.webp)
Suarapemerintah.id – Magelang, “Ketika berbicara pariwisata, fokus utama kita bukan semata-mata untuk menarik wisatawan, namun bagaimana pariwisata dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar.” Jelas Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan DPSP Borobudur di Hotel Puri Asri, Magelang, Rabu (14-10-2020).
Rakoor digelar untuk membenahi isu lahan dan aksesibilitas di zona otorita Borobudur serta menindaklanjuti peninjauan lapangan yang telah dilakukan tim Kedeputian Parekraf Kemenko Marves bersama perwakilan dari Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB), Kementerian LHK, dan Kementerian PUPR pada Selasa (13-10-2020).
Deputi Odo yang didampingi oleh Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kosmas Harefa menekankan pentingnya proses pembangunan yang tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang tengah pelik oleh pandemi. “Salah satu contohnya adalah pembangunan infrastruktur jalan yang memberikan dampak berupa kemudahan akses serta peningkatan jumlah wisatawan .” Jelas Deputi Odo.
Ada empat isu utama yang menjadi bahasan dalam rakoor. Yang pertama adalah isu lahan, kemudian pembangunan infrastruktur berupa jembatan dan pelebaran jalan akses menuju lahan otoritatif Borobudur di perbatasan Kabupaten Purworejo dan Kulon Progo. Agenda terakhir adalah perubahan status BPOB dari Satuan Kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
“Perubahan status Badan Pelaksana Otorita Borobudur menjadi BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Sehingga layanan dapat tetap terlaksana dalam dinamika lingkungan yang tidak mudah untuk diprediksi.” Papar Direktur Utama BPOB Indah Juanita.
Kemenko Marves terus mengoptimalkan fungsi sebagai kementerian koordinator dengan mengawal dan mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan, salah satunya program Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Turut hadir dalam rakoor ini adalah Bupati Cilacap, perwakilan dari Kementerian ESDM, Bappenas, Bappeda DIY, serta jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Puworejo.
