Kamis, Desember 8, 2022
spot_img

BERITA UNGGULAN

Setkab Raih Peringkat 2 dalam Pengelolan BMN pada Anugerah Reksa Bandha 2022

SuaraPemerintah.ID – Seketariat Kabinet atau Setkab memperoleh Anugerah Reksa Bandha Tahun 2022 atas peringkat kedua pada kategori Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) Kelompok I, kementerian/lembaga (k/l) yang memiliki 1-10 satuan kerja, bersama Kementerian BUMN (Juara 1) dan DPR RI (Juara 3). Deputi Bidang Administrasi (Demin) Setkab Farid Utomo menerima penghargaan tersebut dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung Dhanapala Komplek Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/11/22).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan anugerah ini merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara/bendahara negara. Penghargaan ini sebagai bentuk memberikan apresiasi kepada seluruh institusi yang telah mengelola, memanfaatkan, menertibkan, serta menggunakan BMN secara baik dan juga pada saat yang sama memanfaatkan jasa lelang negara yang juga merupakan tanggung jawab dari DJKN.

- Advertisement -

“Kita memahami bahwa aset negara atau sering disebutnya Barang Milik Negara adalah seluruh aset barang milik negara yang diperoleh dari uang negara. Uang negara itu berasal dari pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan juga bahkan dari utang. Itu kemudian digunakan oleh k/l untuk mendapatkan dan membangun aset-aset negara. Ada aset yang memang dimiliki negara sesuai dengan konstitusi dan undang-undang; bumi, laut, dan segala yang ada di dalamnya adalah milik negara, dan oleh karena itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Itu adalah mandat dari konstitusi kita.

Oleh karena itu, untuk menjalankan konstitusi dan tentu dengan tata kelola yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan barang milik negara/aset negara yang baik, kewajiban kita semuanya untuk selalu, pertama tadi, melakukan registrasi, sertifikasi, dan administrasi barang milik negara,” katanya.

- Advertisement -

Menkeu melanjutkan, di usia yang ke-16 tahun, DJKN dalam era pengelolaan keuangan negara merupakan sesuatu dianggap praktek yang relatif baru.

“Sering yang kemudian barang-barang milik negara yang kita peroleh melalui uang rakyat, uang pajak, uang-uang penerimaan negara bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, bahkan dari utang kemudian sesudah dibangun manfaat juga tidak maksimal. Ini tentu merupakan sesuatu yang harus kita hindari. Oleh karena itu, upaya kita untuk memberikan penghargaan melalui Anugerah Reksa Bandha Tahun 2022 tadi menggambarkan sebuah usaha, tidak hanya sekedar plakat yang mungkin untuk bapak dan ibu sekalian, apalagi tadi yang k/l yang kayaknya langganan juara berbagai hal,” ungkapnya.

Sri Mulyani menekankan penganugerahan ini bukan masalah plakatnya tapi ini adalah sebuah simbol dari upaya negara bangsa Indonesia untuk membangun sebuah kultur menjaga aset negara tentang bagaimana memperlakukan aset negara sebagai pertanggungjawaban publik. Selain itu, aset negara merupakan fondasi kokoh membangun tata kelola di Republik Indonesia dan terus bertanggungjawab menggunakan setiap keuangan negara secara maksimal manfaatnya bagi masyarakat dan perekonomian.

“Nah ini adalah satu cara kita tadi membangun karakter menggunakan uang rakyat, uang kita, uang APBN untuk menghasilkan sesuatu yang kemudian kita bisa sampaikan ke rakyat ‘ini loh hasilnya kenapa kita membayar pajak. Karena masyarakat memang harus dan wajib tahu bagaimana kita mengelola keuangan negara, termasuk dalam hal ini di dalam menyampaikan mengenai barang-barang milik negara atau aset negara yang dihasilkan dari uang negara,” ucapnya.

Menkeu juga menyampaikan penghargaan ini untuk menciptakan budaya bersama dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset negara.

“Anugerah Reksa Bandha ini untuk menciptakan suatu kultur bersama, yaitu aset yang anda kelola atas nama negara betul-betul dikelola dimanfaatkan, di administrasikan, dan kemudian memberikan dampak yang maksimal kepada perekonomian dan masyarakat, tidak hanya sekadar ini haknya kita untuk kita pakai dan kemudian karena ini milik negara enggak perlu kita pelihara itu yang ingin saya sampaikan secara tulus kepada semuanya,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Demin Setkab Farid Utomo mengungkapkan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh DJKN Kemenkeu.

“Kami mewakili Sekretariat Kabinet pasti bangga juga sebagai apresiasi dari Kementerian Keuangan. Ini suatu penghargaan yang luar biasa,” ungkapnya usai acara menerima Anugerah Reksa Bandha Tahun 2022.

Demin menambahkan, Setkab sebagai salah satu lembaga penguna barang milik negara, kegiatan ini sangat memacu dan menginspirasi untuk dapat menggunakan barang milik negara secara tertib.

“Barang milik negara itu di Sekretariat Kabinet memang tidak begitu banyak, tetapi itu bagaimana caranya kita mengelolanya dengan baik, cara memanfaatkan dengan baik, sampai akhirnya kita diberikan apresiasi dapat Juara 2 pada Kategori Utilitas BMN,” ucapnya.

Farid Utomo berharap seluruh k/l untuk menjadi aset manajer yang andal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Setiap tahun penghargaan ini ada tapi kita tidak menargetkan untuk mendapatkan semua. Tetapi dengan memperbaiki registrasi, sertifikasi, dan administrasi khususnya dalam tata pengelolaan barang milik negara yang ada di Sekretariat Kabinet. Kita tidak mengejar untuk mendapatkan soal penghargaannya, tetapi bagaimana kita mengelola dengan baik barang milik negara, khususnya barang milik negara yang ada di Sekretariat kabinet,” jelasnya.

Diinformasikan bahwa berdasarkan laporan BMN Tahun 2021, nilai BMN RI adalah sebesar Rp6.659 triliun atau sebesar 58,06 persen dari total aset yang tercatat dalam neraca. Untuk meningkatkan kemudahan akses dan integrasi data BMN serta peningkatan keamanan, DJKN melakukan penguatan proses bisnis dan penyempurnaan aplikasi. Hasil pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) saat ini, sudah mulai digunakan oleh pengguna barang Kemenkeu dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk tahun anggaran 2024.

Dalam tiga tahun terakhir, inovasi dan sinergi dalam pengelolaan BMN telah menunjukkan hasil nyata melalui tercapainya target program pensertifikatan BMN berupa tanah, keberhasilan penerapan asuransi BMN secara signifikan pada k/l, diimplementasikannya jabatan fungsional penata laksana barang, diterapkannya pelaksanaan perhitungan Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBSK) BMN, serta peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari BMN pada APBN.

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email [email protected]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Suara Hari Ini

HOT NEWS

10,502FansSuka
392PengikutMengikuti
7PengikutMengikuti
2,150PelangganBerlangganan

TERPOPULER

Terpopuler PRAHUM

Spesial Interview