.webp)
SuaraPemerintah.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin yakin bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap Komisi Yudisial (KY), mengacu pada jumlah laporan masyarakat sebanyak 3.593 yang diterima KY sepanjang tahun 2023. Menurutnya, hal ini mencerminkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap peran KY. Wapres juga menyoroti tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan pengaduan, yang tercermin dalam peningkatan nilai indeks integritas hakim.
“Dari laporan yang saya terima, indeks integritas hakim terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai indeks mencapai 7,41, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 7,99,” kata Wapres saat memberikan sambutan dalam acara Penyampaian Laporan Tahunan KY Tahun 2023 pada Selasa (02/04/2024) di Auditorium KY, Jakarta.
Selain itu, Wapres juga mengapresiasi upaya KY dan para hakim di Indonesia dalam memastikan pemenuhan hak-hak serta keadilan bagi masyarakat, serta dalam mewujudkan independensi sistem peradilan.
“KY merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, KY memiliki peran yang penting dalam menjamin masa depan sistem peradilan di Indonesia yang berkualitas, bersih, efektif, dan efisien,” tegas Wapres.
Wapres juga menekankan bahwa kewenangan KY tidak bersifat otoritatif karena membutuhkan kolaborasi dengan Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara KY dan MA diharapkan dapat terus ditingkatkan. Selain itu, KY juga diharapkan untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dan lembaga kemasyarakatan, guna meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap hakim serta memperluas partisipasi masyarakat.
“Dari segi kelembagaan, jumlah hakim di Indonesia belum seimbang dengan jumlah SDM yang terbatas untuk memantau etika hakim. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan tetap menjadi perhatian bersama,” harap Wapres.
Dalam konteks penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi dianggap penting untuk mengatasi keterbatasan SDM dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif dan merata. Oleh karena itu, KY diharapkan untuk terus mengembangkan dan memperbarui layanan digital untuk publik, guna meningkatkan efektivitas dan jangkauan layanan dari Komisi Yudisial.
“Terakhir, peningkatan literasi tentang sistem peradilan yang independen, bersih, efektif, dan efisien bagi para hakim dan masyarakat perlu terus diprioritaskan,” tambah Wapres.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
