SuaraPemerintah.ID –Â Bambang Soesatyo rilis buku terbarunya dengan judul ‘Negara Butuh Haluan‘. Buku ini akan segera terbit pada 10 September 2021. Buku ini adalah lanjutan dari buku sebelumnya ‘Cegah Negara Tanpa Arah’.
Pri yang suka disapa Bamsoet tersebut memaparkan, adanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan menggambarkan capaian besar yang ingin diraih Indonesia dalam 50 sampai 100 tahun ke depan.
Untuk itu, Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali kota terpilih akan menjelaskan tata cara pencapaian arah besar Indonesia yang terangkum dalam PPHN.
“Dengan demikian, visi misi calon presiden, gubernur, dan bupati/wali kota akan merujuk kepada PPHN sebagai visi misi negara,” katanya.
Sementara, Arif Satria, Selaku Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia 2021-2022 membeberkan, Indonesia merupakan bangsa besar dengan visi besar. Maka itu, untuk mencapainya harus dibangun optimisme dan kepercayaan diri.
“Apa visi kita tahun 2045? Berbagai skenario telat dibuat dan menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya tahun 2045, persis 100 tahun Indonesia merdeka. Banyak yang pesimis terhadap visi ini,” tuturnya.
Guru Besar Ekonomi Politik IPB, Didin S. Damanhuri menyatakan, tiba sudah Indonesia untuk memilih Mazhab Pemikiran Ekonomi berbasis Konstitusi.
“Sebab, kelemahan kita sekarang ini adalah berjalan tanpa arah yang jelas dan hanya mengandalkan RPJMN yang dikembangkan dari Visi dan Misi Presiden Terpilih sehingga tingkat comprehensiveness, partisipasi stakeholder dan legitimasi mandat rakyat terhadap platform pembangunan menjadi rendah. Dengan begitu, apabila terjadi penyimpangan dari Presiden terhadap RPJMN tidak jelas pertanggungjawabannya,” pungkasnya.