.webp)
SuaraPemerintah.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Merauke memperkuat pencegahan berkembangnya paham radikal intoleran yang mengarah pada terorisme.
Sinergi ini penting agar upaya pencegahan itu lebih efektif dan maksimal, demikian disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar saat kegiatan silaturahmi kebangsaan BNPT bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Kabupaten Merauke di Merauke, Papua, Kamis (24/6/2021).
“Hari ini yang terpenting adalah bagaimana kita bersama sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang ada kita memaksimalkan, mengefektifkan upaya-upaya pencegahan berkembangnya paham radikal intoleran yang mengarah pada terorisme di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Merauke,” ujarnya dalam keterangan pers.
Lebih lanjut Boy Rafli mengatakan selama ini, penanganan terorisme yang dilakukan aparat TNI/Polri merupakan dari sisi penegakan hukum. Di sisi lain, juga dibutuhkan upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan.
Karena itu upaya soft approach atau pencegahan yang harus dilakukan adalah melakukan penguatan kepada seluruh masyarakat,sehingga tidak ada satu pun kekerasan yang terjadi dan berdampak menimbulkan korban jiwa, termasuk di tanah Papua.
Ia melanjutkan, sebagai rasa bentuk tanggung jawab, negara harus menemukan cara yang efektif agar kekerasan itu tidak berdampak pada kesengsaraan masyarakat. Sedangkan proses yang terkait dengan penegakan hukum dari pihak masyarakat yang bersenjata tetap dilaksanakan oleh Polri dan TNI.
Intinya, tujuan utamanya adalah bagaimana negara menjadi kuat dalam meniadakan perilaku kekerasan apalagi terorisme.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut ia memaparkan bahwa tujuan dari pemerintah membangun Papua adalah untuk membangun kesejahteraan. Pemerintah telah 20 tahun memberikan daerah otonomi khusus sejak 2001 dan telah banyak program yang dijalankan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Papua walaupun perlu banyak evaluasi yang dilakukan.
“Hal ini perlu dukungan dari tokoh agama, tokoh adat. Kita perlu mencari formasi yang baik agar terciptanya Papua yang aman, damai, sejahtera, bahagia,” tutur mantan Kapolda Papua itu.
Boy juga mengungkapkan, BNPT terus menggagas upaya moderasi dalam beragama. Salah satunya dengan bekerja sama dengan gugus tugas pemuka agama yang ada di Indonesia, dalam hal ini Lembaga Persaudaraan Ormas Keagamaan (LPOK).
Terkait kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Boy mengatakan pendekatan dan dialog tetap menjadi sesuatu yang dikedepankan. Tetapi diakui untuk menjawab persoalan itu sangat tidak mudah. Perlu usaha, perlu koneksi secara langsung agar mereka yang sudah teridentifikasi.
“Kami sedang mencari jalur komunikasi ke pihak mereka. Kita harus membangun komitmen agar kekerasan yang berdampak lahirnya korban jiwa harus kita hentikan tanpa syarat. Karena kita semua adalah makhluk Tuhan yang ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia di dunia,” tuturnya.
Boy juga mengungkapkan bahwa proses penyebarluasan paham radikal intoleran ini terus berlangsung sampai hari ini. Mulai dari mengembangkan paham intoleran, membentuk entitas yang sifatnya eksklusif dan bergabung dalam kelompok-kelompok dan kemudian kelompok-kelompok itu telah menjadi kelompok teroris yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pengadilan negeri, yaitu Jamaah al Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan ISIS.
Ia mengungkapkan bahwa JAD adalah organisasi terlarang, namun mereka berhasil merekrut secara diam-diam, mencari teman di Indonesia. Mereka melakukan ini untuk memperluas jejaring mereka, termasuk di Merauke beberapa waktu lalu.
“Oleh karena itu kita memilih Merauke karena salah satunya kita perlu bertemu dengan tokoh masyarakat di Merauke karena perlu ada yang kita sikapi ke depan, karena intoleran radikalisme yang dikembangkan oleh pengusung ideologi terorisme tidak berhenti hari ini,” katanya.
Apalagi di tengah maraknya penggunaan teknologi informasi media sosial, hal itu menjadi bagian yang mempermudah komunikasi mereka baik antarnegara maupun antarpulau.
