SuaraPemerintah.ID – BPJS Ketenagakerjaan buka suara terkait isu yang mengatakan bahwa tak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak menerima bansos dari pemerintah. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menegaskan hal tersebut tidak sepenuhnya benar.
Oni melanjutkan pihaknya memang ditunjuk pemerintah sebagai salah satu mitra penyedia data penerimaan bansos, namun data BPJS Ketenagakerjaan hanya digunakan untuk mengetahui apakah besaran upah para pekerja di atas UMP/UMK.
“Bentuk verifikasi dan validasi data yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemensos adalah untuk memastikan apakah calon penerima bansos bukan yang memiliki upah di atas UMP/UMK. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan serta merta dikeluarkan dari data calon penerima bantuan sosial. Terdapat data-data lain yang menjadi dasar verifikasi dan validasi oleh Kemensos,”terang Oni dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/9/2023).
Ia pun mengatakan BPJS Ketenagakerjaan meyakini seluruh program pemerintah telah didesain sedemikian rupa agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan haknya masing-masing.
Diketahui sebelumnya Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan terdapat 493 ribu penerima bantuan sosial yang tepat sasaran. Namun, menurutnya banyak penerima bansos yang berprofesi sebagai ASN atau pekerja berpenghasilan cukup.
