.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) baru saja meluncurkan platform Dasbor Desa di gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat pada Selasa (31/10).
Nantinya aplikasi berbasis web Dasbor Desa ini akan memudahkan pemerintah untuk mengakses serta memantau aliran dana desa, bansos dan informasi terkini tentang pembangunan perdesaan.
Dasbor Desa merupakan aplikasi web based berbagi-pakai yang menyediakan informasi akurat antara kementerian dan lembaga untuk mendukung efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan desa. Muhadjir berharap aplikasi ini dapat memantau kemiskinan di desa.
“Dan itu saya sangat berharap, di dalam adanya dasbor ini, kita bisa mendorong Kemenko PMK dan seluruh jajaran-jajaran kepentingan teknis yang lain, kita bisa memantau setiap hari pergerakan dari kemiskinan di pedesaan,” kata Muhadjir, Selasa (31/10/2023).
Platform Dasbor Desa ini hadir atas inisiasi dari Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendes PDTT, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Muhadjir juga menyinggung mengenai SDGs terkait kemiskinan dan kelaparan.
“Yang pertama, itu kan no poverty, tidak ada lagi kemiskinan tahun 2030. Kemudian juga, zero-hunger, tidak ada lagi kelaparan, dan itu basisnya desa, dua-duanya basisnya desa,” kata Muhadjir.
“Kalau kita ingin tidak ada kemiskinan dan tidak ada kelaparan, kita harus betul-betul mengurusi desa, menjaga desa secara sustain, berkelanjutan,” sambungnya.
Selain aliran pembangunan desa, Muhadjir mengatakan platform Dasbor Desa juga bisa melacak aliran bantuan sosial. Bansos akan diberikan kepada warga yang membutuhkan.
“Bansos diberikan kepada lansia, mereka yang tidak bisa bekerja, ibu hamil dan menyusui. Kalau dia tidak bisa bekerja kita kasih bansos, gratis,” kata Muhadjir.
Muhadjir juga memaparkan, dalam beberapa kali pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah ada perhatian khusus tentang dana kelurahan.
“Belum sampai ke sana, tapi sudah beberapa kali dalam pertemuan Bapak Presiden sudah memberikan perhatian khusus tentang masalah itu,” kata Muhadjir, dilasir dari detikcom
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
