SuaraPemerintah.ID – PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau biasa disebut PT INTI (Persero) meluncurkan platform Smart Desa Digital dalam rangka mendukung program Ekosistem Desa Digital yang menjadi bagian dari agenda pemerintah Smart Governance.
“Smart Desa Digital ini merupakan Integrated System Mobile Apps yang memiliki prinsip layanan dalam genggaman satu data, sarana untuk mendigitalisasikan konsolidasi peranan desa dari hulu ke hilir secara holistik,” ungkap Direktur Utama PT INTI (Persero) Otong Iip, Jumat (17/06).
Platform Smart Desa Digital ini merupakan tindak lanjut dari Peresmian Ekosistem Desa Digital yang telah digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 21 Maret 2022, di Kabupaten Lamongan. Pada perhelatan yang dihadiri oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Mustikorini Indrijatiningrum itu disebutkan bahwa perkembangan digitalisasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan pedesaan. Hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan status pembangunan desa menjadi mandiri, menurunkan angka kemiskinan desa, dan menstimulasi revitalisasi badan usaha milik desa.
Aplikasi ini, lanjut Otong Iip, akan sangat memudahkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup pemerintahan terkecil, karena dapat difungsikan untuk kegiatan antara pemerintah dengan aparatur sipil daerah, masyarakat desa, hingga manajemen masjid di berbagai level daerah pemerintahan.
“Smart Desa Digital ini memiliki agenda besar untuk mendigitalisasi pemerintahan desa dan lingkup sekitarnya, sekaligus mempermudah pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa,” ucap Otong Iip.
Platform Smart Desa Digital ini memiliki berbagai menu dan fitur pemerintahan di antaranya seperti berikut:
1) Monitoring dan Index Kepuasan Layanan
2) Layanan Terintegrasi dalam Satu Data berbasis QR Code (seperti Transaksi Non-Tunai dam Distribusi Subsidi)
3) Manajemen Kantor Desa
4) Pengaduan Terintegrasi (seperti Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepolisian, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas))
5) Tanda Tangan Digital Sesuai Sertifikat Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6) Layanan Jemput Bola (seperti Survei dan Pendataan Berbasis Nomor Induk Kependudukan)
7) Rating Kepuasan Layanan
8) Profiling Warga
9) Arsip Dokumen (File yang dapat disebarkan dengan mudah melalui aplikasi perpesanan atau media sosial)
