.webp)
SuaraPemerintah.ID – Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp600 ribu mulai bulan Maret 2024. Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (26/2/2024).
Adapun, BLT ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan di tengah kenaikan harga, terutama beras.
“Kita (pemerintah) menargetkan BLT, cash, itu bisa dicairkan sehingga membantu masyarakat untuk menghadapi gejolak kenaikan harga. Diharapkan di bulan Maret bisa dicairkan,” kata Airlangga yang dilansir dari detik.com.
Awalnya, pemerintah berencana untuk menyalurkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk periode Januari-Februari-Maret 2024, termasuk bulan Februari ini. Sehingga, setiap penerima manfaat akan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu.
Namun, pencairan bantuan ini terhambat oleh masalah anggaran di Kementerian Sosial, sehingga tidak dapat dilakukan pada bulan Februari. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menunda pencairan BLT Pangan hingga bulan depan, yang juga bertepatan dengan bulan puasa di mana harga pangan biasanya naik.
Selain pencairan BLT Rp600 ribu, Airlangga juga mengaku pemerintah akan menambah jumlah subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun. Dengan anggaran yang sudah ada sebelumnya sebesar Rp26 triliun, pada 2024 ini total pemerintah akan memberikan subsidi pupuk sekitar Rp40 triliun.
Kemudian ia juga mengaku sudah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemerintah bisa memberikan diskon pupuk non-subsidi sebesar 40% untuk para petani.
Dengan begitu modal yang diperlukan para petani dapat menurun, sehingga secara otomatis harga pangan juga bisa ikut mengalami penurunan. Di saat yang bersamaan pemerintah juga bisa menjaga produksi pangan dalam negeri tetap stabil untuk periode Juli sampai Desember 2024 mendatang.
“Tadi sudah diputuskan subsidi pupuk ditambahkan menjadi Rp14 triliun, kemudian juga tadi saya usulkan dan bapak presiden menyetujui bahwa nanti pupuk yang non-subsidi pun akan diberikan diskon kira-kira 40%. Sehingga kebutuhan pupuk bisa disediakan secara lebih masif,” terang Airlangga.
“Jadi kita selain menjaga harga, kita juga harus menjaga produksi untuk di semester dua (Juli-Desember) nanti,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
