.webp)
SuaraPemerintah.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa aturan mengenai pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, termasuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar, masih dalam tahap pembahasan. Pihaknya menekankan perlunya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan ini agar dampaknya tidak merugikan masyarakat, terutama nelayan dan petani.
“Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan, kan tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba-coba terus,” kata Bahlil.
Bahlil juga menjelaskan bahwa meskipun aturan hampir final, belum ada kepastian apakah kebijakan ini akan diterapkan di era pemerintahan Joko Widodo atau Prabowo Subianto. “Aturannya sudah hampir final tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja,” kata dia.
Baca juga :Â ESDM Pastikan Penggunaan BBM Rendah Sulfur Bisa Tekan Emisi
Sebelumnya, Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov, mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera menerapkan kebijakan subsidi BBM yang tepat sasaran, beban subsidi besar akan diwariskan kepada pemerintahan mendatang.
Menurutnya, kebijakan subsidi BBM yang terbuka saat ini tidak efisien dan dapat menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah risiko volatilitas harga minyak mentah global.
“Jadi kalau pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas untuk melakukan perubahan kebijakan subsidi tertutup ini pasti akan menjadi beban bagi APBN ke depan ya,” kata Abra dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Kamis (26/9/2024).
Abra mengingatkan pada 2022, ketika terjadi lonjakan harga minyak dunia, pemerintah masih bisa melakukan manuver fiskal dengan memperlebar defisit APBN lebih dari 3% terhadap PDB. Langkah ini memungkinkan pemerintah menambah subsidi dan kompensasi energi hingga lebih dari Rp 500 triliun.
Namun, di masa mendatang, pemerintah harus kembali disiplin secara fiskal dan tidak lagi memiliki fleksibilitas seperti itu. Oleh karena itu, Abra menegaskan bahwa tantangan besar menanti pemerintahan berikutnya.
Ia menilai jika persoalan subsidi energi tidak segera ditangani di masa pemerintahan Jokowi, maka masalah ini akan menjadi beban berat bagi pemerintahan Prabowo. Langkah tegas dalam menutup kebijakan subsidi terbuka menjadi sangat mendesak untuk menghindari dampak negatif terhadap keuangan negara di masa depan.
Baca juga :Â Prabowo Akan Ubah Skema Subsidi BBM dan LPG Jadi BLT
“Di tahun-tahun berikutnya kita sudah harus kembali konsisten terhadap disiplin fiskal kita, PR Pak Prabowo sangat besar di pemerintahan mendatang jangan sampai persoalan subsidi, kebijakan subsidi energi ini menjadi beban tambahan bagi pemerintahan mendatang,” kata dia.
Artikel ini kami lansir dari CNBC Indonesia yang berjudul “Pengetatan Pengguna BBM Bakal Jalan di Era Prabowo? Ini Kata Bahlil”
Artikel ini kami lansir dari CNBC Indonesia yang berjudul “Pengetatan Pengguna BBM Bakal Jalan di Era Prabowo, Ini Kata Bahlil”Â
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
