Beranda blog Halaman 877

Ajak Wujudkan Kemerdekaan Hakiki, Menag: Sejahtera Spiritual dan Sosial

Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya diukur dari kesejahteraan fisik, tetapi juga dari kematangan spiritual dan harmonisnya kehidupan sosial. Pesan ini ia sampaikan jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

“Setiap zaman melahirkan pahlawan Indonesia. Selalu ada pejuang di setiap pergerakan masa, dari dulu hingga kini,” ungkap Menag Nasaruddin Umar, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Mari bersama para pejuang masa kini kita kobarkan semangat pahlawan bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki. Tidak hanya sejahtera secara fisik, tapi juga spiritual dan sosial,” tuturnya.

Menurut Menag, sejak awal diraihnya kemerdekaan, unsur spiritual bangsa begitu melekat. “Kemerdekaan ini diraih atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa yang harus kita terus syukuri. Di dalamnya tersimpan kisah ribuan bahkan jutaan pahlawan bangsa yang telah mengukir keteladanan dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan,” ujar Menag.

Ia menjelaskan, perjuangan para pahlawan sarat dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi untuk menjaga bangsa yang majemuk seperti hamparan zamrud khatulistiwa ini agar tetap utuh, terlindungi, semakin maju, sejahtera, cerdas, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Menutup pesannya, Menag mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus mengibarkan Sang Saka Merah Putih sebagai simbol persatuan, kedaulatan, dan komitmen membangun bangsa yang maju. “Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. Mari bersatu, berdaulat, serta mewujudkan rakyat sejahtera dan Indonesia maju,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Andi Harun Kukuhkan Anggota Paskibraka Kota Samarinda untuk HUT Kemerdekaan RI ke-80

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, melalui Baadan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), melaksanakan pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Samarinda yang akan bertugas pada upaca peringatan HUT Kemerdekaaan RI ke 80. Kegiatan ini digelar di Ballroom, lantai X, Hotel Five Premiere, jalan Bhayangkara pada Kamis (14/08/25) malam.

Untuk diketahui, rekrutmen calon anggota Paskibraka Kota Samarinda telah berlansung sejak bulan Feruari 2025 dengan total 399 siswa-siswi SMA, SMK dan MAN. Tahap akhir telah dinyatakan lolos sebanyak 42 orang anggota Paskibraka, yang terdiri dari masing-masing 21 orang putra dan putri.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun secara resmi mengukuhkan mereka. Dalam kesempatan itu diungkapkanya, filosofi pengibaran Bendera Pusaka bukan hanya sebatas prosesi seremonial, tetapi juga perwujudan nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila serta manifestasi rasa cinta tanah air.

Menurut Wali Kota Andi Harun, Paskibraka adalah representasi seluruh warga Indonesia yang mencerminkan keberagaman dan persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke berdasarkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Melalui proses seleksi dan pelatihan, para anggota dibekali nilai-nilai Pancasila sebagai landasan bersikap dan berperilaku, sehingga mereka siap menjadi calon pemimpin bangsa yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab menjaga persatuan NKRI.

Wali Kota Andi Harun mengingatkan, tugas anggota Paskibraka bukan hanya mengibarkan bendera, tetapi juga merepresentasikan rasa cinta tanah air, dedikasi kepada bangsa, serta pengabdian untuk negara. Amanah ini, kata Andi Harun, tidak berakhir ketika upacara HUT Kemerdekaan selesai, melainkan menjadi awal perjuangan menumbuhkan semangat nasionalisme, jiwa kepeloporan, dan motivasi belajar.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan adalah ujung tombak peradaban sekaligus tolok ukur kesejahteraan bangsa.

“Selamat kepada putra-putri yang telah dikukuhkan sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada upacara peringatan detik-detik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tingkat Kota Samarinda,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Aplikasi JAGA DESA Memastikan Dana Desa Tepat Sasaran

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan desa antara Wali Kota/Bupati dengan Kajari se-Provinsi Lampung di Kota Metro, Kamis (14/8/25).

Mendes Yandri mengapresiasi langkah kolaborasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang diinisiasi oleh Jaksa Agung Muda Intelejen (JAMintel) Reda Manthovani lewat aplikasi JAGA DESA.

“Lewat aplikasi ini, Dana Desa Rp71 Triliun, khusus Lampung Rp2,3 Triliun diharapkan sesuai dengan peruntukkannya seperti untuk Ketahanan Pangan, Stunting atau Kemiskinan Ekstrem sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Dengan aplikasi JAGA DESA ini, maka Kepala Desa didampingi dan dibimbing kemudian diarahkan agar tidak terpeleset menggunakan Dana Desa.

Dengan adanya perjanjian kerja sama antara Kepala Daerah dan Para Kajari, Mendes Yandri berharap Para Jaksa membimbing dan diajak koordinasi agar tidak ada lagi Kades yang lakukan penyimpangan Dana Desa.

“Saya juga sudah minta kepada JAMIntel agar ada kolom Koperasi Desa Merah Putih karena telah menandatangani Permendes Nomor 10 tahun 2025 tentang persetujuan Kepala Desa untuk Proposal Bisnis Kopdes,” kata Mandes Yandri.

Nantinya Kopdes akan meminjam uang ke Bank dan bisnis nya didetailkan dalam Musyawarah Desa Khusus. Hal ini butuh pengawasan.

Jika ada di aplikasi JAGA DESA ada kolom Kopdes Merah Putih maka itu akan memudahkan pengawasannya.

“Mudah-mudahan nanti semua desa di Lampung akan maju,” kata Mendes Yandri.

Sebelumnya, JAM Intel Reda Manthovani mengatakan, kerja sama ini untuk monitoring dan maksimakan penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran.

Pengawasannya yaitu Para Kajari ini melakukan bimbingan langsung kepada Kades tanpa biaya apapun.

Untuk penindakan sesuai arahan Jaksa Agung dengan mengutamakan pembinaan terlebih dahulu.

“Sistem ini nge-link antara Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa,” kata Reda.

Turut hadir anggota DPR Sudin, Dirjen Bina Pemdes La Ode Ahmad, Gubernur Lampunh Rahmat Mirzani Djausal, Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Para Kepala Daerah se-Provinsi Lampung, Forkompimda, Para Pendamping Desa

Mendampingi Mendes Yandri, Inspektur Jenderal Teguh, Staf Khusus M Khoirul Huda dan Inspektur V Husen Fahmi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Apresiasi Kolaborasi Kejaksaan dan Petani Wujudkan Swasembada Pangan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melakukan Panen Raya dan Tanam Bersama di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Kamis (14/8/25).

Panen itu merupakan program dari Petani Mitra Adhyaksa di Kecamatan Binaan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

Dibawah guyuran hujan, Mendes Yandri bersama Jaksa Agung Muda Intelejen Reda Manthovani dan Gubernur Lampung Rahnat Mirzani Djausal terlihat semangat memanen padi dengan menggunakan mesin panen.

Setelah itu Mendes Yandri juga lakukan Tanam Bersama menggunakan Mesin Tanam Padi. Bahkan dirinya terlihat begitu semangat operasikan Mesin Tanam Padi tersebut memakai Topi Caping.

Mendes Yandri mengapresiasi atas kolaborasi strategis antara Kejaksaan dan petani dalam membangun ketahanan pangan nasional guna wujudkan Swasembada Pangan.

“Saya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentu mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung melalui program Petani Mitra Adhyaksa. Karena kita semua tahu, sumber pangan itu mayoritas berasal dari desa. Program ini sangat sejalan dengan Astacita ke-6 Presiden, yaitu membangun dari desa,” ujar kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri mengatakan, alokasi 20% Dana Desa khusus untuk ketahanan pangan, yang ke depan akan dikolaborasikan lebih intensif dengan program Kejaksaan seperti Jaga Desa.

“Bayangkan, dari total Dana Desa yang mencapai Rp71 triliun, sekitar Rp14 triliun bisa diarahkan untuk mendukung program-program produktif seperti budidaya padi, jagung, bahkan singkong yang potensial di Lampung. Kita pastikan dana itu tidak bocor dan tepat sasaran,” lanjutnya.

Kolaborasi antara Kejaksaan dan petani ini menjadi salah satu strategi konkret dalam mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat desa.

Program ini tak hanya memastikan pemanfaatan Dana Desa berjalan transparan, tetapi juga berdampak langsung bagi produktivitas sektor pertanian.

“Kalau petaninya kita dampingi, pupuk tidak bermasalah, panennya berhasil, maka kesejahteraan akan jadi kenyataan. Dan ini yang sedang dibangun oleh Kejaksaan dan para petani,” kata Mendes Yandri.

Sementara itu, Reda Manthovani, menekankan keberhasilan panen raya ini bukan hanya berdampak pada daerah, tetapi berpotensi memberi efek domino terhadap upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.

“Dengan berhasilnya panen di sini, tentu akan ada efek domino yang luar biasa. Diharapkan teman-teman Forkopimda di daerah lain juga bisa ikut turun tangan, mendukung program pemerintah pusat dalam hal ketahanan pangan,” ungkap Reda.

Jamintel juga mengisyaratkan program Petani Mitra Adhyaksa ini akan diperluas ke daerah lain, khususnya di wilayah Sumatera dan provinsi-provinsi strategis lainnya.

Gubernur Lampung menyambut baik kehadiran program ini di daerahnya sebagai titik pertama pelaksanaan di Pulau Sumatera.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Lampung memang layak menjadi pusat percontohan karena peran strategisnya sebagai lumbung pangan nasional.

Turut hadir anggota DPR Sudin dan Ketut Suwendra, Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Forkompimda Lampung Tengah dan masyarakat Desa Tempuran.

Mendampingi Mendes Yandri, Inspektur Jenderal Teguh, Staf Khusus M Khoirul Huda dan Inspektur V Husen Fahmi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bukti Negara Hadir, Kepala BNN Resmikan Gedung Kantor BNN Kabupaten Sambas

Sebagai daerah kawasan perbatasan yang dekat dengan Malaysia dan Laut Cina Selatan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) hadir secara resmi di Kabupaten Sambas. Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, bersama Penasihat DWP BNN RI, Ny. Rita Hukom meresmikan Gedung Kantor BNN Kabupaten Sambas yang terletak di jalan Ahmad Yani, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (13/8).

Peresmian kantor BNN Kabupaten Sambas ini dihadiri oleh para pejabat utama BNN, seperti Plt. Inspektur Utama, Dicky Kusumawardhana, Deputi Pencegahan, M. Zainul Muttaqien, Deputi Rehabilitasi, dr. Bina Ampera Bukit, Plt. Direktur Intelijen, Satria Oktoreza, dan Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat, Totok Lisdiarto. Selain itu, hadir juga Bupati Sambas, Satono, bersama jajaran Forkopimda lainnya, serta anggota DPRD yang turut mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Sambas.

Gedung kantor BNN Kabupaten Sambas yang berdiri memiliki luas 6.819 m². Kehadirannya merupakan wujud komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat upaya P4GN di wilayah perbatasan.

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menyampaikan bahwa Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga menjadi salah satu jalur yang rawan terhadap penyelundupan dan peredaran narkotika lintas negara. Kehadiran BNN di wilayah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran narkoba.

“Bangunan kantor BNN merupakan simbol kehadiran negara dalam melayani masyarakat, sekaligus simbol perlawanan negara terhadap para bandar narkoba. Apalagi Sambas sebagai salah satu daerah perbatasan yang rawan menjadi jalur lalu lintas penyelundupan narkoba dari luar negeri,” kata Kepala BNN RI dalam sambutannya.

Bupati Sambas, Satono, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kepala BNN RI dan jajaran yang hadir dalam peresmian BNN Kabupaten Sambas. Mengingat usaha 20 tahun akhirnya terlaksana di masa jabatannya.

“Kami berterima kasih kepada Kepala BNN RI dan pejabat dari Jakarta yang hadir untuk kedua kalinya di Sambas. Akhirnya kantor BNN Kabupaten Sambas bisa diresmikan, Kami menunggu selama 20 tahun untuk ini terwujud. Kami harap bisa membentengi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” kata Bupati Sambas.

Acara peresmian diwarnai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala BNN RI dan Bupati Sambas. Kemudian pemotongan pita sebagai tanda resmi beroperasinya Gedung Kantor BNN Kabupaten Sambas dan juga penerimaan enam kendaraan operasional berupa empat sepeda motor dan dua mobil.

Dengan diresmikannya gedung kantor BNN Kabupaten Sambas ini, diharapkan upaya pemberantasan narkotika di wilayah perbatasan semakin terintegrasi dan efektif, demi mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BPK Luncurkan SHARE Journal sebagai Terobosan Informasi Hukum Keuangan Negara

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, meluncurkan SHARE Journal (Jurnal Studi Hukum Keuangan Negara/Daerah) sebagai terobosan baru di bidang pengembangan ilmu hukum keuangan negara. Peluncuran SHARE Journal ini menjadi salah satu agenda dalam Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK 2025 yang mengusung tema “JDIH BPK sebagai Pilar Informasi Hukum dalam Mendukung Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah” di Kantor BPK, Selasa (12/8).

Dalam sambutannya, Ketua BPK menyampaikan bahwa workshop JDIH BPK menjadi agenda penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam layanan dokumentasi dan informasi hukum yang mendukung tugas pemeriksaan BPK. Tahun 2025 menjadi awal implementasi Rencana Strategis (Renstra) BPK 2025-2029 yang menargetkan peningkatan manfaat hasil pemeriksaan, pemanfaatan hasil investigasi dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, serta peningkatan kapasitas organisasi dan pelayanan publik.

“Kita semua berkomitmen untuk mewujudkan BPK yang bermartabat dan bermanfaat melalui hasil pemeriksaan yang berkualitas. Setiap insan BPK bertanggung jawab menjaga citra lembaga sebagai lembaga pemeriksa yang tepercaya, bebas, dan mandiri demi kepercayaan publik dalam pencapaian tujuan negara,” ujar Ketua BPK.

Berbagai inovasi JDIH BPK juga mendapat apresiasi Ketua BPK, di antaranya pengembangan database peraturan.bpk.go.id yang kini memuat lebih dari 275 ribu data peraturan perundang-undangan dan dikunjungi lebih dari 25 juta kali per tahun; penerapan elastic search untuk pencarian kata kunci hingga isi dokumen; aplikasi JDIH BPK Mobile; JDIH Corner di Perpustakaan Riset BPK; serta penerjemahan enam peraturan perundang-undangan ke dalam Bahasa Inggris untuk menjangkau audiens internasional. Hal ini menunjukkan kebermanfaatan inovasi BPK yang sangat berguna bagi masyarakat luas.

Sementara itu kehadiran SHARE Journal diharapkan dapat memperkuat peran BPK dalam menyediakan referensi hukum yang akurat, relevan, dan bermanfaat bagi pemeriksaan keuangan negara. Jurnal ini memuat artikel mengenai permasalahan di bidang hukum keuangan negara, yang meliputi aspek hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana terkait dengan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Menutup sambutannya, Ketua BPK mendorong seluruh peserta workshop untuk aktif berkontribusi dalam pengelolaan JDIH BPK. “Mari bersama-sama menghasilkan ide-ide inovatif demi pengelolaan JDIH BPK yang lebih optimal dan berdampak nyata,” pungkas Ketua BPK.

Hadir dalam kegiatan ini para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta para pegawai di lingkungan BPK yang hadir secara luring maupun daring.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Sepak Bola Nasional, Gubernur Pramono Siap Hidupkan Liga 3 dan Liga 4

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menerima kunjungan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, di Balai Kota DKI Jakarta, pada Kamis (14/8). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pengembangan sepak bola nasional yang digagas PSSI.
“Tadi, Pak Erick Thohir menyampaikan hal yang berkaitan dengan statuta PSSI, sekaligus mengajak bersama-sama menghidupkan kembali Liga 4, Liga 3, Piala Wali Kota, Piala Bupati, dan tentu saja di Jakarta ada Piala Gubernur. Klub-klub yang menjadi juara nantinya akan bertanding di tingkat nasional pada Piala Presiden,” jelas Gubernur Pramono.
Ia menyambut baik gagasan tersebut dan menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam memajukan olahraga di Ibu Kota.
“Jakarta menyambut baik arahan Ketua Umum PSSI, karena saya memang berkeinginan menghidupkan olahraga di Jakarta, salah satunya sepak bola. Jakarta akan menjadi salah satu provinsi yang memberikan dukungan penuh,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan pentingnya menghidupkan kembali kompetisi di level bawah seperti Liga 3 dan Liga 4. Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas penjaringan bibit pemain potensial bagi tim nasional.
“Jakarta punya Persija yang luar biasa, tetapi saya ingin jangan sampai Persija hanya menjadi mercusuar, sementara klub pembinaan di bawahnya tidak berkembang. Kami ingin menghidupkan kembali klub-klub berprestasi yang pada akhirnya dapat berkontribusi ke tim nasional,” kata Erick.
Ia juga mengungkapkan, PSSI sedang membangun tim nasional secara serius di berbagai strata usia, mulai dari U16, U17, U20, hingga U23. Untuk itu, ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai menjadi hal yang sangat penting.
“Tim nasional di semua level memerlukan banyak fasilitas olahraga. Ke depan, kita bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Pemprov DKI, salah satunya Jakarta International Stadium (JIS), baik untuk pertandingan senior maupun kelompok umur,” ujarnya.
Dalam mendukung pengembangan sepak bola di Jakarta, Pemprov DKI saat ini tengah menyempurnakan infrastruktur JIS. Upaya tersebut meliputi pembangunan sarana penghubung antara Ancol dan JIS, serta peningkatan kualitas rumput lapangan dengan teknologi perawatan modern seperti yang digunakan di Singapura. Langkah ini diharapkan membuat JIS layak menjadi salah satu venue pertandingan tim nasional di berbagai level usia.
Erick menegaskan, pemanfaatan JIS sebagai kandang tim nasional tidak akan mengganggu aktivitas Persija. Menurutnya, pertandingan tim nasional bisa berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.
“Tim nasional adalah milik kita semua. Kandangnya ada di seluruh Indonesia. U17, misalnya, main di Sumatera Utara. JIS bisa menjadi salah satu kandang pertandingan tim nasional. Fasilitas seperti JIS justru akan memperkuat kiprah tim nasional di berbagai kompetisi,” tandasnya.

Ia berharap, dengan dukungan penuh Pemprov DKI dalam pembinaan sepak bola dari tingkat daerah hingga nasional, dapat lahir lebih banyak talenta terbaik yang mampu membawa prestasi Indonesia bersinar di kancah internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Dody Tinjau Sekolah Rakyat Politeknik Kota Malang, Semua Fasilitas Bermanfaat Bagi 100 Siswa

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau Sekolah Rakyat (SR) Politeknik Kota Malang yang berada di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi berlokasi di Jalan Raya Tlogowaru, pada Rabu (13/8).

Tinjauan ini merupakan komitmen Kementerian PU untuk memastikan telah digunakannya infrastruktur pendidikan untuk mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto di seluruh Indonesia.

Kehadiran Menteri Dody di SR Poltekom Malang disambut penuh semangat dan ceria oleh para siswa “Saya senang sekali antusias siswa di Sekolah Rakyat ini, artinya mereka juga semangat dalam belajar,” kata Menteri Dody.

Menteri Dody juga sempat memotivasi para siswa untuk semangat belajar. “Belajarlah yang rajin agar terwujud cita-citamu,”terang Menteri Dody.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Dody memeriksa secara langsung setiap fasilitas sekolah, mulai dari ruang kelas, asrama pria, asrama putri, ruang makan, dapur, hingga ruang sanitasi seperti toilet pria dan wanita.

Menteri Dody juga menekankan pentingnya kebersihan agar belajar jadi nyaman,”Jika bersih maka belajar jadi fokus,” ungkap Menteri Dody.

Sekolah Rakyat (SR) Politeknik Kota Malang dikerjakan Direktorat Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum merupakan salah satu dari 63 SR tahap I yang telah selesai di renovasi dan digunakan proses belajar mengajar sejak 14 Juli 2025. Telah difungsikan sebagai sarana pendidikan jenjang SMP dengan jumlah 4 Rombongan Belajar (Rombel) berjumlah 100 siswa. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 26 Sekolah Rakyat, dan untuk Kota Malang sendiri terdapat 2 Sekolah Rakyat.

Pekerjaan renovasi Sekolah Rakyat (SR) Politeknik Kota Malang dikerjakan selama 60 hari Kalender sejak 10 Mei 2025 hingga 8 Juli 2025 dengan anggaran senilai Rp 3,79 miliar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Antar Langsung Undangan Upacara 17 Agustus dari Presiden kepada Istri Gus Dur

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengantarkan langsung undangan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Negara dari Presiden Prabowo Subianto kepada Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid. Penyerahan undangan dilakukan di kediaman Sinta Nuriyah di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (14/8) sore.

Tampak Sinta Nuriyah menerima secara langsung undangan yang dibawa Gus Ipul. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menyampaikan rasa syukurnya bisa bertemu langsung dengan istri almarhum Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“Alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Bu Sinta Nuriyah untuk mengirim undangan dari Presiden, untuk mengikuti upacara 17 Agustus,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, “Dan alhamdulillah Bu Sinta insyaallah akan hadir langsung di upacara 17 Agustus.”

Upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 RI di Istana Negara akan menjadi momentum kebersamaan nasional, dengan menghadirkan berbagai tokoh bangsa dari berbagai latar belakang. Kehadiran para tokoh di upacara peringatan kali ini diharapkan menjadi simbol persatuan dan penghormatan terhadap jasa para pendahulu bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkomdigi Desak Roblox Perbaiki Sistem Demi Lindungi Anak Indonesia

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta pengembang gim Roblox untuk memperbaiki sistem dalam platformnya agar sesuai dengan aturan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

“Kami menekankan pentingnya menghormati dan menjalankan aturan perlindungan anak yang berlaku di sini,” jelasnya usai pertemuan dengan perwakilan Roblox Asia Pacific di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/08/2025).

Meutya mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, muncul kekhawatiran dari orang tua dan pendidik di Indonesia mengenai paparan konten dan interaksi yang tidak layak di Roblox. Bahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sempat mengimbau siswa untuk tidak bermain Roblox.

Oleh karena itu, Kemkomdigi meminta Roblox membatasi akses komunikasi antar pengguna anak, menyaring konten user-generated yang vulgar, dan memperjelas fitur kontrol orang tua (parental control).

“Pembenahan ini memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari konten dan interaksi yang berpotensi membahayakan di ruang digital,” jelasnya.

Meutya berharap Roblox sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sudah terdaftar sejak 2022 dapat berperan dalam membangun ekosistem internet yang aman, bermanfaat, dan produktif.

“Kami berharap Roblox menjadi contoh bagaimana sebuah platform mengutamakan keselamatan pengguna muda, sehingga ruang digital di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, bermain, dan berkarya,” tandasnya.

Meutya menegaskan Kementerian Komdigi akan memberikan waktu kepada Roblox untuk melakukan pembenahan dan akan melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan gim Roblox memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News