.webp)
SuaraPemerintah.ID – Utang pemerintah Indonesia tercatat menurun menjadi Rp8.461,93 triliun hingga akhir Agustus 2024. Penurunan ini mencapai Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pada akhir Juli 2024 yang berada di angka Rp8.502,69 triliun. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami penurunan menjadi 38,49%, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang berada pada 38,68%.
“Rasio utang per akhir Agustus 2024 yang mencapai 38,49% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara,” dikutip dari APBN Kinerja dan Fakta edisi September 2024, Jumat (27/9/2024).
Dari total utang sebesar Rp8.461,93 triliun per Agustus 2024, mayoritas bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang mencapai Rp7.452,56 triliun. Sementara itu, sisa utang berasal dari pinjaman sebesar Rp1.009,37 triliun.
Baca juga :Â Indonesia Tegaskan Komitmen Dunia Bebas Nuklir di Sidang Umum PBB
Utang yang berasal dari penerbitan SBN terbagi menjadi SBN domestik senilai Rp6.063,41 triliun dan SBN valas (valuta asing) sebesar Rp1.389,14 triliun. Sementara itu, pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp969,74 triliun.
Laporan APBN Kita edisi September 2024 mencatat bahwa per akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi sebesar 85,5%. Sementara itu, investor asing hanya memegang sekitar 14,5% dari total SBN domestik, termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.
“Lembaga keuangan domestik memegang kepemilikan SBN 41,3%, terdiri atas perbankan 19,2%, perusahaan asuransi dan dana pensiun 18,9%, serta reksadana 3,2%,” dikutip dari dokumen APBN itu.
Bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko. Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia sekitar 25,4% yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.
Sejalan dengan upaya pemerintah memperluas basis investor, inklusi keuangan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society, kepemilikan investor individu di SBN domestik terus meningkat sejak 2019 yang hanya di bawah 3% menjadi 8,6% per akhir Agustus 2024.
“Sisa kepemilikan SBN domestik dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan,” sebagaimana tertulis dalam dokumen APBN edisi September 2024.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
