Pemerintah melalui kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga telah membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan untuk menangani maraknya impor ilegal. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa inisiatif ini tidak boleh berhenti sebagai sekadar gimmick semata.
“Kami berharap penindakan atas penyelundupan dan impor ilegal ini bukanlah gimmick dan tindakan anget-anget tai ayam. Ke depannya, Kemenkeu dalam hal ini Bea Cukai harus konsisten terus menindak barang yang masuk Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (18/11/2024).
Agus Gumiwang mengungkapkan bahwa pihaknya berharap aparat penegak hukum lebih serius dan konsisten dalam memberantas penyelundupan barang impor ilegal. Hal ini sangat krusial mengingat dua faktor utama yang memukul industri domestik, yaitu masuknya barang secara ilegal serta masuknya barang murah secara legal yang menggerus pasar lokal.
Baca juga:Â Program Prioritas Kemenperin Fokus pada Sektor Manufaktur
“Pengawasan dan penindakan penyeludupan dan barang ilegal tidak hanya dilakukan pada pelabuhan masuk yang besar-besar, akan tetapi juga melalui penyelundupan jalur tikus,” sebut Agus Gumiwang.
Agus Gumiwang menyoroti pentingnya penguatan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan untuk menekan laju importasi ilegal, khususnya di sektor yang paling terdampak, seperti industri tekstil yang banyak mengalami kebangkrutan.
“Industri menderita karena barang impor legal yang murah masuk pada pasar domestik. Beberapa regulasi memberi ruang seluas-luasnya bagi barang Impor bisa masuk secara legal masuk ke Indonesia,” sebut Agus Gumiwang.
Menanggapi laporan kerugian akibat impor ilegal, Menkopolhukam Budi Gunawan mengungkapkan bahwa selama empat tahun terakhir, total transaksi penyelundupan mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp216 triliun.
“Dari Intelijen Keuangan dalam 4 tahun terakhir total transaksi penyelundupan kurang lebih mencapai Rp 216 triliun,” kata Menkopolhukam Budi Gunawan di Kantor Pusat Bea Cukai, Kamis (14/11/2024).
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News


.webp)












