Sunday, April 18, 2021

Erick Thohir Rilis Permen PMN untuk Transparansi Perusahaan Negara

SuaraPemerintah.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam waktu dekat akan merilis aturan baru terkait penyertaan modal negara (PMN). Aturan baru ini diperlukan dalam rangka menghindari tumpang tindih antara penugasan negara dengan kegiatan korporasi.

“Pekan ini, kami akan mengeluarkan Permen PMN agar tidak ada lagi penyertaan modal negara yang tidak transparan secara proses,” kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa, 02 Maret 2021.

Dalam aturan ini tidak ada lagi area abu-abu dalam proses bisnis. Alurnya yaitu PMN Penugasan harus ditandatangani oleh menteri yang memberi tugas, lalu disampaikan kepada Kementerian BUMN. Kemudian, Kementerian BUMN akan duduk bersama Kementerian Keuangan untuk menyepakati penugasan tersebut.

“Jadi tidak ada area abu-abu karena kami mengharapkan bussines process, bukan project base,” kata Erick Thohir.

Erick Thohir mengatakan, dirinya mengeluarkan aturan khusus terkait Penanaman Modal Negara (PMN) di perusahaan-perusahaan pelat merah memang perlu dilakukan dalam rangka transparansi pada perusahaan-perusahaan milik negara.

“Permen (peraturan menteri) yang akan kita keluarkan dalam waktu dekat ini yaitu Permen PMN, kita enggak mau lagi ada PMN-PMN yang tak transparan prosesnya,” ujar Erick.

Selanjutnya, aturan PMN yang juga akan diperbaiki ialah PMN Restrukturisasi karena selama ini banyak program yang dijalankan menjadi beban bagi perusahaan BUMN.

Sebab, saat ini banyak program-program yang dianggap memberatkan perusahaan pelat merah. “Makannya PMN restrukturisasi itu hanya dalam tingkat pembicaraan direksi dan Kementerian BUMN dan cukup dengan Kementerian Keuangan,” ucap dia.

Terakhir, Erick juga ingin membuat aturan soal aksi korporasi BUMN. Nantinya, aksi korporasi yang tak menggunakan dana PMN cukup dibicarakan di kalangan direksi dan Kementerian BUMN saja.

PMN Restrukturisasi ini lebih kepada tingkat pembicaraan antara direksi Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan saja, karena tidak perlu memakai dana pemerintah melainkan cukup dikelola direksi dan kementerian.

Sistem ini akan memudahkan seluruh kementerian, perusahaan BUMN, dan tim pemeriksa untuk bisa melihat strategi dari bisnis yang transparan dan baik. Sehingga tidak ada lagi lobi yang mengarah kepada kasus hukum.

“Kami ingin menghilangkan proses-proses yang tidak transparan, terutama antara penugasan dan korporasi,” kata Erick Thohir.

Diketahui, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran penyertaan modal negara untuk BUMN sebesar Rp42,3 triliun pada tahun 2021. Anggaran ini disalurkan sebagai modal untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka penanganan Covid-19.(red/pen)

 

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email suarapemerintah.id@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terkait

Suara Hari Ini

HOT NEWS

10,540FansLike
419FollowersFollow
22FollowersFollow
279SubscribersSubscribe

Terpopuler

Suara Rilis

GPR Milenial

Suara Tokoh