.webp)
SuaraPemerintah.ID – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma bersama pihaknya sedang menggarap program aplikasi dompet digital yang nantinya akan digunakan para penerima bantuan sosial (bansos) untuk mencairkannya. Program ini dibuat demi mengantisipasi adanya penyelewengan dana bansos dalam pendistribusiannya ke masyarakat. Disisi lain program ini juga dapat meningkatkan pelayanan kepada para penerima bansos sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial. Program ini dibuat dengan bekerja sama dari beberapa pihak yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi tersebut.
“Saya sudah dapat izin BI, OJK dan akan dibantu oleh anak-anak muda dari Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi. Nanti dengan aplikasi itu, penerima manfaat tidak harus belanja di E-Warong, tapi bisa ke tempat lain. Selain itu juga bisa untuk memonitor apakah bantuan dibelanjakan sesuai kebutuhan atau di luar itu. Misalnya untuk membeli rokok atau minuman keras. Kan tidak boleh untuk membeli rokok atau minuman keras,” terang Mensos dalam keterangan tulis, Selasa (27/7/21).
Program dompet digital ini merupakan salah satu dari tiga strategi Risma dalam mencegah adanya korupsi dalam pendistribusian bansos. Adapun dua strategi lainnya yakni dengan melakukan sinkronisasi dan penyamaan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.
“Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” paparnya.
Dalam evaluasi cara penyaluran bansos yang eksisting, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan melalui cara non tunai. Di mana PKH, dan BPNT/Kartu Sembako pendistribusian bantuan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat. Untuk BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
“Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan,” pungkas Risma.
Salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat terdampak pandemi, Kemensos, lanjut dia telah menyiapkan beberapa bantuan. Selain bansos yang eksisting seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST, juga disalurkan beras sebesar 10 kg melalui Perum Bulog untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH.
Kemensos juga telah mendistribusikan beras 5 kg untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang penyalurannya melalui dinas sosial. Total volume beras adalah 2.010 ton, dengan 3000 paket beras untuk 122 kabupaten/kota dan 6000 paket untuk enam ibu kota provinsi.
