.webp)
Suarapemerintah.id – Komisi Informasi (KI) Pusat akan kembali memberikan anugerah keterbukaan informasi publik. Anugerah diberikan setalah KI Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik selama tiga bulan.
Monev dilakukan kepada Badan Publik Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.
Anugerahan Keterbukaan Informasi Publik akan diberikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Anugerah diberikan kepada Badan Publik yang dinilai memenuhi Kualifikasi Informatif.
“Penganugerahan ini diberikan oleh KI Pusat setiap tahunnya kepada Badan Publik yang menerapkan dan menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat,” terang Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (23/11).
Selain itu, publik dapat melihat badan -badan publik mana saja yang masuk klasifikasi informatif hingga badan publik yang diklasifikasi tidak informatif. Penganugerahan ini, lanjut Gede Narayana, juga dapat dijadikan momentum untuk perbaikan dan penyempurnaan di masing-masing badan publik.
Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik akan dilaksanakan pada 25 November 2020 secara daring, mulai pukul 13.30 dan disiarkan secara langsung melalui YouTube Official Komisi  Informasi  Pusat.
“Pada acara Penganugerahan, Bapak K.H. Ma’ruf Amin akan memberikan arahan kepada seluruh Badan Publik untuk mengimplementasikan secara sungguh-sungguh  UU  KIP  dalam setiap  penyelenggaraan  pemerintahan,”ungkap  Gede Narayana.
Selain itu , dengan disiarkannya secara langsung melalui Youtube Komisi Informasi Pusat, diharapkan partisipasi masyarakat untuk tetap mengawal terus -menerus implementasi UU KIP.
Terpisah, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi selaku penanggung jawab dalam kegiatan monev, menambahkan, Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan refleksi dari kondisi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
“Komisi Informasi Pusat melaksanakan monev melalui  tahap  pengisian Self Assessment Kuesioner dan Pendalaman melalui Presentasi, kemudian diperoleh hasil Monev. Hasil ini merupakan bentuk refleksi dan kondisi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada badan public,” ujarnya.
Adapun Badan Publik yang diMonev sebanyak 348 Badan Publik, sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 291 Badan Publik. Dari hasil monev ini, Cecep Suryadi menyatakan terdapat peningkatan bagi Badan Publik yang memperoleh Kualifikasi Informatif.
“Tahun 2019, Badan Publik yang memperoleh Kualifikasi Informatif dengan prosentase 9,8% dan pada tahun ini 17,24%,” jelasnya.
Meski demikian, Cecep Suryadi menyatakan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih belum maksimal dan tentunya semua pihak harus berusaha untuk memajukan keterbukaan informasi publik.
“Hasil tahun ini, belum menunjukan tingkat implementasi UU KIP secara baik. Badan  Publik  dan  semua  stakeholder  harus  bersama-sama  memajukan keterbukaan informasi,” terang Cecep.
Disampaikannya juga bahwa salah satu indikator penting yang menjadi tolak ukur penilaian monev 2020 ini adalah inovasi yang dilakukan badan publik di masa pandemik covid-19.
Menurutnya, inovasi BP dan layanan informasi publik menjadi penting ditakar, karena layanan informasi publik tidak boleh berhenti di masa pandemik, namun justru menuntut improvisasi, inovasi dan kolaborasi digital BP dalam memenuhi hak publik untuk tahu informasi publik di masa pandemik ini.
