Beranda blog Halaman 997

Indonesia Pimpin Arah Baru Eliminasi Malaria di Asia Pasifik

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin upaya eliminasi malaria di kawasan Asia Pasifik melalui penyelenggaraan Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria ke-9 yang digelar di Bali.

Forum yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri lebih dari 200 peserta dari 23 negara, termasuk pemimpin politik, pakar kesehatan, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas negara dalam menanggulangi malaria, penyakit yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di kawasan.

Plt Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, drg. Murti Utami, MPH, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting bagi negara-negara Asia Pasifik untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen menuju eliminasi malaria secara menyeluruh.

“Kita tahu bahwa malaria bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan keadilan, pembangunan, keamanan, dan kebijakan publik,” ujar drg. Murti Utami saat membuka pertemuan, Senin (16/6).

Meski sejumlah negara telah mencatat kemajuan signifikan dalam pengendalian malaria, kawasan Asia Pasifik masih menghadapi berbagai tantangan besar, seperti tingginya beban kasus, mobilitas lintas batas, munculnya malaria zoonotik, resistensi obat, serta dampak perubahan iklim.

“Kita tidak memulai dari nol. Di seluruh kawasan, kita telah memiliki fondasi yang kuat, termasuk upaya berbasis komunitas dan inovasi-inovasi yang berhasil. Yang kita perlukan saat ini adalah mempercepat, menyelaraskan, dan mempertahankan upaya-upaya tersebut,” lanjutnya.

Indonesia juga menekankan pentingnya diplomasi kesehatan dan solidaritas regional sebagai kunci untuk mencapai target eliminasi malaria pada 2030.

“Mari manfaatkan forum ini untuk mempererat kolaborasi, tidak hanya antar Kementerian Kesehatan, tetapi juga lintas sektor dan lintas negara,” tutup drg. Murti.

Dalam sambutan video yang ditayangkan di forum, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas kepemimpinannya dalam memerangi malaria, baik di tingkat nasional maupun regional.

“Eliminasi nasional bukanlah hal yang mustahil—target ini berada dalam jangkauan. Kemajuan signifikan dalam pengurangan penularan juga telah dicapai di berbagai negara lain di kawasan Asia Pasifik,” ujar Tedros.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pencapaian ini kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam konteks pendanaan kesehatan global.

“Hal ini membutuhkan komitmen politik yang berkelanjutan serta kolaborasi yang lebih luas antar sektor, negara, dan mitra pembangunan,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Budi Jelaskan Peran DNA dalam Perkembangan Terapi Modern

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa penemuan struktur DNA merupakan titik balik revolusioner dalam dunia medis, layaknya peran penemuan partikel terkecil dalam fisika yang memicu lahirnya industri teknologi modern. Masa depan kesehatan global, menurutnya, akan ditentukan oleh kemampuan umat manusia dalam memahami dan memanfaatkan komponen biologis paling dasar—DNA.

“Penemuan-penemuan ilmiah besar selama ini selalu dimulai dari pemahaman terhadap komponen terkecil,” ujar Menkes Budi saat menyampaikan pidato kunci dalam International Conference di Awan Auditorium UID Bali Campus, Senin (16/6).

Ia menjelaskan, sebagaimana pemahaman terhadap atom dan partikel subatomik di bidang fisika yang melahirkan laser, transistor, mikroprosesor, hingga internet, kini hal serupa tengah terjadi dalam dunia medis dengan DNA sebagai pusat revolusinya.

Struktur heliks ganda DNA yang ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick pada 1952, lanjutnya, bukan sekadar pencapaian ilmiah, melainkan fondasi bagi lompatan besar dalam dunia pengobatan modern—mulai dari simulasi biologis, rekayasa molekuler, hingga pengembangan terapi baru.

“Dulu, mengembangkan terapi berbasis otot bisa memakan waktu 10 hingga 30 tahun. Sekarang, berkat simulasi DNA, solusi bisa ditemukan hanya dalam waktu 22 bulan,” ungkapnya.

Menkes Budi juga memaparkan bahwa bioteknologi kini tengah membentuk industri medis baru, ditandai dengan penggunaan _monoclonal antibody, protein inducers_, serta teknologi GLP-1 untuk pengendalian berat badan dan PCSK9 untuk kolesterol tinggi, semua berbasis pemahaman mendalam terhadap DNA.

“Industri kesehatan kini mengalami pergeseran besar, seperti yang dulu terjadi di bidang teknologi. Ini bukan sekadar perbaikan layanan, tapi perubahan paradigma. Kita sedang membangun sistem pengobatan baru yang lebih presisi, personal, dan berbasis data biologis,” jelasnya.

Menurutnya, revolusi ini tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga merambah ke hewan, tumbuhan, dan keseluruhan ekosistem kehidupan.

“Ilmu kehidupan sekarang berkembang dengan sangat cepat. Pemahaman tentang komponen terkecil ini membuka peluang besar untuk memahami dan mengintervensi kehidupan secara menyeluruh,” ujarnya.

Sebagai lulusan fisika, Menkes Budi melihat paralel yang kuat antara sejarah revolusi teknologi dan yang kini terjadi di bidang kesehatan. Sama seperti penemuan transistor melahirkan industri komputer, penemuan DNA telah membuka jalan menuju industri medis yang tak kalah dahsyat.

“Saya percaya, dalam 10, 15, atau 20 tahun ke depan, industri kesehatan akan mengalami lompatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tambahnya.

Di akhir pidato, Menkes Budi menekankan pentingnya menjadikan sains sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang kesehatan. Ia mengajak semua pihak untuk terus belajar dan terbuka pada perubahan.

“Penemuan terhadap komponen terkecil—baik di fisika maupun di biologi—selalu membangkitkan potensi baru bagi umat manusia. Jadi tetap sehat, tetap belajar, dan tetap berharap,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Siapkan Standar Pelayanan Publik Peternakan Berbasis Sistem Digital

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan publik, khususnya pada sektor perizinan di bidang peternakan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha berjalan secara cepat, efisien, dan transparan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pembenahan sistem pelayanan merupakan komitmen utama Ditjen PKH dalam menjawab harapan masyarakat, sekaligus mendukung kebijakan nasional terkait percepatan layanan publik.

“Pelayanan perizinan harus memberi kemudahan, bukan mempersulit. Kami ingin pelayanan publik di sektor peternakan dibangun berbasis sistem yang andal, tanpa bergantung pada individu. Trust in system, not in person,” ujar Agung Suganda, di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Dalam proses evaluasi ini, Ditjen PKH juga menyiapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang mengacu pada ketentuan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Nantinya, standar ini akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dirjen sebagai acuan seluruh unit pelayanan di lingkungan Ditjen PKH.

Agung menambahkan bahwa perbaikan prosedur harus dilakukan secara realistis dan adaptif. Persyaratan pelayanan tidak boleh memberatkan pemohon, terutama di tingkat lapangan. Selain itu, pelayanan juga harus mengedepankan kecepatan dan kepastian waktu sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang berlaku.

“Kita harus berupaya menyelesaikan dalam waktu yang lebih cepat dari itu. Kita harus agile, mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tanpa keluar dari koridor hukum,” kata Agung.

Salah satu inovasi yang akan dikembangkan adalah sistem perizinan yang tidak kembali ke awal proses saat terjadi penolakan. Pemohon hanya perlu melakukan perbaikan pada titik yang menjadi alasan penolakan sebelumnya. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat waktu pelayanan dan menghindari frustasi dari masyarakat.

Ditjen PKH juga berkomitmen untuk meniadakan interaksi tatap muka langsung dalam proses pelayanan, demi mencegah potensi konflik kepentingan dan menjaga integritas lembaga. Penguatan teknologi digital, integrasi sistem informasi, dan penyederhanaan alur proses menjadi strategi utama ke depan.

Agung menegaskan, “Kami ingin setiap unit pelayanan di Ditjen PKH tidak hanya patuh pada prosedur, tetapi juga mampu memberikan pelayanan sepenuh hati. Pelayanan publik adalah wajah kita, dan wajah itu harus mencerminkan kepercayaan.”

Langkah perbaikan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar seluruh kementerian mempercepat layanan publik, mengedepankan keterbukaan informasi, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Mulai Pematangan Lahan Untuk Pembangunan Labkesmas

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Kota Cimahi segera mewujudkan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Keberadaannya diharapkan mampu melayani beragam jenis pemeriksaan laboratorium secara komprehensif.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana memimpin langsung proses pematangan lahan untuk Labkesmas Kota Cimahi yang berada di Jalan Sukimun-Baros Kota Cimahi, Senin (16/6/2025). Pematangan lahan dilakukan dengan penyiapan lahan, termasuk menggunakan alat berat.
“Hari ini launching pematangan lahan yang akan dibangun Labkesmas yang ada di Jalan Sukimun. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi masyarakat untuk pelayanan kesehatan,” ujar Wali Kota Cimahi Ngatiyana.
Dia mengatakan, pemadatan merupakan tahap awal dalam pembangunan gedung Labkesmas. “Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai dibangun. Kita pemadatan tahap per tahap, mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan dengan baik. Targetnya Desember selesai untuk pembangunannya,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi Mulyati mengatakan, pematangan lahan dilakukan sebagai persiapan pembangunan Labkesmas. “Untuk pembangunannya sendiri InsyaAllah akan kami mulai laksanakan setelah pematangan lahan selesai. Target Labkesmas ini akan selesai dibangun pada bulan Desember tahun 2026,” ujarnya.
Menurut dia, Labkesmas Kota Cimahi nantinya melakukan pelayanan sesuai kewenangan di tingkat kabupaten/kota. “Yang pertama adalah untuk pemeriksaan spesimen klinis. Bisa untuk pemeriksaan darah rutin atau hematologi misalnya. Untuk pemeriksaan narkoba juga nanti bisa kita lakukan,” imbuhnya.
Selain itu, Labkesmas Kota Cimahi juga dapat melakukan pemeriksaan spesimen lingkungan. “Bisa juga untuk pemeriksaan spesimen lingkungan. Seperti pemeriksaan kualitas air akan bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup tentunya. Kemudian kualitas air kolam renang, keamanan pangan, dan limbah,” tambahnya.
Yang tidak kalah penting, lanjut dia, pemeriksaan laboratorium untuk kegiatan surveilans penyakit dan faktor risiko berbasis laboratorium.
“Seperti misalnya penyakit DBD dan penyakit-penyakit lainnya yang merupakan kewenangan dari Tier 2 atau Tingkat 2,” ungkapnya.
Selama ini pemeriksaan spesimen dilakukan sesuai kewenangan layanan kesehatan. “Kalau yang pemeriksaannya menjadi kewenangan puskesmas, tentu kami lakukan di puskesmas. Tetapi apabila puskesmas itu tidak bisa, kami mengirim ke Labkesda Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Lahan yang digunakan merupakan aset Pemkot Cimahi. “Kami akan membangun dua lantai dan akan memiliki basement untuk tempat parkir motor,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ngatiyana-Adhitia Cek Proyek yang Bisa Tuntaskan Masalah Kemacetan di Bunderan Jati

Penulis
Syifa
-

Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana-Adhitia Yudisthira meninjau langsung proyek pelebaran radius tikung Jalan Rd. Daeng Ardiwinata-Jalan Rd. Demang Hardjakusumah pada Senin (16/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, mereka melakukan groundbreaking proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun 2025 sebesar Rp2.243.187.675 itu.

“Ini pelebaran radius tikung, kita namakan Bunderan Jati yang menghubungkan antara Jalan Rd. Demang Hardjakusumah, Jalan Cihanjuang (Daeng), dan Jalan Jati,” ujar Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.

Ngatiyana berharap pelebaran radius tikung yang dinamakan Bunderan Jati itu bisa rampung secepatnya sehingga bisa segera dimanfaatkan masyarakat.

“Mudah-mudahan pembangunan ini akan kita lakukan sesegera mungkin, selesai tepat waktu dan kualitasnya bagus. Dan saya mohonkan juga saling kita menjaga agar pembangunan ini lancar. Karena kita niatan kerja cepat dan bisa segera inikmati oleh masyarakat,” kata Ngatiyana.

Dirinya menjelaskan, di kawasan tersebut akan dibuatkan bunderan hingga pemasangan lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Pelebaran Bunderan Jati itu dilakukan untuk mengentaskan kemacetan di kawasan tersebut. Sebab, kawasan itu kerap menjadi titik simpul kemacetan khususnya saat jam sibuk seperti pagi dan sore hari.

“Kepada masyarakat semuanya barangkali terganggu di dalam perjalanannya, mungkin terganggu lingkunganya, kami sedang proses pembangunan Bundaran Jati ini,” tandas Ngatiyana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Job Fair di Kelapa Gading dan Koja Berlangsung Hingga Besok

Penulis
Syifa
-

Bursa kerja atau job fair di Gedung Judo Kelapa Gading, Jalan Kelapa Puan Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur dan Gedung Remaja Koja, Jalan Balai Rakyat Raya, Kelurahan Tugu Selatan berlangsung mulai 17-18 Juni 2025.

Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Dani Sudrajat mengatakan, bursa kerja ini bertujuan memfasilitasi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai minat dan kebutuhan perusahaan.

“Bursa kerja ini di dua lokasi ini melibatkan 38 perusahaan dan menyediakan lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan,” ujarnya, Selasa (17/6).

Dani menjelaskan, untuk meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja di Jakarta, pihaknya juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Sehingga, selain bisa menjadi pekerja, mereka juga bisa berwirausaha.

“Kepada industri atau perusahaan yang bergabung dalam kegiatan ini semoga bisa mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mari kita sukseskan job fair di Jakarta,” ajaknya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman menyampaikan apresiasi dan dukungan atas pelaksanaan bursa kerja tersebut.

Ia berharap, kegiatan ini mampu menyerap pencari kerja sebanyak-banyak agar pengangguran di Jakarta Utara berkurang.

“Banyak perusahaan atau industri di Jakarta Utara, sangat disayangkan kalau warga kita masih banyak yang mencari kerja,” ungkapnya.

Kepala Suku Dinas Nakertransgi Jakarta Utara, Noviar Dinaryanti menuturkan, job fair di Kecamatan Kelapa Gading melibatkan 20 perusahaan. Sementara, di Kecamatan Koja ada 18 perusahaan.

Ia menambahkan, dalam bursa kerja tersebut ada beberapa perusahaan yang melakukan interview atau wawancara langsung calon pekerja di lokasi.

“Kegiatan berlangsung dari pukul 10.00 hingga 16.00. Peserta job fair sudah mendaftar melalui link agar tidak ada antrean pelamar,” bebernya.

Sementara itu, salah seorang pencari kerja asal Cilincing, Intan (28), mengaku merasa senang dengan adanya program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mengadakan bursa kerja di tingkat kecamatan.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi saya yang baru kehilangan pekerjaan. Semoga ada perusahaan yang menerima saya,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Tawarkan Kerja Sama Lintas Daerah Atasi Persoalan Urban

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai daerah dalam menghadapi berbagai tantangan urban, mulai dari ketahanan pangan, pengelolaan sampah, hingga transportasi dan ketersediaan air bersih.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama Tahun 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/6).

“Jakarta sangat senang, gembira untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan semua kepala daerah yang ada di 10 provinsi ini,” ujar Pramono.

Ia pun mengajak daerah mitra untuk bekerja sama dalam bidang pertanian dan pangan. Jakarta saat ini memiliki lahan pertanian yang sangat terbatas, yakni sekitar dua persen dan didominasi pertanian modern.

Dengan populasi yang mencapai 15 juta jiwa di siang hari dan 10,8 juta di malam hari, kebutuhan pangan Jakarta sangat tinggi.

“Inilah yang kami tawarkan. Pertama, bisa kerja sama untuk urusan beras, daging, secara konkret kemudian untuk hal-hal yang lain,” katanya.

Sementara untuk penanganan masalah sampah, Pramono optimistis akan segera terselesaikan, terutama dengan hadirnya teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, yakni insinerator dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Dengan cadangan 55 juta ton sampah di Bantargebang dan penambahan 7.700 ton sampah baru Jakarta setiap harinya, Pramono menyebut pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi baru di Jakarta.

“Jakarta ini sekarang tiba-tiba punya harta karun. Harta karun namanya sampah, karena teknologi sekarang ini sudah ditemukan, baik oleh Cina, Eropa, Jepang,” ucap Pramono.

Berdasarkan arahan Presiden, Pemprov DKI Jakarta akan membangun empat hingga lima PLTS, yang memiliki kapasitas harian 2.500 ton sampah. Karena itu, ia menawarkan kerja sama dengan berbagai provinsi lainnya untuk menyelesaikan masalah sampah di Jakarta.

“Setiap hari saya mendapatkan tamu hampir urusannya sampah. Karena teknologinya sudah sangat gampang dan semuanya mengaku mendapatkan arahan Bapak Presiden,” lanjutnya.

Di bidang transportasi, Pramono menyebut bahwa kemacetan di ibu kota tidak bisa diselesaikan hanya dengan layanan Transjakarta. Untuk itu, Pemprov DKI akan memperluas layanan transportasi publik Transjabodetabek dengan membuka 10 rute baru.

“Untuk Transjabodetabek ini, wilayah yang bersinggungan langsung dengan Jakarta adalah Jawa Barat dan Banten. Maka kami akan membuka kurang lebih 10 rute baru,” kata Pram.

Hingga saat ini, lima rute baru Transjabodetabek telah beroperasi. Di antaranya yakni Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK 2, Blok M-Bogor, Blok M-Depok dan Blok M-Vida Bekasi.

Untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik, Pemprov DKI akan memberikan gratis biaya Transjabodetabek bagi 15 golongan masyarakat, termasuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, dan Tangerang Selatan.

Subsidi ini akan didanai melalui peningkatan tarif parkir dan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.

“ERP sepenuhnya akan kami gunakan untuk memberikan subsidi bagi warga di luar Jakarta,” kata dia. Selain itu, Pramono juga menargetkan 100 persen pemenuhan air bersih di Jakarta pada 2029. Saat ini, baru 71 persen kebutuhan air Jakarta terpenuhi dari Waduk Jatiluhur.

Terkait proyek Waduk Karian yang belum berjalan optimal, Pramono pun menyatakan kesiapan Jakarta untuk mengambil alih penyelesaian proyek tersebut jika kontraktor saat ini tidak mampu.

“Kenapa itu kami lakukan? Karena saya mengejar di tahun 2029, air di Jakarta itu 100 persen terpenuhi air bersih. Sekarang baru 71 persen,” tuturnya.

Saat ini, lanjutnya, PAM Jaya memiliki sekitar dua juta pelanggan. Ia menargetkan jumlah pelanggan PAM Jaya meningkat hingga tiga juta pada 2029 dan mendorong untuk Go Public atau melakukan Initial Public Offering (IPO).

Rencana Go Public PAM Jaya ini diyakini akan memberikan keuntungan. Karena itu, Pramono mendorong terjalinnya kerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat dan juga Banten.

Terakhir, Pramono menyinggung permintaan hibah dari daerah, terutama untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Ia menyampaikan, Pemprov DKI akan memprioritaskan daerah yang tidak berdekatan langsung dengan Jakarta dalam pemberian hibah.

Dalam rapat kerja ini, Gubernur Pramono menegaskan bahwa kerja sama konkret yang paling diutamakan yakni terkait penyediaan suplai pangan, terutama produk pertanian dan daging.

“Saya membuka diri untuk bisa bekerjasama, walaupun kita sudah menandatangani kesepakatan ada enam tadi, tetapi sekali lagi kolaborasi yang lebih detail memang diperlukan,” tandas Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tekankan Penguatan Hubungan Baik dengan Singapura

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menekankan penguatan hubungan yang kuat dengan negara-negara sahabat, termasuk Singapura. Dalam keterangannya kepada awak media, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa hubungan yang baik dengan negara sahabat dipandang Presiden Prabowo sebagai sebuah aset berharga yang luar biasa apalagi di tengah situasi global yang tidak menentu.

“Oleh karena itu, beliau tadi menekankan kepada para menteri-menteri yang ikut dalam rapat atau pertemuan bilateral bahwa sekali lagi merupakan kepentingan nasional Indonesia untuk memiliki hubungan yang baik dengan Singapura sebagai salah satu negara terdekat dengan kita,” kata Menlu Sugiono usai mendampingi Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya di Singapura, pada Senin, 16 Juni 2025.

Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Singapura diawali dengan upacara penyambutan resmi oleh Presiden Singapura di Istana Kepresidenan dan diikuti courtesy call keduanya. Setelah itu, Presiden melanjutkan pertemuan bilateral dalam Leaders’ Retreat bersama PM Wong.

“Tadi ada satu sesi yang hanya empat mata dilakukan oleh Pak Presiden dan Perdana Menteri Wong. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan dengan dua delegasi,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Sugiono kedua pemimpin membahas berbagai inisiatif konkret yang memperkuat kemitraan di sejumlah bidang. Sebanyak 19 dokumen kerja sama yang mencakup kolaborasi antarlintas sektor telah disepakati dan ditandatangani oleh sejumlah menteri dari kedua negara.

“Tadi juga dipertukarkan beberapa MOU yang sudah ditandatangani oleh beberapa Menteri dari kedua belah negara,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Pekanbaru Dukung Putusan MK, Sekolah Negeri dan Swasta Akan Digratiskan melalui Bosda

Penulis
Syifa
-
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU‑XXII/2024. Putusan MK itu menyatakan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Putusan tersebut menyebutkan secara tegas wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Berlaku untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Artinya, anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri dan harus bersekolah di swasta tetap berhak mendapatkan pendidikan gratis.
Menanggapi putusan tersebut, Agung menyatakan dukungannya. Ia mengungkapkan, Pemko Pekanbaru sejak awal telah menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Skema itu direncanakan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
“Saya sangat setuju dengan keputusan MK. Sejak saya dilantik, saya telah instruksikan kepada Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu tidak putus sekolah,” ungkapnya.
Jika tidak tertampung di sekolah negeri, anak-anak dari keluarga tak mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Biaya pendidikan di sekolah swasta ditanggung oleh pemko melalui Bosda.
Anggaran Bosda telah disiapkan dalam APBD Kota Pekanbaru. Keputusan MK ini semakin memperkuat legalitas serta kenyamanan dalam pelaksanaannya.
Diharapkan, seluruh sekolah dasar dan menengah pertama, baik negeri maupun swasta, dapat digratiskan. Hal ini demi menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Terkait pembiayaan, Agung menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi beban. Melainkan, biaya pendidikan itu bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
“Apakah ini menjadi beban atau tidak, yang jelas ini adalah tanggung jawab kami. Kalau pemerintah pusat menetapkan bahwa pembiayaan berasal dari anggaran daerah, kami siap. Ini adalah bagian dari komitmen untuk meringankan beban masyarakat dan mendukung program nasional yang harus kami jalankan,” tegasnya.

Sementara itu, implementasi teknis dari putusan MK ini masih menunggu koordinasi lebih lanjut antara pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, DPR, dan arahan Presiden. Namun bagi Pemko Pekanbaru, kesiapan anggaran dan semangat membantu masyarakat telah lebih dulu disiapkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bertolak dari Singapura, Presiden Prabowo Lanjutkan Lawatan ke Rusia

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninggalkan Singapura pada Senin malam, 16 Juni 2025, usai menyelesaikan rangkaian kunjungan kenegaraan selama dua hari di negara tersebut. Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan Udara Paya Lebar Air Base sekitar pukul 22.45 waktu setempat.

Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, serta Duta Besar RI di Singapura Suryo Pratomo dan Atase Pertahanan KBRI Singapura Kolonel Hendra Supriyadi.

Sebelum meninggalkan Singapura, Presiden Prabowo telah menjalani sejumlah agenda kenegaraan sejak pagi hari. “Senin pagi, 16 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya di Singapura dengan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Parliament House. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam keterangannya pada Senin, 16 Juni 2025.

Setelah upacara penyambutan, Presiden Prabowo juga menggelar pertemuan bilateral tahunan Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyebut momentum Leaders’s Retreat kali ini sebagai tonggak penting dalam babak baru hubungan bilateral kedua negara.

Tidak hanya itu, momen istimewa juga mewarnai kunjungan kenegaraan kali ini. Presiden Prabowo berkesempatan memberikan nama anggrek hasil persilangan “Paraphalanthe Dora Sigar Soemitro”, sebagai penghormatan kepada almarhumah ibundanya.

“Nama anggrek tersebut dipilih langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk penghormatan kepada almarhumah ibunda tercinta, Dora Sigar Soemitro,” ungkap Seskab Teddy.

Usai agenda di Singapura, Presiden Prabowo akan melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia, dalam rangka memenuhi undangan langsung Presiden Vladimir Putin untuk kunjungan kenegaraan sekaligus menjadi pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025.

“Kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan yang sangat strategis untuk memperkuat kerja sama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Dan tentunya, ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara besar, semakin dipandang di mata dunia, terutama di tengah berkembangnya berbagai tantangan global yang sedang meningkat,” ucap Seskab Teddy.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Rusia adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...996997998...4,919Halaman 997 dari 4,919