.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak ada indikasi kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem informasi perpajakan. Hal ini disampaikan setelah adanya dugaan kebocoran data yang melibatkan jutaan informasi wajib pajak.
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, hasil penelitian selama enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada akses ilegal yang mengarah pada kebocoran data NPWP dari sistem DJP.
“Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP,” katanya di Jakarta, Jumat (20/9).
Lebih lanjut, Dwi menegaskan bahwa struktur data yang tersebar tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Meskipun demikian, DJP tetap berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran tersebut.
DJP menyatakan akan terus menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan meningkatkan keamanan pada sistem informasi dan infrastruktur milik instansi.
DJP juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari akses terhadap tautan atau dokumen mencurigakan.
Adapun bagi masyarakat yang menemukan dugaan kasus kebocoran data terkait DJP, dapat melapor ke kanal pengajuan Kring Pajak 1500200, surel [email protected], situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
