahan Presiden, saya dan Pak Wakil Menteri tidak menolerir adanya tindakan korupsi,” katanya.
Gus Ipul menegaskan tidak akan mengajak, mengarahkan, meminta siapapun yang bekerja di lingkungan Kemensos untuk melakukan tindakan penyelewengan, KKN, dan juga korupsi. Hal ini akan terus digaungkan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Staf Ahli Menteri, Edi Suharto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Maluku Catat Sejarah, Lakukan Operasi Bypass Jantung Pertama Sejak Indonesia Merdeka

Provinsi Maluku mencatat sejarah baru dalam dunia kesehatan dengan keberhasilan operasi bypass jantung pertama yang dilakukan di RSUP Dr. Johannes Leimena, Ambon. Keberhasilan ini menandai kemajuan signifikan layanan jantung di Indonesia Timur, sekaligus simbol pemerataan akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang hadir langsung di Ambon, menyampaikan apresiasinya kepada tim medis, pemerintah daerah, dan pihak rumah sakit. Ia menegaskan capaian ini merupakan lompatan penting dalam sistem kesehatan nasional, terutama untuk layanan jantung di luar Pulau Jawa.

“Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, Maluku akhirnya bisa melakukan operasi bypass jantung pertama. Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi soal penyelamatan nyawa dan keadilan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers di RSUP Dr. Johannes Leimena, Jumat (3/10).

Menkes Budi mengungkapkan, selama ini pasien jantung dari wilayah timur Indonesia menghadapi kendala besar. Banyak yang harus dirujuk ke Surabaya atau Makassar, dengan perjalanan panjang, biaya tinggi, serta risiko terlambat mendapat penanganan.

Salah satu pasien, berinisial G, bahkan harus antre hingga nomor 289 untuk pemasangan ring di Surabaya melalui BPJS.

“Ini nyata terjadi, dan inilah yang ingin kami ubah,” tegas Menkes.

Pemerintah tengah membangun sistem layanan jantung nasional yang terintegrasi dari tingkat Puskesmas, rumah sakit kabupaten/kota, hingga rumah sakit provinsi. Operasi bypass di Ambon menjadi bagian penting dari inisiatif tersebut.

Menkes Budi menargetkan 34 provinsi di Indonesia mampu melakukan minimal dua prosedur utama, yaitu operasi bypass dan bedah katup jantung. Saat ini, sudah 28 provinsi yang melaksanakan layanan tersebut, dan Maluku kini resmi bergabung dalam daftar itu.

Ia juga mendorong kepala daerah untuk aktif mendukung layanan kesehatan jantung di wilayah masing-masing. Ia meminta para bupati dan wali kota di Maluku untuk memastikan dokter-dokter spesialis tetap bertugas di daerah, dan tidak pindah ke kota besar.

Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasinya atas komitmen pemerintah pusat. Menurutnya, capaian ini menunjukkan hadirnya negara dalam memperkuat layanan kesehatan di daerah.

“Ini menunjukkan komitmen dan kehadiran negara dalam memperkuat pembangunan kesehatan, serta membantu masyarakat mendapatkan akses pelayanan jantung tanpa harus dirujuk ke luar Maluku,” ujar Hendrik.

Ia menegaskan, RSUP Dr. Johannes Leimena sebagai rumah sakit rujukan akhir di kawasan timur memiliki peran strategis. Ke depan, pemerintah provinsi menargetkan lebih banyak rumah sakit di Maluku dapat menyelenggarakan layanan serupa, mengingat tantangan geografis wilayah kepulauan.

“Pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dari sisi SDM, infrastruktur, hingga alat kesehatan,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tragedi Musala Ambruk di Sidoarjo: 40 Korban Ditemukan, Pencarian Diperpanjang

Sudah 40 jenazah ditemukan dari puing reruntuhan musala Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, hingga Minggu (5/10) pukul 18.00 WIB. Alat berat mulai dari pemecah beton hingga eskavator terus mengais puing bangunan empat lantai yang ambruk itu, hingga akhirnya satu per satu jasad ditemukan.

Tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue – SAR) gabungan pun bergerak cepat. Dengan peralatan lengkap mulai Alat Pelindung Diri (APD), helm, kacamata khusus SAR, sarung tangan dan sepatu boots, mereka menerobos puing demi mengevakuasi jenazah yang telah tertimbun material selama tujuh hari.

Setelah ditemukan, jasad-jasad itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong khusus jenazah, disemprot disinfektan lalu dibawa menuju ambulance dan dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diidentifikasi.

Seiring dengan semakin terbukanya akses di lokasi terdampak, tim SAR gabungan kian sering menemukan korban yang meninggal dunia. Setiap temuan menjadi langkah berarti dalam proses pencarian, sekaligus membawa jawaban bagi keluarga dan wali santri yang selama ini menanti kepastian. Di tengah duka yang mendalam, upaya kemanusiaan terus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan empati.

Data pencarian korban pun terus berkembang. Hari ini, Minggu (5/10) sejak pukul 00.30 WIB hingga 18.00 WIB, sudah ada 15 jenazah yang ditemukan. Hal itu yang kemudian menambah jumlah korban meninggal dunia menjadi 40 orang.

Penemuan jenazah per hari ini paling banyak apabila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jika dirinci, pada Rabu (1/10) ditemukan sebanyak 3 jenazah, hari berikutnya Kamis (2/10) hanya 2 jenazah, kemudian Jumat (3/10) ada 9 jenazah, Sabtu (4/10) ditemukan 11 jenazah dan Minggu (5/10) sampai pukul 18.00 WIB sudah 15 jenazah ditemukan.

Data tersebut menandakan bahwa kinerja seluruh tim SAR gabungan semakin membuahkan hasil yang lebih baik, seiring dengan material tumpukan beton yang berangsur dapat disingkirkan.

Selain jenazah dalam kondisi utuh, tim SAR gabungan juga mendapatkan empat potongan bagian tubuh manusia. Empat potongan tubuh itu belum dapat dikonfirmasi sebagai tambahan jumlah temuan jenazah, termasuk apakah temuan itu merupakan dari satu tubuh yang sama. Proses identifikasi dengan berbagai indikator harus dilakukan demi keabsahan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pihak Disaster Victim Identification (DVI).

Penemuan jenazah untuk ke sekian kalinya itu sekaligus mengurangi jumlah angka korban dalam pencarian menjadi 23 orang. Data ini didapatkan dari daftar absensi yang dikeluarkan pihak pondok pesantren. Kendati demikian, jumlah angka tersebut sejatinya belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai data yang dapat divalidasi secara utuh, sebab ada beberapa kasus di mana salah satu santri tidak melaporkan kehadirannya kepada pengurus namun dihitung sebagai data korban hilang.

Kendati demikian, tim SAR gabungan tetap melanjutkan operasi pencarian sampai dipastikan sudah tidak ada jenazah atau potongan tubuh yang tersisa di lokasi kejadian.

Hari ini, menjadi hari ketujuh jika dihitung sejak hari kejadian atau Senin (29/9). Dalam standar prosedur pencarian dan pertolongan yang ditetapkan dalam operasi SAR atas insiden ini, telah ditentukan periode pencarian dan pertolongan dalam tenggat waktu selama tujuh hari. Operasi SAR terus dievakuasi dari hasil capaian kinerja, target dan sasaran serta kondisi lapangan termasuk berbagai pertimbangan lain dari segala aspek.

Sejak dipastikan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan pada hari keempat, proses SAR telah difokuskan untuk mengevakuasi jenazah sampai selesai. Artinya, operasi ini masih tetap dilanjutkan selama lebih dari tujuh hari hingga dapat dipastikan lagi tidak ada tanda-tanda keberadaan jenazah maupun potongan tubuh manusia.

Saat siaran pers ini disusun dari lokasi kejadian, mesin alat berat terus menderu, personel SAR gabungan bersiaga, termasuk mobil-mobil ambulance yang terus setia menanti untuk melayani. Dengan kata lain, besar kemungkinan data laporan jumlah korban akan terus berkembang.

Segenap unsur dari pemerintah pusat seperti BNPB, Basarnas, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan barisan para relawan terus berjuang selama 24 jam. Semua hadir bukan semata menjalankan tugas, tetapi sebagai wujud nyata kepedulian dan kemanusiaan, dari manusia untuk manusia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News