Hadi Klaim Kebocoran Data NPWP Tidak Sesuai dengan Pemiliknya

SuaraPemerintah.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa analisa awal menunjukkan sebagian data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor tidak sesuai dengan data asli pemiliknya. Hal ini terungkap dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Senin (23/9).

Menurut Hadi, data tersebut diduga diperoleh dari beberapa kota dan kabupaten, sehingga ada ketidaksesuaian dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP pemiliknya. “Diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP,” katanya.

- Advertisement -

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), telah membentuk tim untuk menindaklanjuti kebocoran data tersebut. Dalam waktu dekat, Kemenko Polhukam akan menggelar rapat lintas kementerian yang melibatkan sejumlah direktur jenderal untuk membahas masalah ini serta mencari solusi dan langkah mitigasi yang tepat.

Hadi menambahkan, pemerintah telah menyiapkan upaya jangka pendek untuk mengatasi dugaan kebocoran data NPWP dan NIK, termasuk pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Kemenkominfo bertindak sebagai otoritas perlindungan data, ini harus mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE), untuk memastikan tidak ada kekosongan institusi penegakan kepatuhan dalam perlindungan data pribadi,” katanya.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret, di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, surat elektronik (email), dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.

Artikel ini kami lansir dari ANTARA yang berjudul “Menko Polhukam: Sebagian data NPWP bocor tak cocok dengan pemiliknya”

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News