.webp)
SuaraPemerintah.id –Â Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, bahwa pemerintah terus berikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat terkena dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Dia mengatakan, kelompok yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19 salah satunya para ulama yang ada di tengah masyarakat. Sebab itu, pemerintah mempertimbangkan perlu tidaknya memberikan bantuan berupa insentif kedaruratan pada mereka.
“Terutama mereka yang berperan sebagai dai, mubaligh, kemudian pembina agama di lapisan paling bawah. Itu nanti akan kita laporkan terlebih dahulu ke Bapak Presiden tentang usulan dari MUI ini,” kata Muhadjir usai mendapatkan usulan dari para pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat bersilaturahmi bersama Dewan Pimpinan MUI, di Kantor Pusat MUI Jakarta Pusat, Rabu (14/7/21).
Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim menyampaikan kepada Muhadjir mengenai usulan yang disampaikan. Bahwa salah satu kelompok yang terdampak ekonomi akibat Covid-19 yaitu kelompok ulama. dia mengusulkan pelaksanaan insentif kedaruratan bagi ulama akan dimulai di Pulau Jawa dan Bali.
“Untuk UMKM sudah banyak program untuk pemberdayaannya. Tapi kelompok dai ini juga terdampak. Maka kami mengusulkan adanya program insentif kedaruratan bagi para dai, asatidz, ustadz, di Pondok Pesantren ataupun majelis taklim atau di masjid-masjid,” katanya.
Pada acara itu turut hadir Ketua Umum MUI K.H. Miftachul Achyar, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim, dan juga diikuti secara virtual oleh jajaran Dewan Pimpinan MUI di berbagai daerah.
Dalam menangani pandemi Covid-19, Menko PMK bekerja sama dengan pemerintah. Menurutnya, MUI memiliki organisasi sampai di tingkat paling bawah. Dengan ini, MUI mempunyai peluang guna membantu dan ikut andil dalam program pemerintah terkait penanganan Covid-19.
“Baik itu vaksinasi, bansos, dan terutama tentu saja sosialisasi dan tabayyun pemberian penjelasan yang clear berbagai macam isu. Terutama isu-isu negatif, isu-isu yang kontraproduktif terhadap rencana langkah-langkah kita untuk menangani Covid-19 ini, agar masyarakat tidak tepengaruh oleh pemberitaan yang tidak benar,” terangnya.
“MUI ini adalah salah satu organisasi strategis yang dimiliki bangsa Indonesia ini. Terutama ketika dalam keadaan kritis dan membutuhkan dorongan-dorongan, dukungan dari elemen-elemen agama terutama umat islam, maka MUI selalui berada di depan,” kata Muhadjir.
Lanjutnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI K.H. Miftachul Achyar menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan upaya guna menyamakan presepsi antara MUI dan pemerintah dalam penanganan masalah Covid-19.
K.H. Miftachul menyampaikan, diperlukannya sinergitas antara pemerintah dengan elemen masyarakat. menurutnya, jika kita berhasil menangani pandemi Covid-19 maka akan menyelamatkan generasi masa depan Indonesia.
“Kita punya keyakinan bersama bahwa semua itu Insya Allah akan bisa diatasi dengan kerja sama yang baik. Yang penting kita semuanya, anak bangsa ini punya kemampuan dan punya kemauan untuk menjalankan amanah ini dengan ketulusan dan kesungguhan, singkirkan kepentingan pribadi, dan kepentingan yang lain,” paparnya.
Dalam catatan, selama pandemi Covid-19, sikap resmi MUI banyak sejalan dengan langkah pemerintah demi keselamatan masyarakat. Termasuk soal penyuksesan vaksinasi, penyesuaian ibadah, serta pengelolaan tempat ibadah selama situasi darurat ini.
