“Kita perlu koordinasi dan membentuk tim untuk mempercepat permasalahan-permasalahan perikanan tangkap ini. Selain itu perlu juga regulasi perizinan kapal perikanan satu pintu di KKP saja, perlu kajian ulang terkait data stok, produksi, dan kapal perikanan, serta perlu adanya reviu RPP di tiap WPP Pilotting,” ujar Asdep Ikram.
Oleh sebab itu, Asdep Ikram Sangadji berharap ada koordinasi yang berjalan dengan baik antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, paguyuban, dan pihak terkait lainnya.
Diketahui bahwa produksi perikanan tangkap dominan dari budidaya, namun begitu, kontribusi perikanan tangkap masih belum optimal terhadap PDB nasional dan dirasa masih sangat rendah. Untuk itu pendekatan pengelolaan perikanan berbasis WPP merupakan rujukan dalam pengelolaan perikanan yang tidak terkait perikanan tangkap, tetapi termasuk subsektor lainnya seperti budidaya, peningkatan daya saing, pengelolaan ruang laut, industri, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
