.webp)
SuaraPemerintah.id –Â Dalam penjelasan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Indonesia telah memiliki koordinasi kebijakan dan rencana nasional mengenai penanggulangan dampak perubahan iklim. Pemerintah telah melakukan penandaan anggaran perubahan iklim atau climate budget tagging (CBT) yaitu proses mengidentifikasi anggaran yang dipakai untuk membiayai output untuk perubahan iklim yaitu mitigasi dan adaptasi.
“Tapi itu tentu mungkin tidak memadai dan karena itu kita akan menggunakan instrumen seperti perpajakan serta instrumen pembiayaan seperti green bond agar kita dapat menarik lebih banyak partisipasi sektor swasta,” ucap Menkeu, sdaat menjadi pembicara pada High-Level Advisory Group on Sustainable and Inclusive Recovery and Growth (HLAG) Roundtable on Mobilizing Private Investment and Finance for Sustainable Recovery and Growth secara virtual, Minggu (11/07/21).
Menurutnya, pertemuan dan diskusi yang dilakukan Bank Pembangunan Multilateral, IMF dan Bank Dunia saat ini dapat membantu banyak negara guna peningkatan pengetahuan, membangun reputasi dalam mempersiapkan proyek hijau untuk mengurangi dampak perubahan iklim seperti yang disepakati dalam Perjanjian Paris atau Nationally Determined Contribution (NDC).
“Jadi untuk Indonesia, kami bekerja sama dengan OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan untuk kemudian membuat platform bagi sektor swasta, khususnya pasar modal dan sistem keuangan untuk bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Saya kira partisipasi sektor swasta melalui lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank dan pasar modal akan menjadi sangat penting,” kata Sri Mulyani.
Selanjutnya, Dia mengatakan perlunya kontribusi secara bersama bagi setiap negara dalam mencapai ekonomi dunia yang lebih ramah lingkungan, lebih berdaya tahan, dan berkelanjutan. Perlunya kolaborasi pembiayaan bersama dari dunia internasional maupun dari sektor usaha melalui upaya penerapan carbon pricing, penyiapan carbon market, dan carbon tax.
“Jadi, untuk Indonesia ini masih dalam tahap bagi kami untuk merancang berapa harga karbon dan pajak karbon, lalu mekanisme pasar untuk perdagangan dan memiliki mekanisme pasar untuk perdagangan karbon ini, yang akan sangat kritis bagi kami. Jadi kita akan belajar dari pengalaman negara lain dan mudah-mudahan ini akan meningkatkan semua upaya yang telah disebutkan sebelumnya,” pungkas Sri Mulyani.
Sebagai informasi, High-Level Advisory Group on Sustainable and Inclusive Recovery and Growth (HLAG) adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Dunia dan IMF dalam menginformasikan upaya global dan nasional untuk pemulihan berkelanjutan dimasa pandemi COVID-19, menentukan jalan untuk mencapai tujuan penanganan perubahan iklim dan pembangunan hijau, tangguh dan inklusif. HLAG yang diluncurkan pada Juni 2021 berkontribusi pada konferensi internasional utama termasuk G20, G7, Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim, Pertemuan Tahunan Kelompok Bank Dunia-IMF, COP15 dan COP26.
