SuaraPemerintah.ID – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan bahwa masa depan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang akan sangat bergantung pada keputusan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Moeldoko menekankan bahwa KSP adalah lembaga non-struktural, yang bisa saja dibentuk kembali dengan nama yang sama, nama yang berbeda, atau bahkan tidak dibentuk sama sekali.
“Jadi KSP ini sebuah lembaga non-struktural, dan itu tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari bapak Presiden,” ujar Moeldoko di kantornya di Jakarta Pusat.
Moeldoko menjelaskan bahwa lembaga serupa KSP pernah ada di era presiden sebelumnya, seperti Sesdalopbang pada masa Soeharto dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di bawah Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Sesdalopbang dan UKP4 fokus pada monitor dan evaluasi proyek strategis, KSP saat ini memiliki cakupan kerja yang lebih luas, termasuk monitoring, evaluasi, dan komunikasi politik serta publik.
“Khusus untuk KSP sekarang ini cakupan kegiatannya lebih luas, ada monev, bottlenecking, komunikasi politik dan publik, serta pengelolaan isu-isu strategis,” tuturnya.
Moeldoko juga menambahkan bahwa dengan adanya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang baru, fokus KSP di masa mendatang mungkin akan lebih kepada monitoring dan evaluasi Program Strategis Nasional (PSN), serta memastikan program-program tersebut berjalan dengan baik.
“Jadi, untuk komunikasi publiknya mungkin sudah tidak ada lagi,” tutup Moeldoko, menandakan potensi perubahan dalam struktur dan fungsi lembaga tersebut di bawah kepemimpinan yang baru.
