Untuk lokasi ke-2 berada antara Desa Waai dan Desa Liang (dengan luas 574 Ha, terdapat pembangunan pembangkit listrik uap namun sedang mangkrak serta belum ada studi kelayakan-nya dan sedang diajukan KKP sebesar 1,5 T untuk menyelesaikan studi kelayakan). Sementara untuk lokasi ke-3 lebih mengarah ke Desa Liang dari lokasi ke-2 (tidak memerlukan reklamasi yang terlalu luas, tetapi belum ada studi kelayakan-nya).
“Kendala-kesepakatan ini sedang kita kerjakan dan saya berharap semua bisa terpetakan dan terselesaikan satu persatu demi mendorong pengembangan perikanan tangkap di Indonesia. Mari kita bersatu untuk menyelesaikan permasalahan perikanan di Indonesia ”, tambannya.
Sementara itu, Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Marves Ikram Sangadji menambahkan bahwa perlu menjaring semua masalah yang terkait dengan perikanan tangkap dari kementerian teknis di bawah koordinasi Kemenko Marves dengan mengacu pada pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan implementasi Lumbung Ikan Nasional. Di samping itu, juga perlu membahas permasalahan terkait perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan termasuk juga permasalahan regulasinya.
