.webp)
SuaraPemerintah.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong kolaborasi di antara pemangku kepentingan serta mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani dampak perubahan iklim. Baginya, mengatasi perubahan iklim memerlukan lebih dari sekadar pertemuan dan seminar; yang diperlukan adalah tindakan nyata yang kredibel dan efektif.
Menurut Sri Mulyani, dalam acara Pertemuan Nasional RBP REDD+ Tahun 2024 di Jakarta pada Rabu (21/02/2024), “Perubahan iklim tidak bisa ditangani hanya dengan pertemuan dan seminar, atau hanya dengan pertemuan ke pertemuan dan pidato ke pidato. Yang penting adalah melakukan tindakan nyata yang kredibel dan efektif untuk mengatasi potensi bencana dari perubahan iklim.”
Dalam paparannya, Menkeu juga mengingatkan tentang bahaya kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang akan terus-menerus mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk sektor perekonomian dan keuangan. “Perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut, diperkirakan akan berdampak pada perekonomian kita antara 0,66% hingga 3,45% dari GDP,” katanya. “Ini berarti kerugian yang signifikan, dengan estimasi mencapai Rp600,45 triliun. Bappenas memperkirakan kerugian sebesar Rp544 triliun antara 2020 dan 2024.”
Menkeu juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah secara sistematis berupaya untuk menghindari dampak buruk dari perubahan iklim, yang diakui secara internasional dan dihargai melalui Green Climate Fund. Salah satu contohnya adalah pembayaran berbasis kinerja dari REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation).
Namun, Menkeu menekankan bahwa upaya Indonesia dalam mengurangi dampak perubahan iklim tidak hanya bergantung pada dana dari lembaga internasional, tetapi juga bergantung pada kebijakan dan regulasi yang kuat. “Partisipasi semua masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting,” tambahnya.
Menkeu menjelaskan beberapa kebijakan yang telah diterapkan pemerintah pusat, seperti penandaan anggaran iklim, sukuk hijau, pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan pendanaan multilateral seperti Global Environment Facility (GEF). Dia juga berharap agar pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama kuatnya, terutama melalui penandaan anggaran iklim di tingkat regional.
“Dalam forum ini, saya berharap dapat berdiskusi dan bertukar pengalaman tentang program perubahan iklim, terutama dalam konteks pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan,” tutupnya. “Semua provinsi di Indonesia harus menjadi juara dalam program perubahan iklim, bukan hanya beberapa provinsi yang menonjol.”
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
