.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Hari ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Muhadjir Effendy, memberikan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan dugaan keterlibatan pihaknya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang menjadi polemik dalam sengketa Pilpres 2024.
Dalam kesaksiannya, Muhadjir mengakui bahwa pihaknya memahami jika tugas dan fungsi Kemenko PMK terkait dengan program-program tersebut dikaitkan dengan perhelatan demokrasi baru-baru ini. Namun, ia menekankan bahwa program-program tersebut telah direncanakan sejak awal dengan tujuan mencegah dan mengurangi angka kemiskinan, serta membasmi kemiskinan ekstrem.
“Yang mulia, ketua dan anggota majelis hakim, kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu, tapi perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah kenaikan angka kemiskinan dan untuk menurunkannya, sekaligus menghapus kemiskian ekstrim,” ucap Muhadjir di Kantor Mahkamah Konstitusi, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Muhadjir menjelaskan bahwa penyaluran bansos dan CPP merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 35 Tahun 2020 tentang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Menurutnya, bantuan sosial merupakan aspek tak terpisahkan dari tugas Kemenko PMK.
“Bantuan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi PMK sesuai Permenko PMK No 4 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK,” jelasnya.
Muhadjir juga menambahkan bahwa Kemenko PMK telah melakukan dukungan dan inisiatif, termasuk kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk memastikan pelaksanaan bansos reguler dan CBP berjalan sesuai yang diharapkan.
Pemilihan wilayah kunjungan kerja tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk tingkat kemiskinan, prevalensi stunting, faktor demografi, dan kondisi pelaksanaan bansos di daerah tersebut.
“Termasuk inisiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya,” imbuhnya.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7279463/muhadjir-tegaskan-penyaluran-bansos-sudah-direncanakan-sejak-awal
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
