.webp)
Suarapemerintah.id – Jakarta, Sebagai negara kepulauan maritim, angkutan di perairan adalah instrumen penting dalam mempersatukan komunitas di berbagai bagian Indonesia. Aktivitas pelayaran tidak dapat dilepaskan dari bahaya dan risiko.
Sekalipun demikian, pemerintah memiliki kewajiban memfasilitasi pemangku kepentingan dalam mengelola dan meminimalisir risiko yang ada. Sebagai modal awal langkah mitigasi dan pengelolaan risiko kecelakaan pelayaran dan angkutan di perairan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menginisiasi program Penaksiran Risiko Keselamatan Maritim Nasional (National Maritime Safety Risk Assessment).
Program tersebut dibuka melalui rapat kickoff dalam rangka konsultasi awal dengan para pemangku kepentingan di Bekasi pada Selasa (29-09-2020).
“Program ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran bahaya kecelakaan, potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari kecelakaan, sebagai bekal menentukan langkah dan kebijakan yang bisa diambil untuk mengurangi risiko kecelakaan di perairan Indonesia.”
tutur Nanang Widiyatmojo, Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim. Menurutnya, dalam melakukan penaksiran risiko pemerintah menggunakan metode Formal Safety Assessment (FSA) yang telah disusun oleh International Maritime Organization (IMO) sebagai standar panduan untuk mengevaluasi risiko keselamatan maritim.
Sebagai forum pembuka, masukan yang diperoleh dari diskusi ini akan menjadi pertimbangan pelaksanaan program nasional penilaian risiko sehingga dapat menghasilkan dokumen risiko pelayaran yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan peningkatan keselamatan maritim di masa mendatang.
Akademisi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan peneliti Universitas Indonesia (UI) yang hadir dalam rapat kick-off tersebut menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan FSA, umumnya digunakan beberapa metode dalam melakukan kajian, diantaranya metode fuzzy logics, evidential reasoning, dan Bayesian network. “Dalam program ini kita berencana menerapkan metode fault tree analysis (FTA), yang mengombinasikan ketiga metode ini,” ujar Nanang.
Metode-metode pendekatan ini menjadi dasar yang penting untuk merencanakan pelaksanaan kajian yang akan dilaksanakan dengan mengolah data dan informasi terkait faktor-faktor bahaya dan risiko kecelakaan maritim yang saat ini tersebar di beberapa instansi.
“Ada banyak sekali sumber bahaya yang menjadi faktor kecelakaan pelayaran. Secara garis besar dapat kita kategorisasi ke dalam faktor-faktor utama seperti kondisi interen kapal, kondisi lingkungan, kondisi manusia, dan kondisi atau faktor lainnya,” tutur salah satu peserta dari Kementerian Perhubungan.
Menyambung pernyataan ini, peserta dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menimpali, “terkait dengan faktor lingkungan, misalnya, kondisi cuaca oseanografi menjadi faktor yang sangat relevan, Tentu risiko dari kondisi cuaca perlu dinilai berdasarkan jenis dan ukuran kapalnya.”
Forum diskusi ini menghadirkan beberapa pihak yang mewakili kementerian, lembaga, dan akademisi terkait, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; TNI Angkatan Laut; Badan SAR Nasional; Biro Klasifikasi Indonesia; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Komite Nasional Keselamatan Transportasi; Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; Universitas Indonesia; dan perwakilan Ahli Keselamatan Keamanan Maritim Indonesia.
