.webp)
SuaraPemerintah.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato terkait RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan dalam Rapat Tahunan MPR dan Rapat Bersama DPR & DPD RI pada Selasa 16 Agustus 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Jokowi esok bakal menyampaikan sejumlah strategi pemerintah untuk keberlanjutan program subsidi energi termasuk di dalamnya subsidi BBM.
Pernyataan itu dipersiapkan guna menghadapi pendapatan negara yang perlahan menipis ketika windfall profit dari kenaikan harga komoditas mulai melandai.
“Tentu pemerintah akan terus mengkaji skenario-skenario yang ada. Nanti akan diumumkan oleh pidato bapak Presiden,” kata Menko Airlangga saat dijumpai di The Ritz Carlton Jakarta, Senin (15/08), dilansir dari liputan6.com.
Airlangga belum mau membeberkan lebih lanjut, bagaimana kelanjutan program subsidi pemerintah dalam menjaga kenaikan harga, termasuk subsidi BBM dan energi yang kini giat dilangsungkan. “Nanti kita lihat,” ucapnya singkat.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan Indonesia yang berhasil menjaga surplus neraca perdagangan selama 27 bulan beruntun. Pada Juli 2022, negara sukses membukukan surplus USD4,22 miliar.
Namun, jumlahnya mengecil dibanding bulan sebelumnya. Adapun pada Juni 2022, neraca dagang RI tercatat surplus USD5,09 miliar.
Pada surplus kali ini, nilai impor mengalami kenaikan sekitar 1,64 persen secara bulanan atau month to month (mtm) dibanding Juni 2022, yang sebesar USD 21 miliar.
Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia secara bulanan pada Juli 2022 juga terpangkas sebesar 2,20 persen, dari sebelumnya USD26,15 miliar per Juni 2022 menjadi USD25,57 miliar pada Juli 2022.
Usulan Mendag Zulkifli Hasan
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan subsidi BBM atau langsung untuk rakyat. Ini diyakini Zulhas, sapaan akrabnya, sebagai solusi ampuh atas bengkaknya subsidi energi 2022 yang tembus Rp500 trilun.
Zulkifli Hasan mengatakan, dengan kondisi internasional yang bergolak, seperti perang Rusia-Ukraina yang tak pernah diramalkan dan berbagai sebab lainnya, harga minyak dan LPG di pasar dunia meroket.
“Akibatnya, subsidi energi tahun 2022 membengkak sampai lebih dari Rp500 triliun atau hampir 30 persen dari pendapatan APBN kita,” katanya saat memaparkan Gagasan dan Visi Misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disiarkan channel YouTube PAN Jatim yang dipantau dari Jakarta, Senin (15/08).
Di acara tersebut, ia menyampaikan gagasan sebagai Ketua Umum PAN. “PAN berpendapat subsidi harus lebih berkeadilan, berkelanjutan dan mensejahterakan,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun membeberkan, PAN menawarkan dua solusi, yaitu: Pertama, subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung, dan kedua, mempercepat transformasi energi bersih. “Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin,” ucapnya.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 26 juta orang yang diperkirakan memiliki kebutuhan konsumsi untuk dua motor dan mengkonsumsi 2×3 kilogram LPG per bulan. Sementara listrik, mereka membutuhkan hingga 900 watt.
Menurut dia, dengan subsidi BBM dan LPG warga tak mampu sebesar Rp500 ribu rupiah per orang per bulan, pemerintah hanya akan menanggung Rp15 triliun per bulan. “Angka ini sekitar Rp180 triliun per tahun,” ungkap Zulkifli Hasan.
Pada saat yang sama, sambung Mendag, pemerintah masih dapat menghemat uang yang dibakar (subsidi BBM saat ini) untuk mempercepat Transformasi Energi Bersih.
Caranya antara lain, pertama, percepatan pemakaian kendaraan listrik; Kedua, memperbanyak kompor listrik bagi rumah tangga; Ketiga, memperluas dan memperbanyak titik-titik pengisian baterai kendaraan listrik; dan keempat, memperbanyak pasokan listrik dari energi baru dan terbarukan.
Transformasi Energi Bersih ini bakal menggunakan banyak bahan yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian, ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Tanah Air. “Artinya kesejahteraan meningkat,” ucapnya. “Sekali lagi PAN menawarkan solusi dari permasalahan bangsa yang akut ini.”
Ia mengusulkan subsidi langsung itu lantaran energi adalah kebutuhan pokok manusia, termasuk manusia Indonesia. “Itu tak bisa dihindari,” timpalnya.
