.webp)
Suarapemerintah.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat pernyataan akan membantu siswa yang tidak lolos PPDB tahun ajaran 2020/2021 yang akan masuk ke sekolah swasta.
Pernyataan ini dibenarkan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta Catur Laswanto. Ia menambahkan bantuan Pemprov tersebut akan memfokuskan kepada siswa yang terdampak Covid-19.
“Jadi prioritasnya adalah siswa terdampak Covid-19 sekaligus tidak diterima di sekolah negeri”.ucapnya dalam rapat pimpinan Pemprov DKI Jakarta yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7/2020).
Untuk memastikan bantuan tersebut, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang menyocokkan data siswa pada PPDB dan data bantuna sosial Covid-19.
“Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak Covid-19. Mereka yang layak dan terdampak Covid-19 adalah mereka yang sudah masuk dalam data bansos,” ucap Catur.
Secara teknis ia mejelaskan, yang nanti akan dicocokkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua yang terdampak Covid-19.
Pada PPDB lalu, total jumlah siswa yang mendaftar adalah 358.664. Siswa yang berhasil diterima di negeri 232.653 sementara yang tidak diterima 126.011.
Dari data diatas ia menyebut setelah dicocokan dengan data bansos ada 85.508 siswa yang berhak mendapat bantuan dari Pemprov DKI jakarta.
Sementara untuk perkiraan biaya dengan jumlah siswa tersebut adalah 171 miliar Rupiah yang harus disiapkan Pemprov DKI Jakarta.
“Angka ini adalah sebuah hasil yang sudah dilakukan analisa oleh teman-teman di Disdik dan juga adanya kemauan dari BMPS untuk memberikan keringanan kepada siswa sehingga jumlahnya seperti yang tersebut dalam paparan ini adalah 171.065.500.000 perkiraan uang yang dibutuhkan sekiranya Pemprov DKI Jakarta akan melakukan atau memberikan bantuan biaya masuk bagi siswa terdampak Covid-19,” tuturnya.
