.webp)
SuaraPemerintah.ID – Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2023, per 24 Juli 2024 hasil input dari 290 kab/kota se Indonesia menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 31,9 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut 63,3% atau 20,5 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 35,67% atau 11,3 juta ton sampah tidak terkelola.
Dalam mengatasi masalah sampah yang cenderung meningkat sebagai konsekuensi meningkatnya jumlah penduduk, ditambah dengan tempat pembuangan maupun pengelolaan sampah yang jumlahnya terbatas menjadi masalah yang krusial untuk diselesaikan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah pada Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RID) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat membuka webinar Pengelolaan Sampah untuk dapat Bermanfaat terhadap Lingkungan dan Ekonomi, Kamis (25/07).
“Tidak hanya pada saat sekarang, tapi pada saat ke depan. Belum lagi kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik maupun yang kurang baik, bahkan yang sudah merata atau yang belum merata atau tidak sama sekali. Diperlukan upaya dari pemerintah pusat dan daerah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan,” tambah Oetami.
Menurutnya, program kolaboratif atau kerja sama antara pemangku kepentingan dalam mengelola sampah yang dilaksanakan dengan tepat. Mengedepankan prinsip sirkular ekonomi, di mana ada peningkatan manfaat ekonomi dari sampah. Jadi tidak dianggap beban tetapi dianggap juga sebagai salah satu potensi.
“Di samping itu kita juga perlu adanya menumbuhkan kesadaran bersama untuk melibatkan atau mengangkat, mengajak keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini merupakan salah satu bentuk modal sosial untuk menciptakan budaya bersih, sehat, dan bugar, sebagai bagian dari identitas dan karakter masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
Yudi Hidayat Manager Product Development dari PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Suralaya Cilegon menjelaskan tentang Cofiring BBJP di PLTU. Cofiring adalah pembakaran pada PLTU antara batubara dan campuran bahan bakar biomassa dalam hal ini BBJB atau Bahan Bakar Jumputan Padat. Sedangkan BBJB itu sendiri adalah bahan bakar dari sampah yang telah melalui proses pemilahan dan homogenitas menjadi ukuran butiran.
PT Indonesia Power merupakan Sub Holding PT PLN Persero yang memegang peranan strategis dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. ”Kegiatan utama bisnis perusahaan kami yakni sebagai penyedia solusi energi yang meliptui penyediaan tenaga Listrik melalui pembangkitan tenaga Listrik yang tersebar di Indonesia, serta pengembangan bisnis beyond KWh,” paparnya.
Saat ini PLN Indonesia Power mengelola 21,08 GW pembangkit sebagai asset owner dan O&M dari pembangkitan di seluruh Indonesia. Mulai dari Papua sampai dengan paling barat ada di Medan, paling utara ada di Berau, dan paling selatan ada di NTB.
“Profil per jenis pembangkit, meliputi PLTU 9,66 GW sebanyak 50 mesin, PLTG/GU/MG 7,73 GW ada 107 mesin, PLTD 0,49 GW 145 mesin, PLTP 0,81 GW terdapat 21 mesin, PLTA 1,65 GW sejumlah 86 mesin. Untuk bauran kapasitas EBT sejumlah 2,46 GW atau 12% dan Non EBT sebanyak 17,89 GW atau 88%,” ungkapnya.
Yudi mengatakan, komposisi sampah BBJP Plant sebelum pemilahan yaitu organik sejumlah 40-45% dan non organik sebanyak 55-60%. Selanjutnya komposisi sampah setelah pemilahan untuk organik 90-95% dan non organik 5-10%.
Narasumber berikutnya Muhriji Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Provinsi Banten menjelaskan, Cilegon adalah salah satu kota di Provinsi Banten ada 8 kabupaten/kota dan luas wilayah 162,5 KM2.
“Kota Cilegon memiliki jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Persampahan sebanyak 4 wilayah, dan 1 UPTD TPSA Bagendung. Luas lahan UPTD TPSA Bagendung 8,6 Ha, timbulan sampah 340 ton/hari, timbulan sampah yang diproses di TPSA Bagendung sebanyak 265 ton/hari. Jumlah bank sampah 38, dan jumlah lapak pengumpul 64,” terangnya.
Dirinya mengungkapkan, jumlah sampah di Kota Cilegon terbanyak dari sampah penduduk seperti sampah rumah tangga sebanyak 273,51 ton/hari. Sedangkan paling sedikit yaitu sampah rumah sakit sebesar 0,06 ton/hari.
“Peluang dengan keberadaan PT. Indonesia Power di Cilegon, yang memanfaatkan batubara sebagai bahan bakar sebanyak 40 ribu ton/hari. Sedangkan Kota CIlegon tidak termasuk ke dalam kota/kabupaten yang ditunjuk dalam Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang percepatan Pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi Listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (PLTSA),” rincinya.
Akhirnya dicari alternatif lain dengan cara pengolah sampah menjadi biomassa sebagai cofiring batubara.
“Dampak dari cofiring batubara yaitu reduksi sampah berkurang 30 tonhari, terciptanya lapangan pekerjaan berupa 43 tenaga kerja local sekitar TPSA, dan penambahan income bagi TPSA ,” jelasnya.
Dirinya membeberkan, proyeksi cofiring PLTU PT. Indonesia Power sebesar 5% dari konsumsi batu bara atau sebesar 2 ribu ton/hari bisa dipenuhi dari pengelolaan sampah dari Provinsi Banten. PT. PLN Indonesia Power UBP Suralaya menyampaikan bahwa mereka dapat memanfaatkan biomassa untuk cofiring PLTU dengan kapasitas 800 ton/hari.
“Pemerintah berencana memberlakukan pensiun dini PLTU batu bara mulai 2030. PLTU tersebut akan diganti dengan energi yang lebih hijau atau EBT. Harus ada dukungan dari pusat terkait harga BBJP dan RDF, sehingga memberikan keleluasaan pemerintah kabupaten/kota dalam mengolah sampah menjadi EBT”, harap Muhriji mengakhiri paparannya.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
