.webp)
Suarapemerintah.id – Yogyakarta, Untuk memperkuat peran pemerintah daerah pada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Yogyakarta pada hari Kamis (15-10-2020).
Gernas BBI yang diluncurkan pada tanggal 14 Mei 2020 oleh Presiden RI Joko Widodo mulai menuai respon yang positif. “Pertemuan ini dilakukan untuk membahas apa saja yang telah tercapai selama 5 bulan terakhir dan action plan untuk 2021. Hingga bulan September kemarin sebanyak 2,5 juta UMKM telah masuk ke sistem digital sampai saat ini, melebihi target Presiden sebanyak 2 juta di akhir tahun”, ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo Manuhutu.
Deputi Odo juga menerangkan bahwa Rakornas ini dilakukan untuk memperluas pelaksanaan Gernas BBI di tahun depan, meningkatkan jumlah UMKM yang masuk ke sistem digital, serta membimbing UMKM yang belum terdaftar di sistem digital. Sebagai upaya untuk mendorong belanja pemerintah bagi UMKM, telah diluncurkan beragam aplikasi seperti ‘LAMAN UMKM’ pada e-katalog LKPP, ‘Aplikasi Bela Pengadaan’ untuk melakukan pengadaan sebesar kurang dari Rp 50.000.000 melalui UMKM, serta ‘Aplikasi Pengadaan Langsung secara Elektronik’ untuk pengadaan sebesar Rp 50.000.000 – Rp 200.000.000.
“Melalui aplikasi ini diharapkan agar pemerintah bisa terus mendukung UMKM dengan melakukan pengadaan langsung dari UMKM. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” terang Deputi Odo.
Deputi Odo juga menegaskan bahwa saat ini sudah disediakan akses permodalan untuk UMKM melalui DigiKU yang dilaksanakan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara). DigiKU merupakan program peminjaman secara digital yang memungkinkan UMKM untuk melakukan pengajuan kredit yang dapat diputuskan dalam kurun waktu 15 menit. DigiKU bertujuan agar pelaku UMKM dapat terus meningkatkan kapasitas produksinya di tengah pandemi serta untuk melakukan peralihan transaksi ke ranah digital.
Ketua Himbara EVP Bagian Credit Wibawa Setiawan (Iwan), juga turut menyampaikan pentingnya dorongan digitalisasi UMKM di tengah pandemi. “Kita ingin mendorong UMKM agar produknya bisa ditemukan secara digital. Dengan masuk ke digital, UMKM bisa mendapatkan beragam akses. Revolusi indonesia menuju satu ekosistem digital dipercepat oleh pandemi Covid dan bersama-sama kita akan bisa melakukannya.” ujar Iwan.
Iwan juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada QRIS (QR Code Indonesian Standard). “Dengan adanya program QRIS, sekarang semuanya terstandar disatukan oleh Bank Indonesia. Hanya dengan satu QR, bisa melakukan semuanya. Bukan hanya produk digital, tapi juga produk offline. Kita pikirkan gimana caranya supaya orang belinya di warung tapi bayarnya digital. Kita adakan harbolnas juga untuk warung offline yang terdigitalisasi” ujar Iwan.
Sebagai bentuk upaya mewujudkan Gernas BBI ditengah pandemi, disediakan pula landing page melalui banggabuatanindonesia.co.id yang seluruh produknya merupakan produk dalam negeri. Melalui landing page tersebut, semua umkm bisa mendaftar dan mendapatkan akses pelatihan, sertifikasi, hingga permodalan. Landing page ini merupakan bentuk communication hub sebagai benefit dari Gernas BBI.
Kepala Bidang (Kabid) Inovasi Pengembangan Produk Trukan Sri Bakuheling selaku moderator acara menyatakan bahwa pandemi adalah sebuah sebuah tantangan untuk bersatu padu memperkuat indonesia dengan mendorong perputaran ekonomi lokal. “Pandemi ini membatasi dari pergerakan manusia dan akses pasar sehingga bentuk pelatihan yang dilaksanakan sangatlah membantu. Untuk memperkuat peran Pemda, kami undang untuk mencantumkan Gernas BBI dalam berbagai macam kegiatan dan perencanaan di dalam RKPD” ujar Kabid Trukan.
Rakornas ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga seperti Sekretaris Utama LKPP, perwakilan Direktur Jenderal Bina Pengembangan Daerah (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III), Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dan Staff Ahli Bidang Inovasi dan Kreatifitas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Executive Vice President Himbara/BRI, Ketua IdEA, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kemenkop UKM, Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Koperasi se Indonesia, Bank Indonesia, OJK, BUMN, Asosiasi, Marketplace dan e-commerce serta display produk UMKM.
