.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjanjikan akan meningkatkan jumlah keluarga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 15 juta, dari yang sebelumnya hanya 10 juta penerima manfaat jika terpilih dalam pemilihan presiden 2024.
Selain itu, pasangan yang diusung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura dan Partai Perindo itu juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 2,5%, sementara kemiskinan ekstrem turun menjadi 0%.
Janji-janji tersebut sesuai dengan sejumlah visi misi yang telah diajukannya dalam bidang perlindungan sosial apabila terpilih presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.
“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara adalah amanat konstitusi,” seperti dikutip dari dokumen visi-misi pasangan calon tersebut, pada Selasa (23/10/2023).
Pemerintah Presiden Jokowi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 menargetkan persentase jumlah penduduk miskin yang sebesar 9,36% per Maret 2023 itu turun menjadi 6,5-7,5%.
Apabila target pemerintah Jokowi itu terwujud pada 2024, berarti Ganjar dan Mahfud masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengeluarkan 5% penduduk dari daftar kemiskinan. Dengan syarat jika mereka terpilih menggantikan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Dalam dokumen visi-misinya, Ganjar dan Mahfud menyatakan bertekad menjalankan amanat konstitusi untuk memelihara fakir miskin. Mereka menyatakan percepatan penghapusan kemiskinan akan dilakukan melalui konvergensi program pusat dan daerah, serta optimalisasi dana non-APBN.
“Kami bertekad menjalankan amanat tersebut dengan target pengurangan kemiskinan yang jelas dan progresif.”
Kendati demikian, agar bantuan sosial tidak salah sasaran, pasangan ini juga akan memaksimalkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal yang mengintegrasikan seluruh pemberian jaminan sosial, bantuan dan layanan dari pemerintah.
Penguatan sistem Satu Data Indonesia juga dijanjikan untuk diperkuat agar bisa menjadi basis data yang aman, valid dan akurat. “Sistem data dan basis data yang aman, valid, dan akurat dengan pengelolaan data yang bisa berbagi pakai dan mendukung pertukaran data untuk pengambilan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran,” kata mereka dalam dokumen tersebut.
Mantan Gubernur Jawa Tengah dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga merencanakan untuk membuat dana abadi kesejahteraan sosial. Dana abadi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
“Sehingga dana abadi akan menjadi salah satu opsi kami untuk pembiayaan program-program kesejahteraan sosial, termasuk membantu warga difabel,” ungkap keduanya dalam dokumen visi-misi, dilansir dari CNBC Indonesia
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
