.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menerima laporan pengaduan terkait tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertahanan yang menjual senjata secara ilegal ke junta militer Myanmar. Adapun, ketiga BUMN tersebut meliputi PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.
Anggota Komnas HAM sekaligus Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anies Hidayah, mengatakan, pihaknya menerima pengaduan itu pada Selasa (3/10) kemarin melalui e-mail.
“Seusai prosedur yang ada di Komnas HAM, kami harus melakukan analisis dulu terhadap setiap pengaduan yang masuk, baru kami bisa menentukan follow up dari pengaduan itu kami mesti melakukan apa,” ucap Anies saat dihubungi kumparan, Rabu (4/10).
Setelah menganalisis, Komnas HAM akan menentukan sikap apakah mereka akan menyelidiki, memantau atau mengambil tindakan lain.
“Mohon bersabar menunggu hasil analisis kami dulu,” sambung dia.
Anies tidak menjelaskan siapa pihak yang membuat aduan itu.
Namun, sebelumnya diberitakan bahwa tudingan penjualan senjata ke junta Myanmar disampaikan kelompok masyarakat sipil penggiat HAM, yaitu The Chin Human Rights Organisation (CHRO), Myanmar Accountability Project (MAP), dan Marzuki Darusman (mantan jaksa agung Indonesia yang pernah menjadi Ketua TPF PBB untuk pelanggaran HAM di Myanmar). Mereka juga melaporkan hal ini ke Komnas HAM.
Dalam siaran pers gabungan yang dirilis pada Senin (2/10), kelompok ini mengatakan, laporan mengenai keterlibatan perusahaan BUMN dalam memasok senjata ke militer Myanmar ini dihimpun dari investigasi terbuka dan dokumen-dokumen yang bocor.
Jika tudingan tersebut terbukti benar, itu terjadi saat Indonesia masih menjadi Ketua ASEAN. Indonesia selama ini mempelopori ASEAN untuk berkontribusi dalam upaya menghentikan kekerasan di Myanmar melalui resolusi 5 Point of Consensus — meski sampai sekarang belum membuahkan hasil.
Salah satu hasil dari konsensus tersebut adalah menyerukan penghentian kekerasan.
Tanggapan Kementerian BUMN
Sementara itu, Arya Sinulingga yang merupakan Staf Khusus/Juru Bicara (Jubir) Menteri BUMN, menampik tudingan adanya penjualan senjata oleh tiga ke Myanmar.
“Sampai hari ini penjualan PT Pindad sama mereka itu tidak ada penjualan ke Myanmar,” kata Arya Sinulingga dilansir dari kumparan, Selasa (3/10).
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
