.webp)
SuaraPemerintah.ID – Indonesia berharap ASEAN menjadi lebih responsif dalam menghadapi tantangan keberlanjutan di kawasan. Hal ini disampaikan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-44 dan ke-45 yang berlangsung pada 6-11 Oktober 2024 di Vientiane, Laos.
Sebagai bagian dari persiapan awal, Pertemuan Tingkat Pejabat Senior Bidang Ekonomi (SEOM) digelar pada Minggu (6/10), dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, yang memimpin delegasi Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, isu-isu penting yang dibahas antara lain perkembangan ekonomi regional, capaian prioritas ekonomi ASEAN, implementasi Cetak Biru ASEAN 2025, transformasi digital, dan keberlanjutan. Selain itu, para pejabat senior juga meninjau Rencana Strategis MEA 2026-2030, keanggotaan Timor Leste, serta sejumlah dokumen yang akan disepakati di tingkat Menteri dan Kepala Negara.
”Saya ucapkan selamat kepada Laos atas Keketuaan di ASEAN 2024. Sudah banyak capaian positif, namun ada beberapa inisiatif yang perlu menjadi perhatian kedepan yaitu penguatan infrastruktur pariwisata, penekanan pada isu geopolitik dan geoekonomi, identifikasi potensi kerja sama dengan mitra ASEAN termasuk Gulf Cooperation Council (GCC),” ujar Deputi Edi.
Keketuaan Laos di ASEAN tahun 2024 mengangkat tema “Enhancing Connectivity and Resilience”. Melalui tema tersebut, Laos memiliki misi utama untuk mempromosikan konektivitas infrastruktur, mempersempit kesenjangan pembangunan, mempromosikan integrasi ekonomi, mendorong hubungan antar masyarakat, serta memperkuat hubungan ASEAN dengan mitra eksternal. Untuk mendukungnya, prioritas ekonomi Laos fokus pada tiga strategi utama, yaitu integrasi dan konektivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.
ASEAN saat ini mempunyai beberapa inisiatif terkait dengan isu keberlanjutan seperti netralitas karbon, ekonomi biru, ekonomi sirkular dan lain sebagainya.
“Kita mempunyai banyak inisiatif untuk agenda keberlanjutan, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita merumuskan rencana aksi yang strategis untuk menjalankan berbagai inisiatif tersebut,” kata Deputi Edi.
Dalam pertemuan tersebut, para pejabat senior juga membahas dokumen-dokumen yang memerlukan adopsi, pengesahan, atau notasi dari Dewan MEA. Dokumen tersebut terdiri dari empat dokumen untuk diadopsi, lima dokumen untuk disahkan, dan enam dokumen untuk dinotasi Dewan MEA. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi dasar kerangka dan implementasi kerja sama kawasan di bidang ekonomi, termasuk terkait dengan ekonomi inklusif, pertanian berkelanjutan, ekoturisme, hingga kecerdasan buatan.
Turut hadir mendampingi dalam pertemuan tersebut yakni Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Sub Regional Kemenko Perekonomian, perwakilan Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan dari Direktorat Perundingan ASEAN Kementerian Perdagangan.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
