.webp)
SuaraPemerintah.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada 25 April 2024. Regulasi tersebut, yang telah lama dinanti, mencakup sejumlah aturan penting terkait kendaraan bermotor di wilayah tersebut.
Salah satu poin utama dalam undang-undang tersebut adalah pembatasan usia kendaraan dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor bagi perseorangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat 2, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan tersebut.
Menurut Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, mengatakan, sesuai pasal 24 ayat 2 yang menjelaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur kebijakan tersebut. Karena itu, diperlukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan UU DKJ.
Menurut dia, langkah terpenting yakni menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan seluruh pihak terkait dan warga terdampak.
Sehingga kebijakan bisa diterima serta tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. “Akan ada rapat dengar pendapat dengan semua stakeholder, jadi baik pengguna asosiasi mobil atau otomotif, pemerintah, swasta dan masyarakat,” ujar Taufik Zoelkifli saat dihubungi, Selasa (7/5).
Ia meminta Pemprov DKI menyiapkan Naskah Akademik (NA), sambil menunggu peraturan pemerintah yang menetapkan ibukota resmi pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Undang-Undang efektif ketika ada peraturan pemerintah kita menunggu Peraturan Pemerintah tentang penetapan ibu kota provinsi daerah khusus jakarta,” tutur Taufik Zoelkifli.
Ia berharap, kebijakan itu bisa menjadi solusi mengurangi kemacetan dan polusi udara yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan pribadi.
“Mengurangi kemacetan, jadi bagaimana supaya masyarakat sebanyak-banyaknya menggunakan transportasi publik, sehingga jumlah kendaraan pribadi dikurangi,” tandas Taufik Zoelkifli.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
