Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memisahkan Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam struktur Kabinet Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar koperasi tidak identik dengan UMKM dan dapat berkembang lebih besar, seperti yang terlihat di Amerika Serikat.
“Pak Prabowo tidak ingin koperasi itu identik dengan UMKM, beliau ingin koperasi itu bisa besar seperti di Amerika Serikat dan negara lainnya. Kami ingin ada satu sampai lima koperasi di Indonesia bisa besar,” kata dia dalam acara serah terima jabatan di Jakarta, Senin (21/10).
Budi Arie juga menyoroti latar belakang keluarga Presiden Prabowo, yang memiliki hubungan erat dengan koperasi. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, dan ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, merupakan tokoh yang aktif dalam pengembangan koperasi di Indonesia.
Baca juga :Â Alasan Prabowo Ubah Nama Kominfo Jadi Kementerian Komunikasi Digital
Dalam 100 hari pertama kerjanya, Budi Arie berencana melaksanakan tiga langkah utama untuk memperbaiki ekosistem koperasi. Langkah-langkah tersebut meliputi digitalisasi koperasi, rebranding dan revitalisasi koperasi, serta penguatan tata kelola dan sumber daya manusia (SDM) koperasi.
Dengan memperbaiki ekosistem koperasi, ia berharap akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk bergabung dengan koperasi. Diakuinya bahwa saat ini jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi anggota koperasi masih sangat kecil.
“Data menunjukkan bahwa 27 juta masyarakat Indonesia yang menjadi anggota koperasi, padahal di Amerika Serikat yang negara individualis dan kapitalis itu ada 125 juta masyarakatnya berkoperasi, jadi menurut saya masyarakat di Indonesia harus ditingkatkan partisipasi dalam berkoperasi,” kata Budi Arie.
Menteri Koperasi juga mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi mengalami penurunan akibat salah kelola oleh oknum pengurus. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi akan berupaya membangun koperasi yang dipercaya dan memberikan manfaat bagi anggotanya.
“Kami ingin membangun koperasi yang bisa dipercaya dan bisa membawa manfaat bagi anggotanya. Di banyak negara yang koperasi maju dan dikelola secara profesional hingga bisa menjadi kebanggaan,” kata Budi Arie.
Kementerian Koperasi dan UKM pada pemerintahan sebelumnya kini dipisah menjadi dua kementerian berbeda, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Adapun Menteri UMKM dijabat oleh politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman.
Rencananya, kantor Kementerian Koperasi akan tetap berada di gedung Kemenkop UKM di Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara Kementerian UMKM berada di Gedung Smesco, Jakarta Selatan.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News