.webp)
SuaraPemerintah.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat sinergi dalam mengelola keuangan negara secara kredibel guna mencapai pengelolaan yang optimal. Langkah ini penting mengingat keuangan negara merupakan andalan utama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.
Dalam acara ‘Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KPK Tahun 2023’ di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (23/7), Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan bahwa KPK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Nawawi menekankan bahwa pencapaian predikat WTP selama lima tahun berturut-turut dalam Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun 2023 adalah kewajiban bagi semua lembaga dalam mengelola keuangan negara. Dia juga menekankan pentingnya inovasi dalam menjalankan fungsi keuangan negara untuk mencapai akuntabilitas yang lebih baik.
“Termasuk dalam tindak pidana korupsi, yang berdampak negatif pada penerimaan negara dan menyebabkan praktik bisnis tidak sehat. Opini WTP yang diraih harus mendorong kita, insan KPK, untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai aparat penegak hukum yang transparan dan akuntabel,” ujar Nawawi.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, KPK sebagai pengguna anggaran/barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun laporan keuangan.
KPK menyambut baik rekomendasi BPK terkait perbaikan proses tata kelola keuangan di KPK. Nawawi menegaskan komitmen KPK untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK tepat waktu.
“Akuntabilitas bukan hanya kewajiban pengelola keuangan negara, tetapi harus menjadi budaya dalam diri insan KPK. Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan KPK diharapkan memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan segera dan menghindari temuan yang berulang,” ungkap Nawawi.
Nawawi menegaskan bahwa pencapaian opini atas kewajaran Laporan Keuangan KPK bukan hanya patokan tetapi kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab. Dalam menjalankan organisasi, diperlukan rencana strategis yang kuat untuk mencapai akuntabilitas yang terukur dan efisien.
KPK berharap penyerahan LHP BPK dapat memberikan aspek penting dalam menyesuaikan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengungkapan informasi keuangan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja KPK tahun 2023, BPK tidak menemukan masalah signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. Laporan Keuangan KPK sampai dengan 31 Desember 2023 telah disajikan secara wajar dalam semua hal.
“BPK memberikan apresiasi kepada pimpinan KPK dan jajaran yang berhasil mempertahankan opini WTP. Prestasi ini harus terus dipertahankan, karena dalam lima tahun terakhir BPK tidak menemukan masalah signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian Laporan Keuangan,” ungkap Nyoman.
Dengan pencapaian ini, BPK berharap KPK konsisten dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. KPK diharapkan juga dapat mendorong stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Penyelamatan Keuangan Negara
KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp114,3 Triliun dan dari penindakan perkara korupsi sebesar Rp384,4 Miliar. Hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara tercatat mencapai Rp140,9 Miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh KPK tercatat sebesar Rp9,37 Miliar, dan pelaporan Gratifikasi kepada KPK mencapai Rp11,1 Miliar. Anggaran belanja KPK tahun 2023 sebesar Rp1,316 Triliun dengan realisasi sebesar Rp1,306 Triliun atau 99,23 persen dari total anggaran.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
